Nasional

Ogah Akui Kemerdekaan RI, Tolak Minta Maaf Pada Korban Pembantaian, Ikut Boikot Kelapa Sawit, Tolak Raja Belanda Kunjungi Indonesia!

Ayonews, Jakarta

Keluarga dan ahli waris korban kejahatan hak asasi manusia (HAM) tentara Belanda di masa penjajahan 1945-1949, menolak keras rencana kedatangan Raja Belanda Willem Alexander yang akan melakukan kunjungannya ke Indonesia pada 10 Maret 2020 mendatang. Penolakan ini disampaikan langsung keluarga dan ahli waris korban kepada Lambert Grijns di Duta Besar Kerajaan Belanda Untuk Indonesia Jl. HR Rasuna Said No. Kav S-3 Jakarta Selatan.

Selain kedubes Belanda, surat penolakan juga ditembuskan ke Presiden RI, Joko Widodo, Ketua DPRRI, Kantor Pengacara Prakken d’Oliveira di Belanda dan Ketua Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) Jeffry Bung Karno.

Jeffry membenarkan surat penolakan rencana kedatangan Raja Belanda ke Indonesia itu. Menurutnya, penolakan tersebut memiliki alasan yang kuat; Pertama sampai hari ini pemerintah Belanda belum mengakui secara de jure Indonesia merdeka dan berdaulat sejak Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pemerintah Belanda tetap menyatakan, bahwa pengakuan kemerdekaan RI telah diberikan pada 27 Desember 1949. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Menlu Belanda Ben Bot di Jakarta pada 16 Agustus 2005. Menurut Ben Bot, pemerintah Belanda hanya menerima 17 Agustus 1945 secara politis dan moral (de facto) dan tidak secara yuridis (de jure).

Padahal, secara faktual hubungan hukum, diplomatik, ekonomi, dan bisnis antara Indonesia dan Belanda semua didasari oleh aturan-aturan hukum yang bersumber utama dari UUD 1945 yang sah berlaku di Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Karena itu menjadi paradoks atau kontradiksi ketika Belanda bersikap tidak sudi mengakui de jure Proklamasi 17 Agustus 1945, namun de jure dan de facto mengikuti aturan hukum yang dibuat berdasarkan UUD 1945.

Kedua, tuntutan korban perang di masa itu untuk meminta pertanggungjawaban dan permintaan maaf, belum dilakukan oleh Raja Belanda atas berbagai pelanggaran HAM Belanda selama menjajah tanah air. Ketiga, kerajaan Belanda juga belum memenuhi tuntutan ganti para anak korban secara adil.

“Pemerintah Belanda yang berada di bawah kekuasaan Yang Mulia Raja Belanda telah mempraktikkan ketidakadilan dalam memutuskan pemberian ganti rugi kepada anak keturunan korban kejahatan perang. Pernah mendengar kasus Rawagede yang sekarang namanya Balongsari di Jawa Barat pembantaian 431 jiwa dan 4 anak-anak? Kasus ini tahun 2011 kita menang di pengadilan belanda,” ungkap Jeffry, Senin (3/2/2020) melalui pesan Whatsaap-nya di Jakarta.

Menurut Jeffry, tidak adanya penuntasan terhadap 350 nama bangsa Indonesia (sipil) yang eksekusi dan dibunuh tanpa alasan sebagaimana hasil penemuan arsip Belanda oleh Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) ini telah resmi dipublikasikan media di Belanda pada tahun 2016.

Seperti tercatat dalam sejarah, tahun 1969 pemerintah Belanda membentuk tim untuk meneliti kasus-kasus pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh tentara kerajaan Belanda yang tergabung dalam KL, Koninklijke Landmacht dan KNIL, Koninklijke Nederlands-Indische Leger antara tahun 1945 – 1950.

Dari hasil penelitian itu disusun dalam laporan berjudul “Nota betreffende het archievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen in Indonesiė begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950” (De Excessennota). Kemudian laporan resmi ini disampaikan oleh Perdana Menteri De Jong pada 2 Juni 1969.

Pada bulan Januari 1995 laporan tersebut diterbitkan menjadi buku dengan format besar (A-3) setebal 282 halaman. Di dalamnya terdapat sekitar 140 kasus pelanggaran penyimpangan yang dilakukan tentara Belanda. Dalam laporan De Excessen Nota yang hampir 50 tahun setelah agresi militer mereka-tercatat bahwa yang dibantai oleh tentara Belanda di Rawagede hanya sekitar 150 jiwa. Dalam pembantaian tersebut, komandan berpangkat Mayor yang bertanggungjawab atas kasus pembantaian tersebut tidak dituntut ke pengadilan militer.

