Opini

Ngeles Mulu Kayak Bajaj, Ngorbanin Bawahan, Dasar Ente Gubernur Dummy!

Oleh : Andre Vincent Wenas, Sekjen Kawal Indonesia

BANYAK dalih alias ngeles kayak bajaj. Kadang lepas tangan dan buang badan ngorbanin bawahan. Praktik ini sepertinya sudah melekat pada figur pemimpin ibukota Jakarta Anies Baswedan.

Dan mungkin juga perilaku yang sama ada di banyak pemimpin daerah lainnya. Hati nurani rakyat yang jujur pasti bisa memberikan penilaian yang sama, seperti yang saya katakan. Entah mereka yang tidak memiliki hati nurani.

Tatkala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta masih ogah menjelaskan anggaran senilai Rp 128 miliar untuk pengadaan komputer. BPRD berdalih rancangan anggaran tersebut masih dibahas bersama DPRD.

Namun ternyata Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di DPRD DKI Jakarta telah memergoki anggaran Komputer sebesar Rp 128 miliar beberapa hari sebelum APBD 2020 dijadwalkan untuk ketok palu. Lucunya, angka segede gaban itu masih saja dibilang dummy.

Juga mata anggaran pendidikan ada rencana pembelian lem Aibon sebesar Rp 83 miliar ditemukan sebulan sebelum APBD 2020 dijadwalkan ketok palu, juga dibilang dummy.

Sebegitu bodoh (dummy-nya) kah rakyat Jakarta?

Coba simak dalih juru bicara BPRD DKI Jakarta, Mulyo Sasongko tatkala diwawancara media Gatra beberapa waktu lalu.

“Kalau kami sebenarnya ini kan masih proses dalam penyusunan komponen, dan rekomtek. Saya belum bisa menjelaskan secara clear,” ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (6/12).

Dia juga bilang bahwa pengadaan komputer senilai Rp 128 miliar ini sangat mendesak untuk BPRD. Namun, dia tak mau menyebutkan berapa jumlah komputer yang dianggarkan. Janggal bukan?

Lalu jurus pamungkasnya, “Ya ini –anggarannya– sama kayak lem aibon kemarin. Karena masih dummy”. Hahaha… so dummy!

Mulyo menambahkan, komputer tersebut rencananya akan digunakan dengan menerapkan sistem monitoring pajak dan analisis data yang handal.

Menurut Mulyo, komputer itu akan dibeli dari luar negeri karena spesifikasi yang dibutuhkan belum ada di Indonesia. “Dengan adanya pengadaan komputer dengan spesifikasi tersebut nantinya jadi lebih efektif untuk melakukan take clearance,” ujarnya.

Nggak jelas pula apa itu maksudnya.

Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza Prabowo mempertanyakan nilai anggaran pengadaan komputer senilai Rp128,9 milar yang diajukan BPRD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020.

Anthony juga membandingkan penggunaan unit komputer di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang mengelola pajak seluruh Indonesia.

“Perbandingan dengan nasional itu bagaimana? Jangan sampai nasional saja enggak pakai alat segini, tapi Jakarta pakai alat yang satu unitnya Rp 60 miliar,” kata Anthony saat rapat bersama BPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/12).

Total anggaran yang diusulkan adalah Rp 128.992.331.600 dengan rincian satu unit komputer type Mainframe Z14 ZR1 dengan harga Rp 66,6 miliar, dua unit SAN switch seharga Rp 3,49 miliar, enam unit server seharga Rp 307,9 juta, dan sembilan unit storage untuk mainframe seharga Rp 58,5 miliar.

Jadi terang benderang sesat pikir dari administrasi gubernur Jakarta ini. Aroma penyelewengan anggaran sangat menyengat!

Kritik dan argumentasi yang logis yang disampaikan Anthony Winza Prabowo direspon dengan nada tuduhan dari anggota fraksi PDI Perjuangan Cinta Mega. Adu   mulut pun tak terelakkan.

Hasilnya, Anthony diminta minggir dulu alias diusir ke luar rapat. Dan rapat pun ditutup dengan koferensi pers seluruh anggota Komisi C tanpa kehadiran anggota fraksi PSI.

Ini suatu pengkhianatan demokrasi yang sangat degil! Tak ada lagi rasa malu.

“Dialektika dalam demokrasi memang ramai dan berisik,” kata politisi PSI Tsamara Amany.

Namun itulah dinamika dan indahnya demokrasi substansial, bukan sekedar demokrasi prosedural.

Argumentasi logis hendaknya direspon dengan argumentasi logis lainnya. Tesis harus dijawab dengan antitesis sampai terjadi sintesis yang lebih tinggi mutunya.

Kebiasaan menyerang pribadi lawan diskusi disebut argumentum ad hominem mesti ditinggalkan oleh para anggota dewan yang seyogianya bisa bersikap intelektual.

Asumsi dasar yang memandang rakyat sebagai tuan yang sebenarnya dalam sistem demokrasi mengandaikan bahwa mereka sekelompok masyarakat yang bisa berpikir, cerdas dan kritis. Bukan sekawanan makhluk dummy!***

 

 

Most Popular

To Top