Opini

Bancakan Oknum, Sepi, Senyap, Santun Tapi Menggerogoti Kayak Tikus Sang Penyamun

Oleh: Andre Vincent Wenas, Sekjen Kawal Indonesia

Apa hubungannya hak asasi manusia (HAM) dengan proses legislasi di sebuah republik yang –entah benar atau tidak– demokratis ini?

Ada dua pandangan besar dalam melihat persoalan HAM. Liberalisme memandang bahwa HAM itu melekat pada eksistensi individu masing-masing.

Sedang republikanisme percaya bahwa HAM hanya ada dalam suatu skema kontrak sosial politik alias hanya ada dalam kerangka konsensus suatu komunitas, dalam kerangka negara, res-publicum. Tanpa itu, HAM cuma non-sense!

Larangan sekelompok mayoritas kepada umat Kristen di dua Kabupaten di Provnsi Sumatera untuk merayakan Natal, menjadi contoh konkrit dan kontemporer betapa non-sense-nya HAM tanpa kehadiran negara.

Juga kasus pengucilan dan persekusi kelompok Ahmadiyah, pengungsi Sampang-Madura, peristiwa mayat yang bakal tak disholatkan dalam kampanye Pilgub DKI menjadi deskripsi lainnya betapa pincangya predikat HAM bagi republik ini. Masih banyak contoh kasus lain yang merepresentasikan tentang realitas tercerabutnya HAM tatkala mereka juga tercerabut dari konsensus komunitasnya.

Kaum minoritas –yang terkait etnis, agama, ide, pemahaman, aspirasi, dll– seolah jadi seperti warganegara yang kehilangan kewarganegaraannya.

Hannah Arendt melihat paradoks dalam pandangan HAM versi liberalisme percaya bahwa hak asasi manusia versi kaum liberalis –melekat pada individu, pra-politis– menjadikan manusia hanya sekedar atom yang pucat ketimbang HAM sebagai suatu promosi otoritas sang individu.

Filsuf perempuan cerdas ini menengarai bahwa HAM pra-politik adalah proses atomisasi manusia ketimbang emansipasi individu. Seperti itukah situasi HAM di Indonesia? Ini tantangan yang mesti dijawab oleh pemegang kekuasaan negara.

Mengapa mesti negara?

HAM hanya ada dan efektif jika Negara hadir. Apa itu kondisi yang membuat HAM itu ada? Jawabnya: harus ada penjaminnya! Siapa penjaminnya? Ya, kemanusiaan! Lha, tapi itu kan abstrak sekali! Saking abstraknya jadi mendekati non-sense!

Konkritisasi ‘kemanusiaan’ itu tak lain adalah suatu komunitas politis!. Atau res-publica. Mereka adalah seperti leviathan (makhluk buas sakti-mandraguna) yang kepada mereka kita pasrahkan jalannya kehidupan sosial sebagai warga negara.

Ya, HAM menjadi real dan efektif manakala negara hadir untuk menjaminnya. Kita di Indonesia telah sepakat untuk menerapkan sistem negara republik yang demokratis (demos-kratos), yakni pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat, bukan oleh raja atau ratu atau pemimpin agama.

Maka proses pemberian mandat kekuasaan –kepada tiga lembaga: eksekutif, legislatif dan yudikatif– dilaksanakan dalam suatu kontestasi terbuka bagi setiap warganya yang dianggap telah dewasa dan matang. Proses penyelenggaraannya pun harus transparan.

Jangan ada dusta diantara kita! Begitu kira-kira ratapan si anak tiri (kaum minoritas, kaum tertindas).

Legislasi (aturan, kebijakan) adalah produk dari pemegang kekuasaan negara. Perumusan dan pelaksanaan legislasi yang adil, transparan dan efektif adalah kinerja yang diharapkan oleh para pemberi mandat (rakyat).

Pemberi mandat direalitas ke-Indonesiaan adalah komunitas plural yang bersemboyan Bhineka Tunggal Ika. Tak boleh ada dikotomi mayoritas-minoritas. Karena semua kebijakan (legislasi) seyogianya dirumuskan dengan suatu semangat persatuan.

Bangsa dan kerakyatan kita dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dari para wakil yang kita beri mandat (trias-politika, supaya ada check and balances). Bukan dipimpin oleh libido kekuasaan.

Proses legislasi yang demokratis harus menjamin tidak adanya diskriminasi dan segregasi minoritas-mayoritas-rasial dan seksual. Tugas cendekiawan pula untuk terus menggugat ketika terjadi deviasi sosial-politik seperti ini. Agar gerak Indonesia maju bisa terjaga momentumnya. Masa depan Indonesia Emas jelas ada di pundak cendekiawan jaman now.

Permusyawaratan adalah suatu wacana-intelektual demi kemaslahatan umum, bukan wahana-kontraktual untuk bancakan oknum. Diskusinya bisa ramai-berisik-heboh tapi membangun, bukan sepi-senyap-santun tapi menggerogoti seperti tikus sang penyamun.

Yang menyatukan perbedaan pandangan adalah visi kebangsaan demi bonum commune (kesejahteraan bersama). Kita semua adalah satu komunitas anak bangsa yang bertanggungjawab untuk mengawal Indonesia dengan identitasnya yang bhinneka namun bersatu dan bersinergi.

Harapannya juga agar musyawarah perwakilan kita di tampuk kekuasaan negara ini betul-betul dipimpin oleh suatu hikmat kebijaksanaan, bukan dipimpin ego-primordialistik dan kepentingan sempit yang tamak dari pihak (partai, dinasti, oknum) tertentu.

Agar keadilan sosial bagi seluruh…Ingat, seluruh Rakyat Indonesia bukan cuma utopia, tapi fakta kehidupan bersama kita, Hic et Nunc, di sini dan sekarang.***

 

 

Most Popular

To Top