Di Belanda sendiri, beberapa kalangan dengan tegas menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh tentara Belanda pada waktu itu adalah kejahatan perang (oorlogs-misdaden). Hingga saat ini masih tetap menjadi bahan pembicaraan internasional. Bahkan kasus pembantaian Rawagede sudah dibuatkan dalam film dokumenter. Film ini sempat diputar di Australia. Anehnya, di Indonesia sendiri film dokumenter ini belum pernah  ke publik.

Pembantaian di Sulawesi Selatan dan di Rawagede serta berbagai pelanggaran HAM berat lain, hanya sebagian kecil bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Belanda. Pembantaian ini sebagai bagian upaya Belanda untuk menjajah kembali menjajah bangsa Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Jeffry meminta Dubes Lambert Grijsn memahami falsafah perjuangan bangsa Indonesia, yakni “Jasmerah” Jangan Sekali-kali melupakan sejarah. Menurutnya, Bangsa Indonesia tidak akan melupakan kejahatan dan duka lara kolonialisasi Belanda selama 350 tahun.

“Nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia sejak dulu, kini, dan di masa depan selalu didasari dengan falsafah “Jasmerah”. Masa depan akan selalu terasa hambar jika masa lalu diremehkan. Justru saat ini Belanda yang anggota Uni Eropa malah diduga turut mendiskriminasi minyak kelapa sawit Indonesia. Sehingga hasil kekayaan bumi nusantara diboikot Uni Eropa, entah sampai kapan. Boikot ini nyata-nyata telah merugikan hubungan masa depan Indonesia dan Belanda,” ungkapnya.

KUKB juga menilai bahwa Pemerintah Belanda yang berada di bawah kekuasaan Raja Belanda telah memilih menghamburkan uang membiayai penelitian “Dekolonisasi Kekerasan dan Perang Indonesia dalam rentang waktu 5 tahun (1945 s/d 1950)” di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali melalui tiga lembaga penelitian yang disinyalir tidak independen dan mengandung banyak kepentingan tertentu.

“Hasil Penelitian ini kelak diyakini akan melukai nilai perjuangan kebangsaan Indonesia dan tentunya melukai perasaan dan hak hukum anak korban kejahatan tentara Belanda yang saat ini tengah berjuang menuntut haknya,” tambah Jeffry.

Dikatakannya, penelitian kekerasan pada masa dekolonialisasi nyata-nyata tidak adil dan tidak ada artinya jika dibandingkan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan Belanda yang terjadi dalam rentang waktu masa Kolonialisasi selama 350 tahun sebelumnya.

“Kami sebelumnya telah berkirim surat kepada Yang Mulia Raja Belanda melalui Kedubes Belanda di Jakarta, masing-masing dari Majalling (Sulawesi Selatan) pada 16 september 2015, Bulukumba (Sulawesi Selatan) pada 17 november 2015 dan dari Rengat–Sungai Indragiri (Sumatra) pada 27 Februari 2016. Namun surat itu tidak ditanggapi secara serius. Surat yang kami kirim kali ini menjadi penting berkenan ditanggapi serius oleh Yang Mulia Raja Belanda,” paparnya.

Yayasan KUKB sendiri, menurut Jefrry, sudah mengadvokasi para anak, keluarga dan ahli waris korban pembantaian tentara Belanda dengan beberapa tuntutan, mereka adalah;

  1. Nama: H. Abd. Halik, dalam hal ini mewakili Keluarga/Ahli Waris di Bulukumba dari korban Kejahatan Perang Tentara Belanda yang dipimpin Westerling di Sulawesi Selatan Tahun 1946-1947, dikenal dengan “Korban 40.000 Jiwa”’;
  2. Nama : Cardi, dalam hal ini mewakili Keluarga/Ahli Waris di Rawagede Jawa Barat dari korban Kejahatan Perang Tentara Belanda yang dikenal dengan “Peristiwa Pembantaian Rawagede” Tahun 1947;
  3. Nama : Nini Turaiza, dalam hal ini mewakili Keluarga/Ahli Waris di Riau Sumatera dari korban Kejahatan Perang Tentara Belanda yang dikenal dengan peristiwa “Pembantaian Sungai Indragiri” di Riau bulan Januari Tahun 1949;
  4. Nama : Hj. Sitti Saerah, dalam hal ini mewakili Ahli Waris di Gowa dari korban Kejahatan Perang Tentara Belanda yang dipimpin Westerling di Sulawesi Selatan Tahun 1946-1947, dikenal dengan “Korban 40.000 Jiwa”;
  5. Nama : H. Abu Nawas, dalam hal ini mewakili Ahli Waris di Gowa dari korban Kejahatan Perang Tentara Belanda yang dipimpin Westerling di Sulawesi Selatan Tahun 1946-1947, dikenal dengan “Korban 40.000 Jiwa”.(dm)

 

Most Popular

To Top