Hukum

Diduga Kongkalingkong Pengadaan Ban KDO Anggaran 2018 & 2019 dengan Memenangkan Perusahaan Ber-TDP Mati, Pecat Inspektorat Pemprov DKI!

 Ayonews, Jakarta

Kegiatan pengadaan ban Kendaraan Dinas Operasional (KDO) di Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta anggaran tahun 2018 dan tahun 2019 sarat dengan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Indikasi adanya kongkalingkong ini melibatkan Inspektur Provinsi DKI Jakarta Michael Rolandi C dan PT Berkat Sahabat Sejati (BSS) sebagai pemenang lelang.

Dugaan adanya praktik KKN ini diungkapkan LSM Dewan Rakyat Pemantau Sengketa (Deras) kepada Ayonews Rabu (19/02/2020).

Sekjen LSM Deras, Anggiat mengatakan, Inspektorat DKI Jakarta telah melaukan kebohongan publik dan menyesatkan tentang dugaan praktik KKN dalam pengadaan Ban KDO Tahun Anggaran 2018 dan 2019.

Menurutnya, surat tanggapan yang disampaikan Kepala Inspektorat DKI Jakarta kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 271/-1.922 tertanggal 24 Januari 2020 untuk menjawab surat klarifikasi adanya dugaan praktik KKN adalah informasi bohong dan menyesatkan

Diungkapkan Deras, dalam surat tanggapan tersebut, Kepala Inspektorat DKI Jakarta pada poin 4 menyampaikan, sesuai surat Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 5 September kepada Direktur PT Berkat Sahabat Sejati (BSS) dan sesuai pengumuman Kepala Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 241 tahun 2016 tentang masa berlaku dokumen perizinan dan non perizinan pada zonasi yang tidak sesuai yang telah diterbitkan dengan masa berlaku sampai tanggal 18 Februari 2018 dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan berlakunya revisi atas Perda No 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ).

Anggiat menegaskan bahwa surat jawaban Kepala Inspektorat DKI Jakarta tersebut bertolak belakang dengan Pengumuman Kepala Badan PTSP DKI Jakarta Nomor 241 tahun 2016.

Diungkapkannya, pengumuman Kepala Badan PTSP DKI Jakarta berisi dua pokok informasi utama. Pertama, dokumen izin dan non izin yang telah diterbitkan oleh PTSP dengan masa berlaku sampai 18 Februari 2017, dinyatakan tetap berlaku sampai berlakunya revisi Perda No 1 tahun 2014 tentang RDTR dan PZ.

“Sementara Kepala Inspektorat DKI Jakarta dalam suratnya kepada Kepala LKPP RI masa berlaku dokumen izin dan non izin dengan masa berlaku sampai tanggal 18 Februari 2018. Ini kan informasi bohong dan menyesatkan publik,” jelasnya.

Dikatakannya, bahwa apa yang disampaikan Kepala Inspektorat DKI Jakarta tersebut menjadi acuan payung hukum yang menguatkan adanya kongkalingkong perusahaan dengan TDP mati bisa menjadi pemenang lelang.

“Informasi bohong dan menyesatkan tersebut telah dijadikan LKPP RI untuk menguatkan dan melegalkan PT BSS yang TDP-nya sudah mati tapi dijadikan pemenang lelang pengadaan ban KDO di tiga wilayah DKI Jakarta dengan anggaran puluhan miliar rupiah. Lucunya dalam dua tahun anggaran berturut-turut dimenangkan. Ini jelas keblinger. Pecat itu inspektoratnya,” tukasnya.

Selain itu, kata Anggiat, dalam poin satu Pengumuman Kepala Badan PTSP DKI Jakarta nomor 241 tahun 2016 tersebut telah disampaikan batas waktu dokumen izin dan non izin yang dinyatakan masih tetap berlaku.

“Di mana korelasinya TDP tersebut masih dinyatakan tetap berlaku jika mengacu pada Pengumuman Kepala PTSP Nomor 241 tahun 2016,” terangnya.

Ditambahkannya, Pengumuman Kepala Badan PTSP DKI Jakarta Nomor 241 tahun 2016 hanya ditujukan kepada perusahaan yang berdomisili tidak sesuai dengan zonasi.

“Mengacu pada aturan tersebut di atas, Kepala Inspektorat DKI Jakarta ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta, bahwa hal tersebut dibenarkan karena PT BSS berdomisili pada zonasi yang tidak sesuai. Sehingga harus diikutsertakan pada program sesuai pengumuman Kepala PTSP Nomor 241 tahun 2016 tersebut,” cetusnya.

Dengan adanya informasi yang diduga bohong yang disampaikan Kepala Inspektorat DKI Jakarta kepada Kepala LKPP RI, Anggiat meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk turun tangan melakukan penyelidikan.

“Menurut saya, informasi yang disampaikan Kepala Inspektorat DKI Jakarta kepada Kepala LKPP RI tersebut semakin mencoreng muka Anies selaku Gubernur DKI Jakarta. Sudah sepatutnya Anies mencopot Kepala Inspektorat DKI maupun Kepala BPPJ Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, serta Kepala PTSP Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat,” tegas Anggiat.

Ayonews sudah berusaha untuk mengkonfirmasi dugaan praktik permainan anggaran ini kepada Kepala Inspektorat DKI Michael Rolandi, namun belum ada tanggapan. PT BSS yang dihubungi melalui nomor telepon kantor pun hanya dijawab seorang OB bernama Gani.

”Karyawan bagian manajemen kantor sudah pulang. “Besok saja, saya cuma OB di sini,” kata Gani.(Maruli Siahaan)

 

 

Most Popular

To Top