Pendidikan

Dunia Pendidikan Semwerawut, Kemenag Egois, Masa Depan Anak & Bangsa Terancam

Ayonews, Jakarta

WARGA NEGARA unggul itu berbudaya-berpendidikan yang mengakar kuat pada kebangsaan, ideologi dan kebijaksanaan lokalnya. Warga Negara yang unggul akan terus menciptakan budaya dan pendidikan baru yang kreatif, adaptif dan Indonesianis.

Karenanya, pembangunan di negara ini bukan hanya memerlukan wujud fisik (infrastruktur). Tapi juga pembangunan kebudayaan dan kependidikan agar tujuan-tujuan besar Indonesia dapat tergapai dengan baik.

Demikian terungkap dalam sebuah diskusi bersama Ketua Tim Perumus Pendidikan di Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB) Bambang Pharma, Ketua Bidang Pendidikan NU Circle, Ketua Presidium Gernas Tastaka Achmad Rizali dan Peneliti Nusantara Centre Yudhie Haryono di Jakarta (22/12/2019).

Ketiganya sepakat bahwa apa yang sudah dirasakan dan dihasilkan saat ini adalah output dari sebuah kebudayaan dan pendidikan yang hidup di masyarakat.

“Ketika seseorang lahir di dunia jadilah dia sebagai seorang penduduk sesuai dengan etnis, agama, ras atau sukunya. Melalui kebudayaan dan pendidikanlah dia akan dibentuk menjadi warganegara Indonesia unggul,” ungkap Bambang Pharma.

Menurut Bambang, warganegara Indonesia yang unggul pastilah memiliki keterikatan dan keterlibatan dibanding penduduk biasa. Dengan demikian, sebagai warga negara dia wajib mempertahankan tanah airnya.

“Baik tanah air fisik (bumi tempat tinggal), tanah air formal (negara tempat dia memiliki identitas kebangsaannya) dan tanah air mental (tempat dia mengembangkan mindset),” tambah Bambang.

Sayangnya, lanjut Bambang, saat ini warga Negara sedang merasakan darurat kebangsaan. Terutama pada tanah air mental. Misalnya saat dihadapkan pada pilihan antara melakukan kebijakan impor hasil pertanian demi menekan harga ataukah melindungi petani sendiri dengan cara membeli dengan harga mahal dan menjual pada rakyatnya dengan harga murah.

“Seorang yang membela tanah air mental sudah pasti melakukannya demi negara-bangsanya dengan melupakan keuntungan pasar,” ujarnya.

Contoh lain adalah soal Pancasila. Karena ia adalah satu-satunya ideologi yang diakui di Indonesia. Maka aneh jika Pancasila dan agama dipertentangkan. “Bagi kita yang paham dan nasionalis, itu senyawa yang tinggal direalisasikan,” sambungnya.

Sementara Achmad Rizali menuturkan tentang soal darurat tanah air fisik. Menurutnya, darurat jenis ini merupakan hilangnya pengetahuan keindonesiaan dan kemaritiman dari pelajaran-pelajaran di kurikulum sekolah. Sedang darurat tanah air formal adalah banyaknya UU yang tidak sejalan dengan Pancasila.

“Dan ini sudah diakui berbagai pihak. Yang jadi pertanyaan, bagaimana mengajarkan UU jika ternyata yang diajarkan masalah kepancasilaannya masih harus diluruskan?” tanyanya.

Di luar itu, menurut Ahmad, negara ini mengalami darurat tatakelola.

“Ini juga rumit karena terjadi kesemerawutan pengelolaan antara pusat dan daerah juga lintas kementerian,” sambungnya.

Alhasil, kata Ahmad, kendala itu mengganggu jalannya roda kebudayaan dan pendidikan. Baik dalam kurikulum, guru, pelatihan-pelatihan, advokasi, anggaran, dll.

“Kesemerawutan ini berbahaya karena kebudayaan dan pendidikan adalah satu-satunya kegiatan manusia yang paling banyak berurusan dengan masa depan. Dengan kesemrawutan ini, jalannya pembangunan kebudayaan dan pendidikan sangat terganggu,” paparnya.

Dengan demikian, lanjut Ahmad, Akibatnya, masa depan anak-anak dan masa depan bangsa dipertaruhkan. “Tentu ini membahayakan masa depan kita semua. Sebab pendidikanlah yang menyiapkan generasi penerus untuk bisa survive di masa depan, tempat setiap mahluk akan menjalani sisa hidupnya,” ungkap Ahmad.

Sementara itu, Yudhie Haryono menegaskan bahwa pembangunan kebudayaan dan pendidikan itu perintah konstitusi. Sementara itu, ada ketimpangan antara kementerian agama dan Kemendikbud dalam mengelola sebuah sekolah.

“Jika kemenag yang sama-sama mengelola sekolah diijinkan sentralistik, mengapa kemendikbud tidak?” cetusnya.

Karena itu, Yudhie mendesak kepada pemerintah untuk membuat langkah segera menerbitkan SKB beberapa kementrian untuk mengurai kesemerawutan ini.

“Buatlah solusi kongkrit. Jika perlu, terbitkan perppu karena darurat situasinya,” tambahnya.

Menurut Yudhie, pembenahan tatakelola menjadi salah satu kunci dalam perbaikan pembangunan kebudayaan dan pendidikan nasional.

Dalam tata kelola ini, kembali ke Bambang yang meminta kementerian terkait menyederhanakan kurikulum inti menjadi Trimatra pendidikan dasar dan menengah, yakni soal keagamaan, kebangsaan, etika dan logika.

Namun demikian, kata Bambang, realisasi trimatra pendidikan ini bukan sebatas tugas pemerintah saja. Tapi juga melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif secara terus menerus dan sistematis.

“Itulah tugas kita semua sebagai warganegara. Ini juga membuktikan bahwa kewarganegaraan perlu lebih ditonjolkan dibanding kewargaan,” tandasnya.(dm)

 

 

Most Popular

To Top