Uncategorized

Makin Edan, Sekolah Banyak Rusak, Warga Banyak Miskin, Eh Anies Ngotot Balapan Formula E jadi Prioritas di RAPBD 2020

Ayonews, Jakarta

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menemukan banyaknya anggaran keuangan daerah dalam RAPBD yang tidak transparan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Fraksi PSI juga mencium gelagat anggaran siluman yang muncul tiba-tiba.

Banyak program yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam RAPBD 2020 yang diajukan Pemprov DKI. Padahal asas tranparansi dan keadilan sudah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

Di antara yang paling disoroti PSI adalah ketidakjelasan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjadikan ajang balap mobil event Formula E tiba-tiba menjadi program prioritas.

Dalam rapat paripuran soal Raperda RAPBD DKI 2020, Rabu (4/12/2019) Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta, Idris Ahmad menyatakan, event Formula E sebenarnya tidak terdapat dalam Perda RPJMD maupun Pergub Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD).

Bahkan yang membuatnya takjub sekaligus heran, nilai anggaran penyertaan modal daerah (PMD) untuk Formula E lebih besar dibandingkan dengan PMD untuk pembangunan LRT. Padahal LRT merupakan Program Strategis Nasional (PSN).

PSI menilai, perencanaan anggaran PMD untuk event Formula E tidak cermat karena commitment fee dibayarkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, namun seluruh pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pihak lain, yakni PT JakPro.

“Yang menjadi pertanyaan, yang menjadi “alas hak atau dasar perikatan kontraktual” pembayaran commitment fee oleh Dinas Pemuda dan Olahraga itu apa? Bahkan PMD untuk event Formula E itu tidak efisien. Kegiatan ini justru menggerus modal yang disetorkan kepada JakPro,” ungkapnya.

Dari proposal yang diberikan oleh JakPro, lanjut Idris, kegiatan Formula E bakal mengalami kerugian finansial sebesar Rp 296 miliar pada tahun pertama. PT JakPro menghitung total kerugian finansial selama 5 tahun sebesar Rp 696 miliar.

Dalam proposal itu, PT Jakpro tidak memiliki riset dan bukti empiris yang bisa dipertanggungjawabkan untuk membuktikan adanya korelasi kuat antara event Formula E dengan meningkatnya penggunaan mobil listrik.

Idris mencontohkan Norwegia. Salah satu negara di benua Eropa itu tidak pernah menyelenggarakan ajang balap Formula E. tapi menjadi negara dengan pengguna kendaraan listrik terbanyak dengan angka 56 mobil per 1.000 penduduk. Karena Norwegia mempunya program untuk mendorong penggunaan mobil listrik adalah dengan membangun infrastruktur pengisian daya secara masif dan memberikan berbagai insentif.

Dengan total anggaran event Formula E mencapai kurang lebih Rp 1,2 triliun, seharusnya bisa dipakai untuk membangun stasiun pengisian daya fast charging sebanyak kurang lebih 1.850 unit berkapasitas 50 kilowatt atau 915 unit berkapasitas 150 kilowatt.

PSI juga memiliki argumentasi tidak ada riset dan bukti empiris bahwa pembangunan event sirkuit Formula E bisa dipertanggungjawabkan akan menumbuhkan ekonomi lokal. Idris mencontohkan Kota Montreal, Kanada, menyelenggarakan Formula E pada tahun 2017 dengan menggunakan anggaran pemerintah.

“Nyatanya, para pedagang dan pemerintah kota Montreal malah rugi besar. Hasil survey dari media Forbes menunjukkan 70% pedagang justru mengalami kerugian dan hanya 1,4% yang menyatakan untung,” ungkapnya.

PSI juga menyesalkan minimnya data-data program Formula yang dimasukkan dalam kegiatan multiyears. Padahal, Formula E adalah kegiatan multiyear yang harus ada kewajiban pembayaran setiap tahunnya menggunakan APBD selama 5 tahun ke depan.

“Kami ingin memeriksa kebenaran terkait multiyears Formula E ini, tapi ternyata sulit. Pasalnya, sampai saat ini kami belum menerima perjanjian atau MoU dengan pihak ketiga. Padahal asas transparansi ini berlaku untuk setiap proses pengelolaan keuangan daerah, dari awal sampai akhir dan kami ini mitra sejajar dengan gubernur,” keluh Idris.

Idris mengingatkan Gubernur Anies bahwa jabatannya hanya bersisa sampai 2022. Jika Formula E membebani APBD sampai 5 tahun ke depan di luar masa jabatannya, Anies telah melanggar asas kepatutan sebagaimana diatur di Pasal 3 PP No. 12 tahun 2019 yang mensyaratkan pengganggaran harus dilakukan dengan wajar dan proporsional, jangan malah makin edan.***

Most Popular

To Top