Ibukota

Di Pansus Banjir, Fraksi PSI DPRD DKI Siap Berantem Versus Gubernur & Pendukungnya 

Ayonews, Jakarta

Banjir di awal tahun 2020 menjadi puncak muaknya warga Jakarta terhadap kinerja Gubernur Anies Baswedan. Gubernur yang dijuluki ‘Rasa Presiden’ oleh para pendukungnya ini bukan hanya mendukung berkongkalingkong ria dengan para pemain anggaran untuk menghamburkan uang negara.

“Kebijakan-kebijakan Anies juga banyak yang kontroversial sehingga membuat Jakarta rusak. Berbagai program yang bagus dan sudah berjalan merupakan peninggalan gubernur-gubernur sebelumnya, ”ujar Ketua Gerakan Selamatkan Jakarta, Putri Simorangkir di tengah acara pertemuan buku“ Ekspresi Politik Milenial: Dari Anak-anak Muda untuk Indonesia ”di kantor DPP PSI, Jl KH Wahid Hasyim, Tenabang, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Putri yang menerima undangannya di acara yang diminta tersebut memberikan masukan dan meminta dukungannya kepada anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana yang hadir sebagai pembicara.

“Kami sudah menggalang dari banyak eleman untuk melakukan langkah hukum dan politik. Salah satu upaya keluar dari wakil rakyat kami di DPRD DKI untuk melaukan langkah hukum itu. Kami sebagai warga Jakarta sudah banyak dirugikan oleh Gubernur Anies. Dan puncaknya adalah banjir besar kemarin, ”papar Putri.

Dalam kesempatan itu, Putri menantang agar PSI ikut serta menjadi bagian dari Gerakan Masyarakat Jakarta untuk mengakhiri kepemimpinan Anies di Jakarta.

“Dua tahun ini cukup membuat warga Jakarta mempertanyakan kebijakan-kebijakan kontroversialnya. Anies hanya mementingkan kelompok-kelompok pendukungnya saja. Kalau jabatannya tidak distop dari sekarang, makin bangkrut, ”keluh Putri.

Menanggapi aspirasi berbagai elemen dan kelompok warga Jakarta ini, anggota Fraksi DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana siapkan bagian dari perjuangan warga Jakarta. “Bukan hanya banjir, kami terus berjuang di legislatif dengan anggota fraksi lainnya, kami juga harus psywar melawan teror dan intimidasi kelompok pendukung Anies, baik seara verbal. Ternyata pernah hampir kontak fisik, ”jelas politisi lolos 23 tahun ini.

Soal penanganan banjir, William tak menampik kehadirannya karena Anies Baswedan tidak melakukan apa-apa untuk mencegah atau menanggulangi bencana banjir besar di awal tahun 2020 sehingga menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda warga negara.

“Soal penanggulangan banjir, mau dinormalisasi atau naturalisasi yang penting kan harus dikerjakan. Sekarang faktanya mana? Konsep yang dia bawa aja nggak dikerjain. Gimana mau menanggulangi Jakarta agar tidak banjir, dia kerjain aja nggak, ”cetusnya.

William mengungkapkan bahwa Anies suka bertemu buah simalakan saat diminta untuk menjalankan amanat Sebab, konsep normalisasi atau naturalisasi itu sama-sama menggusur rumah-rumah pembohong di tepi sungai. Apalagi naturalisasi itu harus dibikin taman di pinggir sungai.

“Nah, yang jadi perdebatan di pinggir sungai yang harus digusur itu semua kelompok pendukung di Anies saat kampanye dulu. Anies ini kebablasan dengan janji-janjinya. Dia terjebak sendiri dengan kata-katanya saat kampanye janji tidak akan menggusur. Makanya tidak ada eksekusi. Anggarannya tidak berjalan, ”papar William.

Menurut William, kinerja Anies kepemimpinan Jakarta itu sangat minus. 70 anggota TGUPP itu aja nggak ada yang bisa menyisir anggaran. Sementara gaji-gaji mereka menggunakan APBD dan setiap tahun naik. Makanya banyak anggaran ganjil yang lolos.

“Kinerja TGUPP kalah jauh sama dengan tim magangnya Ahok yang hanya menggunakan anggaran operasional gubernur. Semua anggaran janggal bisa disisir, sehingga mempersempit anggaran para mafia anggaran bergerak lolos, ”ungkap William.

William kembali mengungkit soal sepak terjangnya membongkar anggaran lem aibon yang membuat tensi uang gubernur dan politisi Jakarta memanas.

“Saat ini baru bulan lalu jadi anggota dewan. Tugas saya mengenai uang rakyat, mengapa saya diancam mau dipecat dari anggota dewan, ”ujar politisi keputusan 23 tahun ini.

“Setelah kita cek banyak yang lolos juga. Apalagi Anies nggak transparan. Harusnya disetujui ini dimulai pada saat perencanaan, bukan setelah disahkan. Anies marah sama saya. Kalau saya ngawasin duit pribadinya Anies sendiri, diterima saya diproses hukum. Tapi kan yang saya awasi duit rakyat, ”terangnya.

Soal Pansus Banjir yang digalangnya dan mengundang semua Fraksi di dPRD DKI Jakarta, William mengaku siap bertarem sama Gubernur Anies. “Tambahan ada dukungan dari berbagai elemen masyarakat seperti Gerakan Selamatkan Jakarta yang diinisiasi ibu Putri Simorangkir, energi saya semakin kuat buat berjuang,” tandasnya. (dm)

 

 

 

Most Popular

To Top