Nasional

Lingkaran Setan & Carut Marutnya BUMN yang Harus Segara Dibenahi Erick Tohir

Ayonews, Jakarta

Menteri BUMN Erick Tohir dinilai menteri paling cepat dan agresif di Kabinet Indonesia Maju dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden Jokowi. Dalam sebulan pertama dia bekerja, semua deputi, sesmen peninggalan Rini Soemarno diganti semua.

Bahkan Erick nggak peduli dengan ancaman bakal didemo dengan kebijakannya mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina Persero.

Erick juga sudah melempar sinyal bakal menarik mantan-mantan menteri periode lalu yang bagus-bagus agar mereka tidak keluar dari orbit.

“Beberapa Komisaris utama diganti. Direksi yang bagus dipertahankan. Yang tidak bagus diganti. Yang lama juga ujungnya nanti diganti,” ujar seorang nara sumber yang dekat dengan lingkungan BUMN di tengah diskusi bertema “Kompleksitas Migas Pertamina”, Rabu (27/11/2019) di Jakarta.

Setelah melakukan pergantian pejabat di bawahnya, Erick punya tugas lain yang harus segera dilakukan. Erick didesak segera melakukan penataan dari dalam. Dia wajib membenahi seluruh BUMN-BUMN di bawah kementeriannya. Termasuk menata kembali vendor-vendor dan pemasok-pemasok yang selama ini jadi setan berkutat mencari keuntungan di lingkungan BUMN.

“Yang jadi problem itu mencari pemasok baru tidak gampang. Yang punya pengalaman, punya legalitas, sangat sulit. Selama ini para pemasoknya yaa… BUMN-BUMN juga,” tambahnya.

Menurutnya, hampir semua BUMN di bawah kementerian BUMN bermasalah. Selama 5 tahun belakangan ini, pengangkatan komisaris dan dirut dinilai asal comot. Mereka yang tidak kompeten, misalnya banyaknya penunjukan kalangan relawan atau aktifis yang tak mengerti BUMN ditaroh jadi komisaris hanya karena mereka jadi pendukung di Pilpres.

BUMN bermasalah sudah jadi rahasia umum. Namun yang besar dan menjadi masalah nasional di antaranya, PLN saat gangguan transmisi karena pohon yang tidak masuk akal,  Bank Mandiri, kasus eror uang nasabah yang naik atau turun drastis, Pertamina habis bocor kilang di Karawang,  Garuda me-markup anggaran yang kemudian jadi kasus,  Krakatau Steel dibanjiri baja impor yang akhirnya direksinya ditangkap dan berbagai kasus BUMN lainnya.

Yang harus dipahami Menteri BUMN saat ini, problem yang umum terjadi di BUMN itu di antaranya; pertama, komisaris atau dirut selalu berprinsip dengan biaya tinggi, orientasinya proyek.  Misalnya proyek ngebor di Pertamina,  biaya sebenarnya 8 juta US dolar.  Dalam kegiatan ngebor bagi mereka itu tidak penting berhasil atau gagal. Karena ngbor itu gambling.

“Yang penting biaya yang dikeluarkan negara semahal mungkin. Proyek dan biayanya naik jadi 44 juta dolar,  kemudian dibagi-bagi.  Ini urusan negara,  bukan urusan saya kata mereka,” ungkap sumber itu menirukan gaya para direksi BUMN.

Kedua aspek kinerja dan kompensasi. Pegawai Pertamina itu dalam setahun dapat gaji minimal 25 kali gaji.

“Sementara kinerjanya gimana?  Mereka nggak peduli rugi atau tidak.  Karena problemnya, BUMN itu tidak bisa dipailitkan. Peraturannya memang begitu. Mereka ugal-ugalan aja toh nanti ditanggung oleh negara,” tambahnya.

Ketiga,  politisasi bisnis.  Begitu ada yang diganggu,  mereka teriak-teriak bahwa ini kepentingan nasional,  ini perusahaan nasional.

“Padahal mereka juga mengambil barang dari luar negeri. Misalnya, ngambil barang dari China,  ngemas ulangnya di Batam. Lalu dijual lagi seolah hasil produksi Indonesia,” ungkapnya.

Keempat, banyaknya kelompok kepentingan yang bermain di lingkungan BUMN.  Ada anggota DPRD,  pebisnis besar itu ada semua di sana.

“Mau ganti usaha katering di Freeport, misalnya,  akan berurusan sama mafia di bidang itu. Sulit ditembus selama para mafia itu masih banyak yang bersarang di BUMN,” terangnya.

Kelima, masalah pada tata kelola. Banyak direksi nggak mikir produksinya bagaimana.  Yang penting, yang dihasilkan bisa maksimal masuk ke kantong sendiri.

“Saat diminta menteri untuk laporan,  laporan keuangannya dimanipulatif. Dimainkan. Seperti yang terjadi dalam kasus BUMN Garuda,” terangnya.

Masalah lain di lingkungan Kementerian BUMN adalah adanya program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk Program Kemitraan (PK) dan program Bina Lingkungan (BL) yang dinilai tidak tepat sasaran. Program ini sebenarnya bagus, namun harus banyak dibenahi. Karena BUMN itu bukan lembaga keuangan dan BUMN menyalurkan kredit itu juga sebenarnya bermasalah.

Kedua program digelontorkan dari hasil laba BUMN. Program PK mendapat 2% dan program BL 2 % dari laba. Program kemitraan itu sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

“Mencari UMKM dan menyalurkan duitnya ini setengah mati. Akhirnya yang dipakai mitra kerja ya BUMN juga,” katanya.

Program kemitraan ini bukan sebagai core business BUMN. Programnya juga tumpang tindih dengan program  Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Banyak penyimpangan dan potensi melanggar hukum dalam praktiknya. Padahal duitnya di sini banyak banget,” ungkapnya.

Agar tidak lagi ada penyimpangan, Menteri BUMN didesak untuk segera membenahi Program Kemitraan ini dengan mengeluarkan peraturan menteri (Permen). Di antaranya, pemetaan value chain, integrasikan dengan program K/L, kolaborasikan dengan service provider potensial, seperti koperasi, LSM atau kampus.

Sementara untuk program BL sebenarnya merupakan program pembinaan dari BUMN dalam pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. Seperti membangun pasar, membangun jalan dan sebagainya. Namun dalam praktiknya dipakai untuk yang aneh-aneh.

“Mereka menunggu proposal dari stakeholder. Tapi kenyataannya banyak penyimpangan dan melanggar hukum. Duitnya malah dibagi-bagi ke oknum aparat,  anggota DPR juga minta.  Jadi dalam program bina lingkungan ini banyak disalahgunakan. Tumpang tindih juga sama dana desa, PKH dll,” tandasnya. ***

 

Most Popular

To Top