Nasional

Label Halal di Makanan Kucing, Apa Kucing Perlu Perlindungan dalam Menjalankan Ibadahnya?

Ayonews, Jakarta

UNDANG-UNDANG No 33 Tahun 2014 disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 17 Oktober 2014. Pengesahan tersebut dilakukan menjelang serah terima jabatan kepada Presiden terpilih saat itu Ir Joko Widodo setelah melalui ajang Pilpres 2014.

Pengesahan undang-undang ini melalui proses yang panjang. Perdebatan pun sangat sengit. Namun demikian, akhirnya UU yang mengatur soal jaminan produk halal ini tetap disahkan.

Dan tahun ini 2019 ini setelah melalui tenggang waktu 5 tahun tapat 17 Oktober 2019, maka sertifikasi halal menjadi wajib bagi peredaran makanan di Indonesia.

Entah karena kalangan pengusaha atau penggerak ekonomi nasional banyak yang tidak diajak saat undang-undang itu dirancang, nyatanya selama lima tahun belakangan ini keberadaan undang-undang jaminan produk halal itu justru malah membuat resah banyak kalangan pengusaha.

Hal ini terungkap dalam forum grup diskusi (FGD) bertema “Tinjauan Umum Terhadap UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” di Jakarta, Kamis (12/12/2019). Diskusi yang dihadiri pengamat politik senior Profesor Arbi Sanit, Sosiolog Thamrin A. Tomagola, Ketua Umum Komunitas Anak Bangsa Agnes Lourda Hutagalung, Praktisi Hukum Petrus Salestinus dan berbagai perwakilan dari pengusaha makanan dan obat-obatan.

Dalam diskusi itu terungkap, bukan saja para pengusaha yang gelisah, LPPOM-MUI yang selama ini berwenang memberi label halal juga ikut gerah. Bahkan UU itu pun digugat oleh LPPOM MUI yang selama ini mendapatkan otoritas tersebut.

Tapi setelah UU Jaminan Produk Halal (JPH) diberikan haknya kepada Menteri Agama untuk membentuk badan yang bertugas mengawasi dan memberikan sertifikat halal, LPPOM MUI terkesan tak terima.

LPPOM MUI beralasan menggugat ke MK lantaran ada keresahan yang dialami di 31 provinsi. Mereka mempermasalahkan beberapa pasal di dalam Undang-Undang (UU) JPH.

“Iya mereka itu kan sedang punya keresahan di beberapa daerah, kami sendiri sedang melakukan identifikasi. Inikan sebetulnya cara mempresentasikan, mungkin ada cara mempresentasikan di daerah kurang tepat sehingga muncul keresahan di daerah terhadap Undang-Undang tersebut,” ucap Ketua LPPOM MUI, Lukmanul Hakim di sela acara mendongkrak industri halal dan keuangan syariah di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam gugatannya, mereka mempermasalahkan pasal 5, pasal 6 dan pasal 47 ayat 2 UU JPH. LPPOM MUI berasumsi bahwa poin-poin tersebut yang diduga menyebabkan keresahan karena ada miss interpretasi.

Apapun alasan LPPOM MUI, namun isu yang beredar, UU tersebut membuat gesekan antara BPJPH dengan MUI. Padahal saat proses penyusunannya, MUI menjadi pihak yang dilibatkan sejak awal. Namun yang mereka permasalahkan saat ini, pada implementasinya.

Ada pembagian peran antara peran administratif dan substantif antara pemerintah dalam hal ini BPJPH dan MUI. Substantif halal mulai dari pemeriksaan dan fatwa yang sifatya substansi di MUI, sementara administratifnya di BPJPH.

“Keberadaan UU itu menjadi sesuatu yang absurd. Di satu sisi, negara harus hadir melindungi warga negaranya dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya yang berbeda-beda. Di sisi lain, dengan UU ini memberikan ruang yang lebih luas kepada kelompok-kelompok untuk melakukan aksi-aksi anarkisme,” ujar Sosiolog Thamrin Tomagola.

Komunitas Anak Bangsa menilai bahwa generalisasi jaminan produk dan jasa dalam UU itu lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Beberapa temuan di lapangan label halal ini terkesan ditempel asal-asalan.

Misalnya dalam pemberian label halal pada telur ayam. Yang jadi pertanyaan, apakah telur dengan sertifikat halal berarti telur tersebut keluar dari mulut ayam? Ada juga hijab dengan merek tertentu menggunakan label halal ini.

