Ibukota

Hilngnya Anjing Herder Jakarta Berganti jadi Anjing Pudel Imut-imut

KITA flashback sejenak ke tahun 2015. Saat itu terjadi kekacauan dalam suatu pertemuan di Kementerian Dalam Negeri. Ada anggota DPRD yang meneriaki Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dengan makian ‘anjing’.

Ahok meresponnya dengan santai. Malah ia menerima dengan caci maki itu. “Dia (DPRD) nggak tahu kalau anjing itu yang bisa lihat mana siluman, mana bukan. ‎Anjing sengaja itu dipelihara memang buat nangkap maling,” balas Ahok di Balai Kota.

Lebih lanjut Ahok mengatakan, biasanya warga memelihara anjing untuk menjaga rumahnya dari orang tak dikenal atau orang yang berniat jahat. Ahok menganalogikan dirinya sebagai anjingnya warga Jakarta yang bertugas menjaga aset-aset Jakarta dari maling, ramok dan orang yang berniat jahat.

“Memang Ahok anjingnya orang Jakarta kok. Ahok ini memang anjing untuk jaga agar aset orang Jakarta tidak dicuri oleh maling,” ujarnya lantang.

Anggota DPRD-DKI Jakarta yang waktu itu mengumpat Ahok dengan kata ‘anjing’ didiamkan oleh Badan Kehormatan DPRD-DKI. “Badan Kehormatan DRPD DKI ada gak periksa teman-temannya yang ngatain saya anjing, goblok?” kritik Ahok.

Ahok adalah anjing Herdernya Jakarta, yang saat itu mengelola anggaran sekitar 70 triliunan rupiah. Sekarang tahun 2020 ia mesti menjaga aset Pertamina yang besarannya hampir 1000 triliun. Kalau sekarang APBD DKI Jakarta sekitar 90 triliunan, maka besaran aset yang jadi tanggungjawab Ahok sebelas kali lipat dari anggaran pemprov DKI-Jakarta.

Cerita selanjutnya, Ahok kalah bertarung di Pilkada DKI. Bahkan dia pun merelakan dirinya masuk penjara. Ahok diganti Anies. Selama dua tahun administrasi Anies Baswedan tak ada ‘keributan’ –kritik– berarti soal anggaran.

Everybody happy!

Sampai pergantian komposisi anggota dewan dan 8 anggota fraksi PSI nyempal di bangku DPRD-DKI Jakarta.

Seketika fraksi PSI ini jadi semacam pain in the ass bagi ‘kenyamanan’ yang selama ini dinikmati bersama oleh rejim kleptokrasi. Apa itu definisi ‘kenyamanan’, hanya ‘ruang-ruang gelap’ di Kebon Sirih yang bisa menjawabnya.

Awal Januari 2020 barusan ada juga pertemuan eksekutif dengan legislatif di daerah lain. Baru-baru ini ada judul berita di laman AntaraSulut: ‘Sulawesi Utara lima besar daerah taat penyelesaian dokumen APBD’ (Kamis, 9 Januari 2020). Foto Wakil Gubernur Steven Kandouw terpampang di sana. Begini beritanya:

“Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw mengatakan provinsinya masuk lima besar daerah yang memiliki ketaatan penyelesaian dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. “Sulut juga masuk dalam tiga daerah paling sedikit mendapat koreksi,” sebut Wagub Steven. Diakuinya bahwa capaian positif tersebut mengindikasikan sinergitas antara eksekutif dan legislatif berjalan baik.

Pada acara itu, Wagub Kandouw juga menerima dokumen dari DPRD Sulut yang memuat aspirasi masyarakat yang diserap 45 anggota DPRD Sulut pada masa reses terakhir di 2019.

“Kami menyadari masih mempunyai banyak keterbatasan untuk menyerap apa keinginan masyarakat dan melalui reses DPRD akan sangat membantu kami,” kata Kandouw.

Di samping itu, Kandouw mengapresiasi kinerja dewan selama tahun 2019. “Salut, hormat, dan bravo untuk lembaga dewan terhomat. Di 2019 kinerja luar biasa. Kami merasakan menjadi akselerator motivator untuk menjalankan roda pemerintahan Sulut,” ungkapnya.

Rapat yang berlangsung penuh puja-puji itu tentu saja berjalan lancar jaya. Dalam berbagai diskusi ditengarai bahwa pola pertemuan eksekutif-legislatif model begini berlaku umum di seluruh daerah.

Kita sama sekali tidak melihat ada kritik yang cukup tajam dalam pembahasan anggarannya. Sekali lagi, soal pembahasan anggaran (APBD), ya soal duit.

Sudahkan APBD 2020 yang lengkap (sampai komponen satuan) diunggah oleh Pemprov, Pemkab, Pemkot seluruh Indonesia di laman resmi pemdanya masing-masing?

Aneka kejanggalan yang terjadi dalam perencanaan anggaran di DKI Jakarta tentu saja memantik pertanyaan yang sama, apakah kejanggalan yang sama juga berpotensi terjadi di daerah lain?

Transparansi adalah keniscayaan dalam demokrasi (demos=rakyat, kratos=kekuasaan). Bukan cuma untuk memastikan tiadanya kejanggalan. Tapi juga agar publik bisa mengawasi realisasinya. Ya, pengawasan saat pelaksanaan, eksekusinya.

Keterbukaan akses informasi dari dokumen perencanaan serta penganggaran adalah salah satu indikator transparansi. Karena masyarakat luas mesti diedukasi untuk bisa ikut aktif dalam partisipasi politik yang matang, kritis dan cerdas.

Fenomena Jakarta di era Gubernur Ahok itu unik. Yang jadi anjing penjaga adalah eksekutifnya. Padahal kita tahu bahwa fungsi legislatiflah yang seyogianya lebih berperan mengawasi, di samping fungsi pembuat undang-undang (legislasi) dan fungsi anggaran (budgeting).

Maka kita pun jadi bertanya-tanya, apakah para anggota dewan itu sudah bermetamorfosa dari anjing penjaga menjadi anjing penghibur? Dari trah herder yang galak sekarang malah jadi anjing pudel imut? Dari menyalak galak terhadap maling jadi sekedar mengibas-ngibas ekor mungil saat menyambut tuan besarnya dengan riang gembira?

Wallahualam bishawab…

 

Most Popular

To Top