Korupsi

Program Kerjanya Anies Baswedan Acak Kadut, Tolak RAPBD 2020!

Ayonews, Jakarta

Selain program Formula E yang menjadi prioritas di RAPBD DKI 2020, Partai Soldaritas Indonesia juga menyoroti program lainnya yang dinilai cuma menghambur-hamburkan uang rakyat DKI pembayar pajak

Seperti anggaran penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 60 miliar untuk revitalisasi Bundaran Hotel Indonesia agar memiliki estetika. PSI menilai tidak ada urgensinya mementingkan estetika dibandingkan dengan pelayanan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan warga Jakarta yang sampai saat ini belum maksimal.

“Bayangkan, dengan dana yang demikian besar, bisa dianggarkan untuk hal lain yang jauh lebih urgent dan bermanfaat bagi masyarakat. Bisa ribuan jamban dibuat dengan dana Rp 60 milyar. Bisa jutaan liter air bersih disalurkan kepada masyarakat dengan dana Rp 60 milyar tersebut,” terang Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad, Rabu (4/12/2019).

PSI juga menyinggung revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Pada dasarnya PSI memang mendukung revitalisasi TIM, namun dengan catatan bahwa revitalisasi tersebut sebagai bentuk keterlibatan pemerintah dalam memajukan kebudayaan dan kesenian.

Pelaksanaan kegiatan ini harus dilakukan dengan cermat untuk menjawab kebutuhan perkembangan jaman tanpa menghapuskan marwah berkesenian para pelaku seni.

Kalau memang kemudian dilakukan revitalisasi, PSI meminta supaya pendanaan pengelolaan TIM dilakukan tanpa membebani APBD, yaitu melalui profit sharing program-program kesenian dan pengelolaan TIM.

Belanja hibah dalam RAPBD juga menjadi sorotan. Saat ini anggaran yang mencapai Rp 2,5 triliun dan selalu mengalami kenaikan beberapa tahun belakangan. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan yang tertera di dalam Perda RPJMD sebesar Rp 2 triliun.

Fraksi PSI menilai, Pemprov DKI perlu meninjau ulang nilai belanja hibah agar lebih efisien. Alokasi anggarannya juga harus diprioritaskan untuk lembaga-lembaga yang benar-benar menunjang fungsi pemerintahan sesuai aturan dan perundangan yang berlaku atau belanja langsung yang lebih berdampak bagi rakyat.

PSI juga menemukan anggaran program campur aduk dan tidak memiliki parameter alias acak kadut. Padahal pasal 1 ayat 32 PP No 12 tahun 2019 menyatakan bahwa program atau kegiatan yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran harus dengan parameter kuantitas dan kualitas yang terukur.

PSI mencontohkan kegiatan di Dinas Bina Marga yang menganggarkan kurang lebih Rp 130 miliar untuk Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Tapi tidak ada ukuran kuantitas yang jelas karena tidak ada keterangan mengenai jumlah lokasi yang akan dibangun. Di sana hanya tertulis jumlah keluaran atau output sebanyak 1 paket.

“Jika deskripsi output kegiatan tidak jelas seperti itu, bagaimana kami bisa memberikan pendapat, terlebih menyetujui RAPBD yang diajukan?,” ujar mantan staf Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok saat menjabat Gubernur DKI periode lalu.

Temuan PSI lainnya soal pengadaan tanaman hias di Dinas Kehutanan, Fraksi PSI menilai bahwa kegiatan ini tidak perlu dilakukan karena sudah sudah ada Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan (UP PTP) yang bertugas melakukan pembibitan tanaman.

Apalagi, Dinas Kehutanan sudah mengalokasikan anggaran untuk membeli 1,2 juta tanaman pada tahun 2018 dan 2019. Saat rapat komisi, sudah dihapus anggaran pembelian tanaman Rp 30 miliar di UP PTP.

Lucunya setelah pembahasan di komisi, tiba-tiba muncul penambahan anggaran yang diduga siluman soal pengadaan tanaman hias dengan total Rp 52,45 miliar yang diselipkan sebagai sub-kegiatan di dalam kegiatan pemeliharaan dan penataan di Dinas dan Sudin Kehutanan.

“Fraksi PSI menolak penambahan anggaran untuk pembelian tanaman,” tegas Idris.***

 

Most Popular

To Top