Ekonomi

Kompleksitas Industri Hulu Migas Indonesia yang Bikin Investor Takut

BANYAK faktor yang menghambat industri hulu migas di Indonesia, enam di antaranya menjadi isu utama. Pertama, industri hulu migas itu lapangannya sudah tua dan mayoritas peninggalan jaman Belanda.

Kedua, fasilitas produksinya juga sudah uzur dan sudah harus diganti dengan yang lebih moderen. Karena   sumur minyak tua tidak bisa lagi menggunakan pompa angguk untuk menyedot minyak dari dalam bumi.

Ketiga, ekspolorasi yang seret membuat industri hulu Migas Indonesia hanya jalan di tempat. Padahal, di bawah sumur-sumur tua itu masih terdapat 70% kandungan minyak bumi yang masih bisa diolah.

“Amerika Serikat saat ini menjadi produsen minyak nomor satu di dunia menggeser Timur Tengah setelah berhasil mengelola sumur-sumur tua yang mereka miliki,” ungkap seorang nara sumber terpercaya yang dekat dengan lingkungan PT Pertamina di sebuah diskusi Kompleksitas Migas Indonesia, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, salah satu yang Amerika Serikat lakukan adalah memanfaatkan sumur-sumur tua itu untuk mendapatkan minyak. Mereka mengunakan teknologi fracking. Meski teknologi ini masih diperdebatkan banyak kalangan karena dampak negatif pada lingkungan, namun teknologi ini tetap dipakai oleh Amerika.

Fracking atau teknologi hidrolika patahan adalah proses penambangan gas bumi di sumur yang sudah kering menggunakan injeksi fluida tekanan tinggi secara horisontal ke lapisan batuan cebakan gas atau minyak. Media injeksi yang digunakan adalah air, pasir atau butiran keramik khusus dan cairan kimia.

Di Amerika Serikat, sejak lebih dari sepuluh tahun dilakukan sekitar 1 juta kali proses fracking. Sekitar 30 persen produksi gas AS diperoleh dari proses fracking lapisan lempungan. Namun dampak dari pengeboran tersebut, wilayah seperti Texas lokasi pemboran saling berhimpitan.

Kelemahan teknologi ini, bila dilakukan secara tidak benar lubang pemboran kadang tidak diisolasi secara profesional. Lubang-lubang pengeboran bocor gas metana bakal mencemari sumber air minum hingga tidak bisa digunakan lagi.

Keempat biaya pengeboran yang mahal. Ngebor satu sumur minyak itu nilainya mencapai 10 juta US dolar.   Rasio keberhasilannya 1 banding 7. Itu sebabnya pemerintah meminta bahwa investor asing saja yang melakukan pengeboran.  Pertamina nggak usah.  Karena setiap pengeboran risiko ditanggung yang ngebor.  Kalau berhasil ada cost recovery.

“Tapi di kita diplintir jadi isu nasionalisme. Kok yang ngebor malah asing…  Kalau Pertamina yang ngebor,  bisa kolaps dan bangkrut. Seperti isu yang terjadi pada blok Mahakam,  penanganan anjungan ONWJ (Karawang).  Rokan diambil Pertamina.  Kejadian ONWJ yang di Karawang itu bocor.  Akhirnya produksinya anjlok semua,” ungkapnya.

Kelima, seretnya eksplorasi di Indonesia. Cadangan minyak di Indonesia itu 0,2% dibanding dunia. Indonesia menempati urutan ke 29 negara dengan cadangan minyak dunia. Industri gas lebih tinggi tapi cuma 1,5%. Ini karena tidak ada pengeboran, sehingga tidak ada data baru mengenai potensi migas dalam negeri.

“Yang tersisa itu dan paling banyak di laut dalam.  Dan itu biayanya tiga kali lipat dari biaya di daratan. Berarti sekitar 30 juta US dolar. rasio kebrrhasilan juga antara 1 banding 7,” terangnya.

Keenam, selain biaya eksplorasi yang mahal, soal perizinan juga membuat investor takut melakukan pengeboran minyak di Indonesia. Salah satu penyebab Archandra dan Jonan tidak dipakai lagi sebagai menteri karena mereka mengembangkan mekanisme gross split (GS) yang membuat investor minyak mundur.

Production Sharing Contract (PSC) Gross Split (PSC GS) adalah model kontrak kerjasama pada bisnis hulu migas yang menggunakan pola pembagian hasil produksi dengan prosentase dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan di awal, sebelum memperhitungkan biaya. Model ini mirip dengan model royalti, namun eksekusi program dan pelaksanaannya mengikuti kontrak kerjasama.
Konsep PSC Gross Split yang menghapus cost recovery berarti menghilangkan tanggung jawab pemerintah dan SKK Migas untuk mengganti sebagian biaya operasi perminyakan yang biasanya ditanggung secara proporsional sesuai PSC Cost Recovery. Dengan hilangnya cost recovery  maka terhapus kewajiban SKK Migas untuk melakukan pengendalian dan pengawasan cost recovery.

Repotnya di Indonesia itu, lanjutnya, izinnya banyak. Memang sudah dipotong-potong Jonan dari 400an tinggal 150 izin untuk pengeboran minyak.  Yang mengganjal lagi, Pemda sering bikin Perda yang aneh-aneh.  Perda yang dibuat Pemda itu sekarang tidak bisa dibatalkan oleh Mendagri.  Tapi harus ke MA.

“Siapa yang mau bawa ke MA.  MA itu karyawannya berapa? Sementara ada 500 lebih kabupaten kota. Kalau setiap kabupaten membuat satu Perda bermasalah, artinya dalam satu tahun sudah ada 500 lebih Perda bermasalah. Satu kabupaten dan kota dalam satu tahun bisa lebih dari satu membuat Perda yang kadang bermasalah,” paparnya.

Bukan hanyamigas, untuk berinvestasi di Indonesia itu yang menjadi penyebab investor takut karena tidak ada kepastian hukum. Jaminan keamanan pun harus berbiaya tinggi.

“Investor tidak bisa membuat jaminan biaya keamanan cukup 3%,  perizinan 5%. Di Indonesia nggak bisa begitu,  semua aparat minta.  Biaya tidak bisa dipastikan.  Bisa 10-15%. Alhasil bujetnya berkurang,” jelasnya.

Langkah Presiden Jokowi yang hendak membuat omnibuslaw untuk memangkas peraturan-peraturan yang menghambat investasi dinilai positif. Sayangnya omnibuslaw itu hanya ada di pusat.

“Kalau Perda itu kan beda lagi. Kecuali omnibuslaw itu mencakup tentang UU otonomi daerah.  Kalau tidak mencakup otonomi daerah tidak bisa. Yang jadi pertanyaan, bisa kah omnibuslaw masuk dan menyinggung Perda?” katanya.

Menurutnya, kalau omnibuslaw ini menyinggung Perda, dampak politiknya sangat besar. “Pemda memang mau kewenangannya dipotong lewat omnibuslaw? Kepala daerah dari partai-partai, emang mau partai-partai itu? Karena Perda itu ada duitnya. Jadi semua kebijakan pusat menjadi terhambat itu betul. Perusahaan besar dari Amerika saja tidak sanggup menghadapi aturan sekelas Perdes, gimana dengan ribuan Perda yang ada…” tandasnya.***

 

Most Popular

To Top