Hukum

Langgar 2 Undang-undang, Anies Baswedan Layak Dilengserkan dari Kursi Gubernur

Ayonews, Jakarta

Gerakan Selamatkan Jakarta atau Save Jakarta menilai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan gagal mengatasi musibah banjir di DKI Jakarta.

Anies juga diduga telah melanggar UU No 23 Tahun 2014 Pasal 76 dan 78 Tentang Penanggulangan Bencana dan UU No. 17 Tahun 2003 pasal 34 Tentang Keuangan Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan harus ditaati.

Aliansi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti Satu Aspirasi Indonesia, Komunitas Anak Bangsa, Kawal Indonesia, LANDEP, I-ELIT-Parlemen Nusantara, Dantara, BPRI, SIMA, Sporting Indonesia, Solmet, NCBI, dan GAPSI mendesak DPRD DKI Jakarta untuk segera mengimpeach atau memakzulkan Gubernur Anies Baswedan dari jabatannya.

“Awal Januari 2020 lalu adalah hari kelam buat warga Jakarta. Banjir besar telah menghanyutkan banyak jiwa dan harta benda. Sehingga tak ada alasan lagi Gubernur Anies harus diimpeach atau dimakzulkan,” kata Ketua Gerakan Selamatkan Jakarta, Putri Simorangkir saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Menurutnya, meski sudah 2 tahun memimpin ibukota, Anies dinilai gagal total mengatasi masalah banjir dan gagal mengatasi dampak buruk akibat curah hujan yang tinggi pada bulan-bulan seperti Desember dan Januari.

Sekjen Kawal Indonesia, Andre Vincent Wenas mengungkapkan, kebijakan Gubernur Anies yang telah memangkas anggaran DKI Jakarta tahun 2018 untuk penanggulangan banjir sebesar Rp 242 miliar, menyunat anggaran pengendalian banjir sebesar Rp 500 miliar di tahun 2019 untuk pembebasan lahan waduk dan kali dianggap sebagai penyelewengan.

Padahal anggaran yang disediakan sebesar Rp 850 miliar. Tapi hanya dialokasikan sebesar Rp 350 miliar. Kebijakan pemangkasan anggaran ini jelas merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan negara dan warga DKI Jakarta.

“Akibat dari pemangkasan itu, seluruh aktivitas ekonomi, sosial dan politik negara dan warga masyarakat di Ibukota terganggu. Jalanan banyak yang rusak. Fasilitas umum terganggu sehingga melahirkan beban biaya baru yang harus ditangung negara akibat Anies salah mengurus Jakarta,” papar Andre.

Andre menegaskan, Gerakan Selamatkan Jakarta ini merupakan gerakan akal sehat untuk menyelamatkan ibukota.

Menurutnya, waktu dua tahun ini cukup buat Anies duduk di kursi empuk gubernur dengan berbagai program yang kontroversinya.

“Anies wajib dimakzulkan. Apalagi adanya dugaan persekongkolan antara DPRD DKI dengan Anies terkait pemotongan anggaran 2018 lalu. Kita akan kejar wakil rakyat di DPRD DKI. Sebagai pertanggungjawaban moral, DPRD DKI harus memakzulkan Anies Baswedan,” ujar Andre.(***)

Most Popular

To Top