Ibukota

Rakyat Jakarta Bertaruh Nyawa Bayar Pajak ke Negara, Yaelah… Nih Gubernur Mau Hamburin Tuh Duit Buat Bermewah-mewah

Ayonews, Jakarta

Dalam RAPBD 2020, Pemprov DKI dinilai tidak amanah, tidak profesional, terkesan menghambur-hamburkan uang dari pajak rakyat Jakarta untuk mengerjakan program tak penting dan tak tepat guna. Bahkan cenderung manipulatif dan membiarkan para mafia dan siluman anggaran ikut-ikutan mengatur anggaran.

Di antara pos-pos yang rawan disalahgunakan para siluman itu di antaranya anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Sampai hari ini belum ada laporan pertanggungjawaban kegiatan yang menuliskan keluaran atau hasil yang jelas dari TGUPP.

“Karena itu, keberadaan TGUPP perlu kembali dikaji dan dievaluasi mengingat segala kegiatan pemerintahan perlu juga memenuhi asas akuntabilitas. Fraksi PSI menilai tanpa akuntabilitas yang jelas, anggaran TGUPP tidak dapat dipertahankan,” ujar Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad, Rabu (4/12/2019).

PSI menemukan bahwa proses perencanaan dan penganggaran tidak memenuhi nilai profesionalisme. Padahal, sudah ditegaskan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi yang mensyaratkan bahwa pemerintahan dilakukan secara profesional.

Namun, pada kenyataannya hingga bulan Oktober 2019, atau kurang lebih 5 bulan setelah rancangan final KUA PPAS dikirimkan ke DPRD periode sebelumnya, tiba-tiba Pemprov mengubah proyeksi pendapatan dari Rp 95,99 triliun menjadi Rp 89,44 triliun.

Di sisi lain, anggaran belanja masih tetap Rp 95,99 triliun. Proyeksi pendapatan bisa naik turun kurang lebih 6 triliun. Dengan demikian proses ini membuktikan lemahnya pengelolaan keuangan daerah. “Angka 6 triliun bukanlah nilai yang sedikit,” kata Idris.

Fraksi PSI berharap agar di masa mendatang, diskusi mengenai pendapatan daerah dilakukan di awal pembahasan anggaran, bukan di akhir seperti yang terjadi pada pembahasan KUA PPAS 2020.

“Logikanya begini, anggaran belanja harus mengikuti kemampuan pendapatan. Bukan sebaliknya seakan-akan nilai pendapatan dicocok-cocokkan dengan besarnya rencana belanja,” ujarnya.

Fraksi PSI meminta agar Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) memberikan kertas kerja perhitungan potensi pendapatan khususnya 13 komponen pajak secara rinci sesuai formulasi aturan yang ada. Bila ini dilakukan, pembahasan pendapatan daerah bisa dijawab secara ilmiah, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Banyak juga temuan proses perencanaan penganggaran yang tidak tepat guna. Pasal 3 PP No. 12 tahun 2019 dengan jelas menyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan.

Faktanya masih ditemukan menemukan banyaknya anggaran yang tidak tepat guna. Contohnya adalah anggaran pembangunan rusun tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp 1,07 triliun, kira-kira cukup untuk membangun sekitar 3.000 unit. Di sisi lain, ada sekitar 6.000 unit rusun yang belum digunakan.

“Jika Pemprov DKI tidak memiliki rencana konkrit menggunakan rusun-rusun yang telah dibangun, maka tidak ada alasan untuk membangun rusun secara besar-besaran dalam waktu dekat ini. Termasuk rencana pembelian lahan. Harus dipastikan dulu bahwa asset-aset lahan yang telah dibeli sebelumnya sudah digunakan. Jangan sampai kembali menjadi tidak tepat guna,” papar Idris.

PP No. 12 tahun 2019 juga tegas mengamanatkan agar perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Namun kenyataannya, hal tersebut belum terlihat dalam RAPBD 2020 ini.

Terkait penyelenggaraan event-event, Fraksi PSI menilai perencanaan anggaran tidak efisien karena menghabiskan uang sekitar 1,5 triliun hanya untuk mengadakan event sebanyak 378 kegiatan. Biaya ini naik 25 kali lipat dibandingkan anggaran event tahun 2017, yaitu Rp 62,5 miliar untuk 246 kegiatan.

Terkait gedung sekolah, perencanaan anggaran Pemprov tidak efisien karena biaya rehab total gedung sekolah per lokasi membengkak sampai 87%. Di dalam rancangan KUA PPAS, anggaran rehab total gedung sekolah sebesar Rp 2,57 triliun untuk 191 lokasi. Rata-rata biaya per lokasi Rp 13,5 miliar.

Pada saat pembahasan, ada koreksi menjadi Rp 2,11 triliun untuk 86 lokasi. Kemudian kembali dikoreksi menjadi Rp 1,4 triliun untuk 56 lokasi. Rata-rata biaya per lokasi naik hampir 2 kali lipat menjadi Rp 25,1 miliar.

“Fraksi PSI menilai ada 2 kemungkinan. Pertama, Pemprov melakukan kesalahan perhitungan biaya. Kedua, Pemprov salah memberikan data jumlah lokasi rehab gedung sekolah,” terangnya.

Idris mengingatkan bahwa menjaga uang rakyat adalah tugas yang tidak mudah. Apalagi, Pemprov terus mengejar pendapatan dari pajak masyarakat, bahkan pajak sebesar 10 rupiah pun bakal dikejar dari masyarakat. Karena itu, setiap sen, setiap rupiah yang anggaran yang dikeluarkan itu harus dilakukan dengan sangat berhati-hati.

Setiap rupiah yang dianggarkan mungkin di satu sisi oleh kalangan tertentu hanya dianggap untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan, tontonan kemewahan event-event berkelas. Jangan lupa bahwa setiap rupiah yang diambil untuk membiayai itu bisa lahir dari air mata, keringat bahkan nyawa.

“Dengan ini saya mengajak kita semua, unsur pemerintah daerah untuk kembali merenung, mengintropeksi diri, kembali mengabdi untuk kepentingan rakyat. Mari kita kawal uang rakyat!” tandas Idris Ahmad.***

 

 

 

Most Popular

To Top