Nasional

Demi Ciptakan Iklim Usaha yang Sehat, KPPU Desak Presiden Revisi UU No 5 Tahun 1999 Via Omnibus Law

Ayonews, Jakarta

Tak lama lagi, Presiden Joko Widodo akan menerapkan Omnibus Law sebagai upaya mengubah banyaknya undang-undang penghambat iklim investasi di Indonesia. Upaya ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak.

Dengan Omnibus Law diyakini iklim usaha di Indonesia bakal semakin membaik. Persaingan usaha pun bakal sehat. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memaksimalkan fungsi penegakan hukum persaingan usaha juga makin kuat.

Hal ini terungkap dalam diskusi publik sosialisasai peranan Omnibuslaw ke berbagai instansi dan pelaku binis di tanah air.

Tampak hadir sebagai pembicara Ketua Dewan Pengawas Pusar Kajian dan Advokasi Persaingan Usaha (Puskapu), Tawaf T, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggarawira, salah satu anggota KPPU, Guntur, Wakil Ketua Kompetisi Keamanan Perdagangan KADIN, Samuel Siahaan dan praktisi hukum Supardji Ahmad.

Dalam diskusi ini dibahas mengenai usulan amandemen Undang-undang nomor 5 tahun 1999 ke dalam program Omnibus Law.

Di antaranya tentang merger atau akuisisi, penguatan kelembagaan, pengenaan denda terhadap pelanggaran pasal, serta perlunya pengaturan kewenangan dan sanksi bagi pihak-pihak yang dengan sengaja mencegah, menghalangi ataupun menggagalkan dalam proses penyelidikan dan atau pemeriksaan yang dilakukan KPPU.

Praktisi Hukum Supardji Ahmad mengatakan, Omnibus Law adalah semangat dari perbaikan regulasi di dunia usaha.

Yang menjadi perhatiannya
adalah perubahan pada pasal 44 sampai pasal 48 tentang status terlapor.

“Jika pihak terlapor
tidak membayarkan denda kepada negara dan memberikan bukti pembayaran kepada pihak
KPPU maka penyidik kepolisian dapat masuk dalam ranah perkara tersebut. Kemudian berkembang menjadi kasus pidana,” ungkapnya.

Omnibus Law yang akan segera disahkan pada awal tahun ini, yaitu Undang-undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-undang Pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta Undang-undang Perpajakan.

Anggota KPPU, Guntur meminta kepada semua pihak, terutama pelaku usaha di Indonesia untuk tetap menjaga iklim persaingan yang sehat.

“Pelaku usaha juga harus berani melaporkan segala kegiatan-kegiatan usaha yang menyimpang. Karena itu, perlu adanya kerjasama nyata antara KPPU dengan pebisnis dalam menciptakan iklim persaingan
usaha yang sehat,” paparnya.

Menurut Guntur, saat ini KPPU telah mengirimkan surat kepada Presiden RI terkait peran lembaganya dalam mendorong perekonomian
nasional yang efisien dan berkeadilan.

“Kami berharap KPPU bisa diikutsertakan dalam program
Omnibus Law ini,” tambahnya.

Dengan penerapan Omnibus Law, lanjut Guntur, diharapakan menambah kepercayaan para pelaku usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk terus dan menambah investasinya di Indonesia. (Meika Ardhianto/WRC)

Most Popular

To Top