Hukum

Hanya Segelintir Anak Muda yang Berani Melawan Kleptokrasi Parlemen yang Endemik, Akut & Kronis

Oleh: Andre Vincent Wenas, Sekjen Kawal Indonesia

Kolusi yang terjadi antara parlemen (legislatif) bersama pejabat (eksekutif) sudah endemik, akut dan kronis. Terlalu banyak hipokrisi yang menyelubungi perilaku koruptif di pusat maupun daerah.

DPR-RI & DPRD di seluruh Indonesia masih impoten untuk menjalankan peran pengawasannya. Beberapa gelintir anggota dewan memang sudah bekerja denga baik, namun mereka lemah saat melawan arus ketamakan para kleptokrat.

Konsep pembagian kekuasaan dalam trias-politika (eksekutif-legislatif-yudikatif) agar terjadi mekanisme check and balances (saling periksa dan mengawasi) rupanya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Yang terjadi malah saling menutupi dan mengawasi agar busuk mereka jangan sampai ketahuan.Ruang parlemen jadi suram dan gelap. Persis di situlah transaksi politik dagang-sapi dilakukan. Kegelapan adalah habitat para perompak anggaran. Transparansi adalah musuhnya.

Mirip seperti vampir yang hanya bisa beroperasi menghisap darah korbannya saat kegelapan malam menyelubungi bumi. Begitu mentari terbit mereka kabur bersembunyi di lorong kegelapan.

Kasus anggaran janggal di Pemda DKI Jakarta hanyalah puncak gunung es. Di bawah permukaan ada bongkahan besar yang belum terungkap. Disinyalir masih banyak terjadi hal yang sama kolutifnya di hampir seluruh daerah di Indonesia.

Hanya saja belum ada yang cukup berani vokal untuk menyuarakannya. Belum ada anak-anak muda yang berani menerobos ruang-ruang gelap tersebut.

Dalam wawancara dengan IDN Times, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengaku bahwa PSI kerap diteror sekelompok orang yang meminta partainya tidak terlalu vokal.

Intimidasi mental itu dialami beberapa kader setelah PSI lantang mengkritik DPRD DKI Jakarta. “Kalau di medsos setiap hari, setiap posting apa pun, bahkan saat lagi gak posting apa pun,” kata Grace.

Selain ancaman di media sosial, kader PSI juga pernah nyaris bentrok fisik dengan pihak yang tidak senang partainya terlalu vokal mengeritik anggaran.

“Kalau temen-temen ada yang sempet dapat ancaman, meskipun disampaikan secara halus. Tapi intinya meminta untuk tidak vokal, sampai ada peristiwa hampir bentrok fisik sempat terjadi,” lanjut Grace Natalie.

Grace Natalie memang tidak merinci ancaman seperti apa yang dialami kader-kader PSI yang kritis terhadap kinerja parlemen.

Hanya ada kabar dari sumber lain, ruang Fraksi PSI DPRD DKI pernah didatangi ormas yang dengan nada mengancam minta agar PSI tidak kritis.

Herannya, kok bisa ya ada ormas menerobos masuk dengan gampang ke ruang fraksi PSI?

Tidak sedikit anggota dewan dari partai lain yang ikut-ikutan menekan –walaupun dengan cara halus– agar Fraksi PSI tidak vokal membongkar ke publik soal pembengkakan anggaran ini.

Bahkan sampai ada yang bilang kalau di parlemen DKI tidak ada fraksi PSI, yang ada fraksi DPRD DKI. Jika semua kompak (non PSI) maka bakal aman dan sejahtera.

Hah…? apa pula itu maksudnya ‘kompak’ dan ‘aman dan sejahtera’? Wallahuallam! Hanya setan dan teman-temannya yang tahu.

Tabir sandiwara kemunafikan yang telah menyelubungi praktek kotor rezim kleptokrasi seperti ini mesti disobek terus dengan suatu narasi (tindakan perlawanan intelektual dan praksis) yang tajam, keras dan konsisten tanpa kenal takut.

Penyakit puluhan tahun yang sudah gawat seperti begini memang perlu dioperasi total. Buka sumber masalah kankernya dan cabut (amputasi) segera. Risikonya jelas ada. “No one is more hated than he who speaks the truth!” kata Plato.

Para vampir politik yang beroperasi dalam habitat kegelapan ini memang mesti terus disorot dengan lampu transparansi total. Harus dibuat terang-benderang.

Sengkarut yang diakibatkan rezim kleptokrasi yang sudah endemik di seluruh pemda dan DPRD mesti diakhiri segera.

Oleh karena itu kita tantang agar setiap Pemda dan Dewan Perwakilan di seluruh Indonesia segera membuka rincian anggarannya dari mulai dari awal perencanaan, pengelolaan, sampai pertanggunjawabannya.

Semua Pemda segera mengunggah dengan rinci ke laman (website) resmi. Minta rakyat bersama para cendekiawan dan akademisi untuk mengkritisinya. Undang-undang keterbukaan informasi publik sudah ada. Segera dijalankan!

Tahun depan adalah tahun Pilkada Serentak 2020. Jadikan transparansi anggaran sebagai syarat terpenting dalam janji politik maupun bukti komitmen anti-korupsi.

Kalau ada petahana yang bermaksud untuk maju kembali dalam kontestasi pilkada ini, lihat dan uji dulu apakah selama 5 tahun terakhir dia menjabat telah mengunggah rincian APBDnya ke laman (website) resmi? Kalau belum atau tidak pernah ya jangan dipilih kembali! ***

Most Popular

To Top