Opini

Banyak Kepala Daerah & Legislator Tak Berakhlak Mainkan Anggaran Siluman, Ayo Buka APBD di Semua Pemda Seluruh Indonesia!

Oleh: Andre Vincent Wenas, Sekjen Kawal Indonesia, Komunitas Anak Bangsa & Politisi PSI

ALIANSI Masyarakat untuk Transparansi Indonesia (AMTI) baru saja memberian penghargaan kepada William Aditya Sarana (Fraksi Partai Solidaritas Indonesia) berupa sisir berukuran jumbo.

Ya, tentu saja penghargaan simbolik ini hanyalah sebagai satire (sindiran) terhadap Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta yang menyatakan William bersalah setelah membongkar kebusukan para siluman anggaran.

Apa yang salah dengan budaya politik kita? Soal keterbukaan APBD, apa sih yang menakutkan?

Nampaknya, budaya hipokrit yang penuh kepalsuan sudah endemik di negeri ini. Tampilan dan ucapan-ucapan religius dengan bumbu ayat-ayat suci sejatinya sekadar aksesoris di bibir saja alias lips service. Rajin beribadah pun nyatanya tidak merefleksikan sifat kejujuran dan ketulusan.

Budaya korupsi adalah suatu bentuk kejahatan yang bersifat struktural. Struktur-struktur itu hanya bisa diciptakan, dilanggengkan dan diubah oleh pelaku-pelaku sosial.

Politisi, pejabat, para cendekiawan dan setiap individu dalam tatanan masyarakat adalah pelaku sosial. Dan pelaku sosial ini, walaupun bebas, juga dikondisikan oleh struktur-struktur tersebut.

Hanya mereka yang bisa mengambil jarak, memberi makna atau nilai terhadap tindakan serta kritis terhadap apa yang biasa dilakukan -praktik-praktik umum- maka semakin terbuka kemungkinan perubahan struktural sosial itu terjadi.

Artinya, semakin besar kemungkinan terjadinya perubahan sosial dengan cara membongkar kejahatan struktural dan menekan ketidakadilan.

Jangan lupa, struktur-struktur sosial adalah buah dari aktivitas kolektif manusia, yang pada saatnya bisa jadi mandiri terhadapnya dan menjadi struktur di luar diri.

Kemudian dalam lintasan waktu, struktur sosial ini juga bisa jadi semacam paradigma yang mempengaruhi, bahkan menentukan keputusan-keputusan (politik) dari mereka yang hidup di dalam tatanan struktur itu.

Transparansi dalam pengelolaan dana publik masih sekedar jargon politik. Masih jauh api dari panggang. Dari 34 pemprov dan 514 pemda tingkat kabupaten/kota, jadi total ada 548 pemerintah daerah yang seharusnya membuka APBD untuk dikritisi publik, nol besar.

Sudah berapa banyak pemda kah yang mengunggah R/APBD sampai harga satuan/komponennya ke laman (website) resmi pemda masing-masing?

Kita sebetulnya punya lembaga yang namanya KIP (Komisi Informasi Pusat: komisiinformasi.go.id) yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Pertanyaannya, sampai dimana fungsi KIP untuk memaksa seluruh Pemda di seluruh Indonesia untuk mengunggah informasi rinci tentang R/APBDnya?

Ini tugas penting yang perlu terus ditagih oleh masyarakat sipil yang peduli pada transparansi.

Resistensinya pasti kencang. Gerak penolakan dan pembangkangan baik secara terbuka maupun secara gerilya akan dan sedang terjadi. Dengan berbagai alasan bahwa prosedurnya telah diikuti dengan baik (mulai dari reses, Musrenbang dan seterusnya) sampai terang-terangan memasukkan pos program dan anggaran yang aneh bin janggal secara terbuka tanpa rasa malu.

Namun toh kita sama-sama tahu bahwa pada akhirnya dana pembangunan yang tersisa (lantaran sebagian besar APBD itu dipakai untuk pos gaji pengawai) tidak juga bisa mendorong gerak pembangunan yang signifikan dan tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat di daerahnya. Banyak duit anggaran habis buat bancakan.

Transparansi pengelolaan anggaran adalah kunci penting dalam pendekatan sistem dalam mengeliminir kemungkinan penyelewengan anggaran sejak dari proses perencanaan awal. Selain tentunya faktor akhlak dari setiap pelaku sosial.

Saatnya masyarakat sipil untuk terus aktif melakukan tekanan (social pressures) agar transparansi ini bisa terealisasi. Fungsikan juga secara optimal lembaga KIP yang sudah ada.

Sehingga visi & misi Komisi Informasi Pusat yang memiliki cita-cita “Terwujudnya Masyarakat Informasi yang Maju, Partisipatif, dan Berkepribadian Bangsa melalui Komisi Informasi yang Mandiri dan Berkeadilan menuju Indonesia Cerdas dan Sejahtera”.

Ada lima tekad KIP yang terangkum dalam pernyataan misinya bisa dikerjakan oleh mereka yang peduli akan transparansi anggaran:

1. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Menguatkan kelembagaan Komisi Infomasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.

3. Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.

4. Membangun kemitraan dengan stakeholders demi mengakselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.

5. Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Sehingga apa yang sudah diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bisa terealisasi. Langkah penting, artinya relevan dan urgen saat ini adalah: Buka APBD di semua Pemda di seluruh Indonesia!***

Most Popular

To Top