Hukum & Kriminal

Revitalisasi Monas Langgar UU No 11 2010, Anies Baswedan & Kadishut Layak Dipidana

Ayonews, Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta mengajukan gugatan atas proyek revitalisasi Monas. Pasalnya, Monas merupakan cagar budaya yang wajib dilindungi dan dilestarikan.

“Sebagai anggota masyarakat yang tinggal di wilayah DKI Jakarta meminta izin pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,” kata Sekjen Dewan Rakyat Pemantauan Sengketa (DERAS), Anggiat S.

Menurutnya, setiap orang menolak mengubah fungsi di ruang cagar budaya tanpa seizin menteri. “Bisa dikenakan hukuman,” tegasnya.

Dalam pasal 66 UU 11 Tahun 2010 tentang ayat 1 menyatakan, setiap orang membantah cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari persatuan, kelompok, dan / atau dari tempat asal. Di ayat 2 berbunyi; setiap orang yang dilepas dari cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari persatuan, kelompok, dan / atau dari tempat asal.

Diungkapkan Anggiat, sanksi bagi perusak cagar budaya adalah hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan / atau denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.

“Hal itu tertuang dalam Pasal 105 UU 11 tahun 2010,” serunya.

Dalam situs cagar budaya oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tertera SK penetapan Monas adalah sebagai cagar budaya tertulis SK Gubernur No 475 tahun 1993.

“Dengan kategori cagar budaya ialah kawasan. Serta nama pemiliknya adalah Pemda DKI Jakarta,” terangnya.

Diketahui publik, sebanyak 190 pohon ditebang oleh Pemprov DKI terkait revitalisasi di kawasan Selatan Monas.
Sementara Pemprov DKI mengklaim bahwa revitalisasi tersebut akan dibuatkan ruang terbuka hijau.

Kritikan yang sama juga datang dari Komisi D DPRD DKI Jakarta dalam rapat kerja kemarin siang.

Ketua Komisi D, Ida Mahmudah meminta Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang (Citata) DKI menghentikan sementara proyek tersebut, hingga mendapatkan izin dari Kementrian Sekretariat Negara.

“Hal itu berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,” kata Ida (As)

Most Popular

To Top