Lucunya produk makanan kucing pun ada yang dilabelkan halal. Bahkan belum lama ini viral toko kue yang menolak menjual kue dengan ucapan tertentu, misalnya ucapan natal, ucapan happy birth day dll.

“Ada kesan aneh dan seperti dibuat-buat dengan label halal ini. Seperti label makanan pada kucing, apakah kucing menjadi salah satu umat yang mendapat perlindungan dalam menjalankan ibadahnya? Apakah kue yang ada tulisan ucapan hari raya agama tertentu atau ucapan selamat ulang tahun, menjadi kue yang tak halal? Padahal tidak menggunakan bahan baku yang mengandung bahan haram,” papar Lourda.

KAB menilai dari waktu pengesahan hingga usaha pemerintah saat ini, UU No 33 Tahun 2014 ini hanya kebijakan populis untuk menarik simpati masyarakat dengan warga mayoritas.

Beda pendapat dengan perwakilan dari wakil GP Farmasin Indonesia Hari Nugroho. Menurut Hari, mempersoalkan UU JPH saat ini dinilai sudah terlambat. Karena sudah turun peraturan pemerintah No 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

“Kemudian juga ada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 26/2019.di situ jelas definisinya apa saja yang masuk dalam kategori jaminan produk halal,” tambahnya.

Pemerintah memastikan pemberlakuan UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dimulai dengan registrasi selama 5 tahun. Registrasi dimulai dari 17 Oktober 2019 dan berakhir pada 17 Oktober 2024 untuk industri makanan dan minuman.

“Dalam aturan turunan undang-undang dan peraturan pemerintah ini, pemerintah memastikan wajib produk halal dimulai dari registrasi untuk industri makanan dan minuman,” terag Hari.

Produk bersertifikat halal dilakukan bertahap dimulai dari mamin (makanan dan minuman) dan tahap selanjutnya selain mamin. Pendaftaran untuk industri mamin dimulai pada 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

Sementara itu, untuk industri selain mamin pendaftaran dilakukan mulai 17 Oktober 2021.Selain mamin, dimulai 17 Oktober 2021 sampai sesuai dengan karakteristik produknya.

Untuk produk yang telah melakukan pendaftaran tidak lagi diharuskan melakukan uji ulang sertifikasi halalnya. Penahapan [registrasi] tidak berlaku bagi produk yang sudah ditetapkan sesuai undang-undang. Dan produk yang sudah bersertifikasi halal [sebelum periode registrasi UU JPH] tetap berlaku.

“Untuk kategori non makanan dan minuman dibagi 5. Di antaranya, non obat produk biologi dan lainnya, obat tradisional, suplemen dll. Kemudian masuk dalam obat biologi, kemudian masuk dalam alat kesehatan. Itu juga dibagi kelasnya, ditambah perbekalan kesehatan rumah tangga,” terangnya.

Untuk produk farmasi sendiri, Hari menjelaskan, diberi kesempatan sampai 2029. Obat resep sampai 2034. dari 2014 sampai 2019 masa persiapan proses. “Kami sejak 2014 sudah menunggu seperti apa turunan UU itu untuk implementasinya.

“Dan sekarang Karena PP Kemendag dan Permendagnya sudah keluar, PP dan Kemenag juga sudah keluar. Jadi agak susah kalau kita takedown UU No 33 2014. Paling yang bisa dilakukan adalah revisi di PP,” ujarnya.

Soal adanya label pada produksi tertentu, misalnya kulkas atau AC, menurutnya itu hanya gimik atau strategi promosi pemasaran. “Kita bisa mendorong misalnya peraturan tersebut tidak mandatory, tapi menjadi voluntary,” tambahnya.

Untuk farmasi atau obat-obatan, Hari menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu dari BPOM. Karena obat itu terikat dengan CPOB. CPOB merupakan pedoman pembuatan obat bagi industri farmasi untuk menjamin mutu obat yang diproduksi. CPOB dimiliki oleh semua industri yang memproduksi obat.

‘“Jadi bagaimana kombinasi CPOB dengan aturan ini. Prinsip UU JPH bukan produk jadinya. Jadi dia ditelusri bahan bakunya,” tambahnya.

Karena kita diberi waktu, GP Farmasi sudah menyiapkan bahan bakunya agar mendapat sertifikasi. “Apakah ini mandatory atau voluntary. Karena ini kan kita bicara pemasaran,” tandasnya.***

 

 

Most Popular

To Top