Opini

Partai Politik Bukan Berhala, Ogah Dikritik Masukin Aja ke Keranjang Sampah

Oleh: Andre Vincent Wenas, Sekjen Kawal Indonesia

PARTAI  politik bukan berhala. Partai politik adalah sarana para elit untuk meraih kekuasaan. Seberjasa apa pun di masa lampau, sebuah organisasi yang orang-orangnya silih berganti, tetaplah bukan berhala yang perlu disembah dan dibela mati-matian secara membabi-buta.

Ketika bicara partai politik, ada saja yang baperan (oversensitif) tatkala nama satu partai kita soroti. Kita tidak membicarakan salah satu partai, kta bicara soal partai politik di Indonesa sekarang ini, secara umum.

Renungan Soe Hok Gie, seorang aktivis muda yang sampai mati konsisten menggempur kediktatoran prilaku politik maupun kediktatoran narasi intelektual, sepertinya harus menjadi cermin bagaimana sebuah partai berpolitik.

“Hanya ada dua pilihan: menjadi apatis atau mengikuti arus. Tapi, aku memilih untuk jadi manusia merdeka. Bagiku sendiri politik adalah barang yang paling kotor. Lumpur-lumpur yang kotor. Tapi suatu saat di mana kita tidak dapat menghindari diri lagi, maka terjunlah,” begitu salah satu tulisan yang sempat dikutip sejarah sebelum kematiannya saat mendaki Puncak Mahameru.

“Apakah kau masih akan berkata, kudengar derap jantungmu. Kita begitu berbeda dalam semua kecuali dalam cinta? Kita seolah-olah merayakan demokrasi, tetapi memotong lidah orang-orang yang berani menyatakan pendapat mereka yang merugikan pemerintah.”

Bicara partai politik banyak terjemahannya. Wikipedia mendefiniskan partai politik sebagai sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.

Carl J. Friedrich menyebutkan partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.

R.H. Soltou mendefinisikan partai politik sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

Sigmund Neumann mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.

Sementara Miriam Budiardjo memaparkan, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Simpelnya, partai politik memiliki tujuan yang mulia. Partai adalah organisasi, dimana sekumpulan orang dengan ideologi dan kepentingan yang selaras diorganisir, dengan tujuan untuk meraih kekuasaan. Dan manakala kekuasaan itu diraih, seyogianya dipakai untuk sebesar-besarnya memakmurkan dan menyejahterakan rakyat.

Sayangnya, tatkala kita merefleksikan (memantulkan) antara tataran ideal tadi dengan realitas ke-Indonesiaan masa kini, kita melihat gambaran suram tentang dekandensi moral-politik yang parah.

Apa yang dulu diperjuangkan para Bapak Bangsa (founding fathers) tidak terwarisi penuh dalam tradisi partai politik modern di Indonesia.

Dekadensi politik membawa dampak serius ke dalam dekadensi di tataran lebih luas dan lebih dalam, yakni dekadensi kebudayaan.

Membudayanya korupsi, fanatisme sempit, primordialisme kesukuan sempit yang menggerus kebhinekaan, radikalisme faham yang menafikan toleransi. Akibatnya warna-warni pluralisme Indonesia memudar, pucat pasi.

Kita sangat berharap agar demokrasi bisa menghantar kita semua menuju cita-cita bangsa. Namun kenyataannya, jalan demokrasi dimana partai politik yang menjadi kendaraan utamanya berjalan terseok-seok lantaran tidak pernah dirawat dan dibersihkan.

Karat-karat yang menggerogoti mesin politik menjadi busuk karena terus dibiarkan. Pembiaran terjadi karena sifat oportunistik dari para pelaku politik yang tidak lagi visioner apalagi berjiwa negarawan. Mereka sekadar menjadi petualang politik yang aji mumpung mempraktikkan politik dinasti, nepotisme demi menguatkan oligarkinya semata.

Demi melanggengkan kekuasaan mereka rela menghipnotis rakyat dengan demagogi politik yang menggiring opini bahwa partai politik adalah sesuatu yang sakral.

Dengan menggunakan sejarah sebagai alat pembenaran, mereka mengklaim partainya sebagai ahli waris tunggal Bapak Bangsa tertentu. Perih dan jatuh bangunnya perjuangan mereka dipakai jadi legitimasi atau pembenaran kesalahan (fraud) yang berlangsung kronis, dan sekarang jadi akut.

Padahal Bapak Bangsa adalah Bapak bagi seluruh rakyat, bagi seluruh faksi yang ada sebagai komponen anak bangsa. Demagogi murahan seperti ini anehnya bisa juga menjerat banyak orang yang mengaku dirinya cendekiawan atau intelektual.

Pokok persoalannya adalah kembali soal daya kritis, soal keterbukaan pikiran dan keterbukaan hati. Juga soal keberanian menjelajah ke terra-incognita (wilayah-wilayah yang belum kita kenal).

“Jelajahilah dan jangan pernah takut melangkah. Hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya,” begitu pesan Soe Hok Gie.

Setiap keputusan selalu mengandung risiko, termasuk keputusan untuk menjelajah (termasuk mempertanyakan hal yang dianggap sakral). Risikonya kita bisa dianggap membangkang, aneh dan akhirnya diasingkan.

“Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan!” tegas Hok Gie lagi.

Renungan Soe Hok memberi pemahaman, dimana partai politik (dengan sejarahnya masing-masing) tetap mesti dengan berani dikritisi, dijelajahi terus area-area gelap untuk diberi keterangan (dibuat jadi terang). Kalau perlu kita terlibat di dalamnya,

“Bagiku sendiri politik adalah barang yang paling kotor. Lumpur-lumpur yang kotor. Tapi suatu saat di mana kita tidak dapat menghindari diri lagi, maka terjunlah.”

Apa yang selama ini dipropagandakan sampai menjadi semacam idola (idols, idolatry, berhala) mesti kembali dirobohkan. Demi manusia Indonesia yang menjadi lebih unggul.

Mungkin semacam ubermenchs (superhuman)nya Nietzsce, kenapa tidak. Untuk mencapai itu, segala berhala yang menghalangi penjelajahan bebas ke segala arah yang mungkin, mesti berani dikritisi, bahkan dirobohkan.

Arena perpolitikan di Indonesia mesti naik kelas, mesti jadi lebih berkualitas, Lebih berbobot dan lebih bermutu narasi-narasi politiknya. Untuk itu Indonesia mesti masuk dalam era dimana berhala-berhala politik mengalami senjakala. Demi menyongsong cerahnya fajar budi yang sudah menanti di cakrawala seberang sana.

Beranilah menyeberang, menerobos gelap malam, ada terang fajar di ufuk timur. Seperti aforisme Nietzsche; “I am a forest, and a night of dark trees: but he who is not afraid of my darkness, will find banks full of roses under my cypresses.”

Para elit politik dan partai politik bukanlah dewa yang selalu benar. Dan rakyat juga bukan kerbau yang gampang dicocok hidung, kemudian digiring ke pembantaian.

Mereka yang tak tahan kritik dan kecut dalam penjelajahan ini boleh masuk keranjang sampah. Karena hidup adalah keberanian menghadapi tanda tanya.***

 

Most Popular

To Top