Hukum

Bila Terbukti Kongkalingkong Pangkas Anggaran Banjir, Anies Baswedan Bisa Dibui

Ayonews, Jakarta 

Melengserkan Anies Baswedan dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakartas tinggal menunggu waktu. Berbagai elemen masyarakat Jakarta terus bergerak melalui berbagai cara untuk mengakhiri kepemimpinan Anies Baswedan di ibukota.

Tak hanya dengan melalui class action atau desakan mundur melalui demo, jalur hukum pun dipilih rakyat Jakarta agar Anies segera mundur dari gubernur. Akibat ulahnya yang kontroversial dan menghamburkan uang negara demi proyek nggak penting, banyak rakyat Jakarta marah.

Menurut praktisi hukum Petrus Salestinus, salah satu kebijakannya yang merugikan warga Jakarta adalah memangkas anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD melalui Perda. Meski dialokasikan pada kegiatan lain, jelas merupakan penyimpangan terhadap undang-undang.

“Perbuatan Anies itu berarti melahirkan kebijakan yang bertentangan dengan hukum, terutama ketentuan pasal 34 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang harus ditaati oleh Pemerintah,” kata Petrus saat menjadi pembicara di acara jumpa pers Gerakan Selamatkan Jakarta di Jakarta, Selasa (21/1/2020)..

Padahal, lanjutnya, sesuai ketentuan pasal 37 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Menteri atau Pimpinan Lembaga atau Gubernur atau Bupati atau Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam UU Tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

“Selain dipidana sebagaimana diancam dengan UU Keuangan Negara, maka Gubernur juga dapat diberhentikan berdasarkan ketentuan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 76 dan 78, bila melakukan sejumlah pelanggaran,” jelasnya.

Dijelaskan dalam pasal-pasal itu bahwa pelanggaran yang dimaksud di antaranya:

 

  1. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

 

  1. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

  1. menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;atau

 

  1. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin; atau

 

  1. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan; atau

 

  1. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;

 

“Atas alasan konstitusionalitas kewenangan DPRD dan hak publik, sudah saatnya dan cukup beralasan sekarang ini juga Gubernur Anies Baswedan diproses pemberhentiannya melalui penggunaan Hak Angket DPRD DKI menuju proses permakzulan atau impeach,” terang Petrus.

Apalagi, lanjutnya, dukungan politik dari partai politik koalisi pemerintah, ditambah dukungan publik menjadi legitimasi mengakhiri kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta.

“Kita dapat melihat kritik-kritik dan protes masyarakat dalam pemberitan media dan medsos begitu gencar dengan ulah Anies yang telah memporak-porandakan Jakarta,” tegasnya.(***)

 

 

 

 

Most Popular

To Top