Korupsi

Mau Bikin Sirkuit Balapan Formula E di RAPBD DKI 2020, Anies Bikin Orang Jakarta Menangis

Ayonews, Jakarta

Dalam sejarah DKI Jakarta, sepertinya baru Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta yang berani lantang menyuarakan tranparansi keuangan Pemprov DKI yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan. PSI menilai Pemprov DKI Jakarta banyak melanggar aturan dan menyakiti rasa keadilan masyarakat.

Saat menyoroti Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda RAPBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, pada Selasa (4/12/2019) partai anak-anak muda ini blak-blakan menelanjangi Anies dengan banyaknya kejanggalan dalam RAPBD 2020 dalam rapat paripurna di hadapan ketua, wakil ketua DPRD DKI, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya, serta seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta lainnya.

“Ijinkan kami, anak-anak muda, pada hari ini, menyatakan pandangan secara umum terhadap RAPBD 2020. Kami menyadari bahwa pandangan kami hari ini mungkin bukanlah pandangan sempurna yang bisa diterima oleh semua orang,” kata Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad.

Idrus mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemprov DKI Jakarta yang dinilainya lelet untuk mengunggah RAPBD 2020. “Pandangan umum yang kami sampaikan hari ini dibuat dengan segala keterbatasan informasi, data serta waktu, mengingat bahwa RAPBD 2020 baru saja diunggah Pemprov DKI Jakarta H-1 sebelum rapat paripurna hari ini dilaksanakan,” ujar Idris.

Padahal, lanjut Idris, dalam pasal 3 PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan keuangan, harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat kepada peraturan perundang-undangan.

Namun dalam RAPBD 2020 ini, PSI menilai asas transparansi dan rasa keadilan tersebut belum terwujud. Jika melihat pada penjelasan resmi pasal tersebut, “yang dimaksud dengan “transparan” adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.”

“Perlu kami garis bawahi bahwa penjelasan resmi PP tersebut merupakan tafsir resmi yang otoritatif, tafsir yang dibuat sendiri oleh pembentuk peraturan. Di situ dikatakan bahwa prinsip transparansi atau keterbukaan itu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah,” paparnya.

Fraksi PSI yang notabene menurut UU Pemerintah Daerah merupakan mitra yang sejajar dengan Kepala Daerah, nyatanya tidak berhasil mendapatkan keterbukaan yang seluas-luasnya dalam mengakses keuangan daerah.

“Kami beri sedikit penegasan kembali di sini bahwa definisi pengelolaan keuangan daerah dalam PP 12 tahun 2019 sangat luas. Cakupannya mencapai keseluruhan proses dari perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Prinsip keterbukaan transparansi ini harus hadir di setiap lini proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari awal hingga akhir,” tegasnya.

Idris mengungkapkan bahwa Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta telah meminta data lengkap, bahkan bersurat secara resmi kepada Pemprov DKI tentang transparansi keuangan daerah. Sudah lebih empat kali Fraksi PSI meminta dokumen keuangan daerah, namun tak pernah dijawab. Pada H -1 rapat paripurna itulah Pemprov DKI baru mengunggah RAPBD tersebut.

Agar pembahasan RAPBD di setiap komisi berjalan lancar, Fraksi PSI juga meminta Pemprov DKI memberikan soft file dalam format excel hingga level rincian komponen-komponen dalam RAPBD. Karena sampai saat ini fraksinya hanya menerima pada level kegiatan dalam format pdf.

Idris mengingatkan kepada semua pihak bahwa desakan PSI agar keuangan daerah transparan sebagai bagian dari amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami di sini tidak mencari panggung, apalagi pemilu masih sangatlah jauh,” tegasnya.

Tak hanya soal transparansi, Fraksi PSI juga mengkritsi soal prioritas penganggaran yang dilakukan Pemprov DKI melanggar pasal 23 dan pasal 3 PP No. 12 tahun 2019. Menurut Idris, dalam kebijakan pengganggaran daerah, harus diperhatikan pula prinsip keadilan dan kepatutan.

Yang dimaksud dengan “keadilan” dalam tafsir atau penjelasan resmi adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya. “Apakah adil, bagi golongan masyarakat pembayar pajak yang saat ini kesulitan untuk menikmati air bersih, bahkan jamban saja tidak punya, lantas mereka harus ikut menanggung beban dalam pendanaan pembangunan sirkuit balapan mobil Formula E?” tanya Idris.

Dengan mencermati RAPBD 2020 itu, PSI menyayangkan, nilai anggaran untuk penyediaan air bersih, sanitasi, rehab gedung sekolah, GOR, justru dikalahkan oleh event balap mobil listrik mewah Formula E.Padahal, penikmat balapan mobil listrik adalah golongan menengah ke atas.

Menurut Idris, bagi golongan menengah ke bawah untuk bisa mandi dengan air bersih saja sudah sangat bersyukur. Karena sampai saat ini masih banyak infrastruktur air bersih yang belum menjangkau mereka. Padahal, masyarakat menengah ke bawah juga membayar pajak dengan keringat dan air mata. Justru pajak mereka akhirnya dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah ke atas untuk sekedar untuk memuaskan keinginan menonton balapan mobil listrik.

“Apakah Pak Gubernur kiranya tahu, bahwa ada warga di Jakarta Utara yang untuk mendapatkan 1 meter kubik air saja harus membeli dengan sampai dengan harga Rp 150 ribu dari tukang air keliling karena belum ada akses air bersih di sana? Apakah Pak Gubernur tahu, bahwa masih ada warga Jakarta yang boro-boro berharap bisa menonton festival balapan mobil, untuk buang air besar saja harus balapan karena jamban jadi rebutan.” ungkapnya.

Masalah keseimbangan distribusi anggaran ini merupakan masalah keberpihakan yang serius. PSI membandingkan dengan nilai anggaran rehab total gedung sekolah yang malah terkena pemotongan atau efisiensi dari sekitar Rp 2,6 triliun menjadi Rp 1,4 triliun. Sementara anggaran untuk event-event mencapai kira-kira Rp 1,5 triliun.

Anggaran rehab total gedung sekolah pada tahun 2020 jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2017 senilai Rp 1,57 triliun, 2018 sebesar Rp 1,83 triliun, dan 2019 sebesar Rp 1,78 triliun. Belum lagi rehab gelanggang olahraga yang dirasa penting untuk sarana pemberdayaan dan peningkatan kesehatan pemuda. Disamping itu, LRT sebagai salah satu solusi kemacetan pun memiliki anggaran yang lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran Formula E.

Fraksi PSI mengingatkan bahwa, Pasal 3 PP No. 12 tahun 2019 menyatakan pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan manfaat untuk masyarakat. Namun nyatanya RAPBD 2020 dibuat untuk berpihak hanya pada masyarakat yang mampu menonton balapan mobil listrik.

“Fraksi PSI menilai bahwa puncak dari perencanaan anggaran yang tidak jelas prioritas, tidak cermat, dan tidak efisien itu terjadi pada event Formula E,” jelasnya.(dm)

 

Most Popular

To Top