Hukum

Label Halal, Ujungnya Bancakan Duit Haram

Ayonews, Jakarta

UU No 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kelompok mayoritas. Pemerintah dinilai makin mempertajam konflik horizontal melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah atau pun Perda yang sarat dengan unsur agama.

Bukan tanpa sebab, pemahaman yang minim, kemampuan mencerna yang rendah, ditambah pengajaran-pengajaran agama yang dangkal oleh ustad-ustad medsos amatiran terhadap generalisasi halal haram ini menimbulkan masalah-masalah social, politik, ekonomi dan lainnya.

Contohnya, penolakan terhadap vaksinasi MR yang marak beberapa waktu lalu. Penyakit campak di suatu daerah makin meningkat pada ibu hamil yang megakibatkan pada kelahiran bayi cacat.

Dari segi ekonomi, UU ini bakal menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, dalam pasal 4 UU No 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa seluruh produk halal, khususnya makanan dan minuman tidak boleh diproduksi dan diedarkan tanpa memiliki sertifikasi halal.

Dari data yang tercatat dari BPOM ada 1,6 juta produk, sekitar 500 atau 30%-nya yang memiliki label halal.

Sebelum pemberlakuan UU itu, pemberian label bersifat voluntary, bukan mandatory. Meskipun demikian tidak ditemui gejolak mengenai halal haram sebuah produk.

Sebab konsumen maupun produsen sama-sama saling memahami mengenai peraturan seperti ini dan sudah melekat dalam kehidupan bermasyarakat.

Jika UU No 33 tahun 2014 ini dipaksakan, maka bukan hanya produk yang sudah terdaftar di BPOM dan belum memiliki sertifikasi halal saja yang terdampak, tapi pengusaha UMKM dari berbagai produk akan terkena sanksi hukum. Sehingga menimbulkan masalah baru bagi pengusaha kecil.

“Lantas bagaimana dengan pedagang yang makanan yang memang menjual makanan mengandung babi? Berdasarkan undang-undang tersebut menjadi barang terlarang? Ini juga menghambat investasi karena birokrasi yang tidak perlu. Belum lagi pengusaha kecil rumahan, belum tentu mampu membeli label halal ini. Apakah sekelas usaha Warteg, ayam geprek, warung Padang paket 10 ribu, juga harus membeli label ini? ” ujar Ketua Umum Komunitas Anak Bangsa (KAB) Agnes Lourda Hutagalung di tengah forum grup diskusi (FGD) bertema “Tinjauan Umum Terhadap UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Pengusaha yang sudah puluhan tahun menggeluti produk kecantikan ini menilai bahwa UU tersebut cuma populis. Tujuannya cuma untuk menarik simpati kelompok masyarakat mayoritas yang saat ini lebih sering bersuara ketimbang golongan minoritas. Bahkan, terkesan ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Alhasil, sambung Lourda, efeknya merambat ke mana-mana. Sekarang muncul halal mart, halal park, halal tour yang entah bagaimana proses pensertifikasiannya. Yang terjadi adalah kesemrawutan, perebutan hak sertifikasi halal antara MUI dan Depag.

“Ujung-ujungnya kalau ini dipaksakan hasilnya cuma bagi-bagi keuntungan pribadi berupa uang haram dari hasil praktik kolusi. Muncul “polisi-polisi amatir” yang berdalih mengamankan masyarakat dari produk halal. Pungli pun kembali merajalela,” paparnya.

Lourda mengingatkan pemerintah, jika negara sudah mengamanatkan untuk menjamin kemerdekaaan tiap-tiap pemeluk agamanya untuk beribadah sesuai keyakinannya, maka negara sudah seharusnya paham bahwa hubungan manusia dengan Tuhan-nya itu merupakan ranah privasi yang harus dihargai.

“Adanya toleransi dalam interaksi antara pribadi dengan pribadi, pribadi dalam komunitas. Relasi ini harus dijamin oleh negara sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi,” paparnya.

Lourda menegaskan, undang-undang yang menjadi ranah hukum harus memperhatikan limitasi antara ranah pribadi, ranah komunitas, dan ranah negara. Jika pemerintah menuangkannya dalam bentuk undang-undang, berarti pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada golongan tertentu yang berujung pada diskriminasi.

“Berbagai polemik agama yang terjadi saat ini tidak dapat dipungkiri karena pemerintah melakukan pembiaran bahkan memfasilitasi kegiatan yang mendukung aspirasi agama tertentu. UU No 33 Tahun 2014 ini pun dapat mempertajam diskriminasi tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, praktisi hukum Petrus Salestinus meminta kepada pihak yang tidak puas dengan keberadaan UU ini agar melakukan upaya hukum lain, untuk membatalkan atau sekadar merevisi pasal-pasal yang sekiranya membuat resah masyarakat dan mengganggu Kebhinekaan.

“Yang terpenting ada gerakannya. Perubahan ini kan tak sulit. Produk hukum itu buatan manusia yang tentu saja ada sisi lemahnya,” ujar Petrus.

Menurut Petrus, untuk melakukan revisi atau perubahan UU itu ada tiga cara. Pertama, perubahan di DPR. Kedua di bawa ke MK dan ketiga Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang).

Di DPR, lanjut Petrus, harus melakukan penekanan kepada komisi bagian hukum. Sayangnya dalam Prolegnas tahun ini, rasanya sudah terlambat untuk mengajukan revisi atau perubahan terhadap UU tersebut.

“Ke MK kan sudah tiga kali dan ditolak. Meski gugatannya berbeda, tetap harus ada novum untuk kembali menggugat di MK,” terangnya.

Sementara untuk Perppu, Petrus mengambil contoh saat Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk mengubah beberapa pasal dalam undang-undang Ormas sehingga pemerintah bisa membubarkan.

“Harus juga melakukan penekanan kepada Presiden. Apalagi Presiden Jokowi berjanji untuk tidak menghambat perkembangan investasi di Indonesia dan undang-undang atau peraturan yang menghambat ekonomi bisa dipangkas melalui omnibuslaw,” jelasnya.

Sementara itu, dua pengurus MUI yang kami hubungi untuk menanggapi masalah yang menyinggung peran MUI ini, baik melalui telephone dan whatsapp, sampai tulisan ini ditayangkan tidak merespon.(dm)

Most Popular

To Top