Nasional

UU No 33 2014 Cermin Bahwa Neraka & Surga Jadi Komoditas Para Penjaja Ayat Karbitan

Ayonews, Jakarta

FALSAFAH hidup berbangsa dan bernegara itu Pancasila. Dan ini sudah final. Indonesia bukan negara agama. Saat ini tinggal bagaimana mempraktikkan kelima azas dalam Pancasila itu, yakni: berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu, berdemokrasi dan berkeadilan.

“Saat ini sangat terasa bahwa tantangan utama para cendekiawan dan kelas menengah berpendidikan di Indonesia adalah soal kekerasan dan ketidakadilan, keduanya termasuk kejahatan. Bagaimana kita bisa mengungkap struktur-struktur kejahatan itu?”, ujar Sekjen Kawal Indonesia Andre Vincent Wenas dalam sebuah forum grup diskusi (FGD) yang digelar Komunitas Anak Bangsa (KAB), akhir pekan kemarin.

Lebih lanjut Andre mengatakan bahwa, struktur kejahatan seperti itu adalah akibat dari politik kekuasaan. Siasat dalam perimbangan kekuatan politik telah mengabaikan upaya yang serius untuk mengatasi korupsi dan ketidakadilan.

“Korupsi dan berbagai bentuk pemaksaan sistem hukum berdasar keyakinan agama tertentu juga suatu bentuk kekerasan dan ketidakadilan. Jadi sebetulnya juga suatu kejahatan,” ungkap politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Menurut Andre, praktik kekuasaan akhir-akhir ini secara de-facto dan de-jure tidaklah dijalankan dalam kerangka etika politik. Melainkan semata-mata demi mempertahankan kekuasaan.

“Dr.J. Haryatmoko,SJ dalam bukunya berjudul Etika Politik & Kekuasaan 2014, mengulas dengan cukup dalam segala segi persoalan ini. Akibatnya, banyak transaksi politik dagang-sapi, konsesi-konsesi politik yang ujungnya mengorbankan maksud dasar dari politik itu sendiri, yakni: bonum commune (kesejahteraan bersama),” paparnya.

Dalam transaksi dagang sapi itu, sambung Andre, partai-partai pengusung menuntut jabatan-jabatan politik tertentu demi pemanfaatan akses pengamanan kasus-kasus hukum para pejabatnya (bupati, walikota, gubernur, dll) dari jeratan hukum. Ini hanya suatu contoh.

Tak heran bila selalu terulangnya kekerasan (pemaksaan) dan ketidakadilan bukan hanya masalah insidental saja, namun berakar pada konflik kepentingan dari politik kekuasaan itu sendiri. Bentuk kekerasan dan ketidakadilan bisa saja tampil kasatmata dalam aksi-aksi agresif (sweeping gaya ormas keagamaan, kerusuhan, penculikan, persekusi aktivis, sampai pada pembunuhan).

“Tapi kekerasan dan ketidakadilan juga bisa tampil seolah-olah legitimate, santun, dan dalam kerangka demokrasi. Bentuknya berupa Undang-undang dan aturan-aturan di bawah undang-undang seperti permen, perda, pergub, dll,” paparnya.

Penguasa, lanjut Andre, sebagai pemegang monopoli kekerasan yang legitimate bisa sewenang-wenang (atau membiarkan) kekerasan dan ketidakadilan terjadi hanya demi mempertahankan kekuasaan.

“Penguasa dalam hal ini bukan suatu institusi tunggal. Aktor-aktor politiknya bisa banyak: di parlemen, di eksekutif, di yudikatif maupun para oknum pejabat lembaga-lembaga formal (kementerian, kantor-kantor pemerintah) maupun lembaga ad-hoc seperti KPK misalnya,” ujarnya.

Mirisnya lagi, pilar keempat demokrasi (pers/media) pun sudah banyak pula yang terkooptasi kekuasaan dan sekedar berfungsi sebagai corong humas atau alat propaganda belaka.

Andre mencontohkan salah satu bentuk kekerasan (pemaksaan) dan ketidakadilan yang aktual saat ini adalah Undang-undang Jaminan Produk Halal. UU No.33 Tahun 2014 ini disahkan masa Presiden SBY (17 Oktober 2014) saat menjelang serah terima jabatan kepada presiden terpilih saat itu Ir.H. Joko Widodo.

Di samping banyak peraturan lain di bawah undang-undang (perda misalnya) yang berbasis agama tertentu yang jelas-jelas diskriminatif. Ini adalah bentuk kekerasan yang seolah-olah legitimate walau jelas tidak adil.

Kasus-kasus lainnya yang akhirnya pecah dan muncul ke permukaan seperti kasus toko roti Tous le Jours, D’cost, kulkas halal, kacamata halal, wisata halal, makanan kucing halal dll, menurut Andre merupakan percikan-percikan api dalam sekam yang selama ini seolah dipelihara (dibiarkan) hanya demi melanggengkan kekuasaan politik pihak-pihak tertentu pada konstelasi momen politik tertentu.

“Ironisnya, kepentingan lain (biasanya soal duit) juga kencang menuntut. Misalnya saja soal penganugerahan penghargaan bagi tempat hiburan malam (pelacuran terselubung?) dari rezim kepala daerah yang terpilih akibat permainan ayat-ayat agama tertentu. Ini kan pameran hipokrisi par-excellence!,” paparnya.

Dalam suatu diskusi bersama Prof. Arbi Sanit (Universitas Indonesia) dan beberapa cendekiawan lain, terungkap bahwa selama ini ternyata negara telah terlalu jauh mencampuri urusan privat warganya.

“Ingat! Soal keyakinan beragama adalah ranah privat. Tatkalah kerancuan antara mengurus peraturan untuk tatanan hidup di ranah publik (forum publicum) tercampur dengan urusan yang seyogianya menjadi ranah pribadi (forum privatum) maka harmoni dan stabilitas sosial terganggu. Dampaknya bisa kemana-mana. Bisa ekonomi/bisnis, politik, kebudayaan, hubungan internasional, dst,” urainya.

Sudah jadi rahasia publik (tahu sama tahu) lah bahwa celah korupsi dan bancakan terbuka lebar lantaran klaim-klaim pihak tertentu yang merasa berhak untuk memberikan cap (label) halal bagi produk atau urusan-urusan tertentu.

“Playing God (berperan laksana tuhan) bisa menentukan orang masuk neraka atau surga sudah jadi komoditi dagangan para penjaja ayat karbitan ini,” tegasnya.

Kawal Indonesia meminta semua pihak untuk hentikan labelisasi halal oleh lembaga negara atau partikelir (ormas). Wajibkan saja para produsen untuk secara jelas mendeklarasikan isi/racikan dari produk makanannya (atau bahkan untuk setiap produk yang ditawarkan).

“Apakah mengandung unsur tertentu yang dianggap haram oleh kelompok tertentu itu harus jelas terpampang dalam label produk. Biarkan masyarakat yang menentukan selanjutnya. Didik saja masyarakat untuk teliti sebelum membeli atau mengonsumsi. Bikin rakyat jadi pandai dan kritis. Jangan perlakukan masyarakat seperti boneka bodoh (dummy) yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri,” katanya.

Andre mengatakan bahwa masih banyak lagi penyusupan yang dibuat legal dan berbau agama tertentu yang masuk ke dalam aturan-aturan di ranah publik dan dilegitimasi oleh oknum kekuasaan (lewat legislatif, eksekutif dan yudikatif). “Itu semua harus dibersihkan juga,” tandasnya.(DM)

Most Popular

To Top