Hukum

DPRD Sulut Impoten, Temuan Anak Milenial: Banyak Anggaran Pemprov Terindikasi Korup Terjadi di 2017-2018

Ayonews, Jakarta

Proses negosiasiasi di Indonesia masih jauh dari api. Demokrasi sejati belum diselesaikan oleh para elit politik dan pemerintahan.

Sementara dalam salah satu sistem demokrasi ada konsep trias politica. Eksekutif, yudikatif dan legislatif menyatu memainkan peran agar sistem demokrasi dapat berjalan dengan semestinya. Dengan trias politica berarti ada batasan.

Konsistensi berdemokrasi yang masih dipertanyakan bukan hanya pada pemerintahan pusat saja. Pemerintahan daerah yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat, sepertinya masih dipertanyakan dengan komitmen. Masalah umum.

“Pemerintah daerah sebagai pelaksana (eksekutif) dalam konsep trias politika, secara substansial dapat dibilang belum menyelesaikan fungsi dan kewajibannya dalam mengelola dana masyarakat (uang rakyat),” kata pengamat politik Andre Vincent Wenas, di Jakarta, Selasa malam (26/11/2019 ) saat membahas video viral yang diunggah anak muda Sulut yang tergabung dalam Voxdoc.

Menurut Andre, di video yang akhir-akhir ini viral, Sheryl Audrey, redaksi Voxdoc menyatakan bahwa pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara dalam pengelolaan anggaran belum transparan.

(videonya bisa dilihat di dua saluran youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zft6DwCCir4 berjudul Alerta: Transparansi Anggaran Belum Dilaksanakan? Dan https://www.youtube.com/watch?v=oyN6Qf2GpjM&feature=youtu .be berjudul Alerta: Anggaran baju dinas lebih besar dari beasiswa dan program ODSK, waras?)

Mereka yang tergabung dalam Voxdoc ini boleh dibilang generasi muda Sulawesi Utara yang kritis. Mereka adalah generasi milenial yang bisa diharapkan memberikan kontribusi positif saat Indonesia akan menyambut era emas bonus demografi.

“Sementara banyak anggota legislatif (sebagai pengawas dalam sistem trias politika) sebaliknya dipindahkan hanya sebagai humas dari eksekutif. Legislator di DPRD Sulut impoten daya kritisnya. Entah karena terkooptasi dan terlibat dalam aksi bancakan APBD atau terlibat konspirasi lainnya …,” selidik Andre .

Dalam video yang diputar di kalangan politisi, aktifis dan masyarakat luas di Sulut itu tampak anak-anak muda ini berteriak lantang soal transparansi anggaran. Selain itu, aksi mereka juga dididukung dengan data dan daya analisis kritis yang berbobot.

Dalam dua video Voxdoc yang viral itu disinyalir adanya kenjanggalan-kejanggalan dalam anggaran APBD Sulut di tahun 2017 dan 2018.

Mengapa harus mengritisi anggaran di tahun yang sudah lewat?

“Karena untuk tahun berjalan 2019 dan rencana tahun 2020 tidak ada akses untuk publik di laman resmi pemda. Jadi Voxdoc mencoba mengritisi anggaran di tahun 2017 dan 2018 untuk melihat pola pendistribusian anggaran yang dilakukan eksekutif dengan persetujuan legislatif (DPRD)nya waktu itu,” jelas Andre.

Kesadaran kelompok milenial Sulut itu tak dipungkiri karena adanya latar belakang pemicu yang baru-baru ini terjadi di Jakarta.

“Fenomena William Aditya Sarana (dari fraksi PSI) yang menyoroti aneka kejanggalan dalam perencanaan anggaran di DKI Jakarta memantik pertanyaan yang sama, apakah kejanggalan yang sama juga berpotensi terjadi di daerah-daerah lain?” tanya Andre.

Dosen Filsafat ini menegaskan bahwa transparansi anggaran adalah keniscayaan. Tidak hanya untuk memastikan tiadanya kejanggalan tapi juga agar publik bisa ikut mengawasi realisasinya.

“Keterbukaan akses informasi dan dokumen perencanaan serta penganggaran adalah salah satu indikator dari transparansi. Karenanya anak-anak muda di Voxdoc mulai mencoba untuk melacak dokumen-dokumen tersebut,” tambah Andre..

Dari hasil pelacakan, berdasarkan realisasi anggaran di 2017 dan 2018, banyak anggaran yang cenderung korup. Di antaranya anggaran pengadaan baju dinas di masing-masing SKPD dinilai sangat besar.

Di tahun 2017, ada anggaran berjudul Pendekatan Disiplin Aparatur, dengan sub-program: pengadaan pakaian di setiap SKPD, dan pada Dinas Pendidikan yang nilainya mencapai Rp. 2.526.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah) untuk 230 pasang pakaian dinas dan perlengkapannya. Bila dibagi, berarti harga satu pakaian dinas adalah Rp.10.981.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Di tahun 2018, anggarannya Rp.5.965.000.000,- (hampir enam milyar) untuk 6000 pasang pakaian khusus hari-hari tertentu. Artinya setiap pasang pakaian dinas ini bernilai Rp.994.000,- (hampir satu juta rupiah).

Di dinas pendidikan, jumlahnya lebih besar dari beasiswa dan program ODSK (Operasional Daerah Siswa Kesetaraan) yang dicanangkan ODSK (Gub & Wk.Gub).

Menurut Andre, ini sebetulnya program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di tengah carut marutnya kondisi pendidikan di Sulawesi Utara, program peningkatan SDM pendidikan hanya memperoleh Rp.1.008.000.000,- (satu milyar lebih sedikit).

Sedangkan untuk Operasional Daerah Siswa Kesetaraan (bea siswa keluarga tidak mampu/miskin) cuma Rp. 53 juta,- dan Rp. 56 juta untuk program pendidikan layanan khusus bagi 500 siswa. Artinya, setiap siswa hanya memperoleh Rp. 112 ribu. Sesuatu yang ironis.

“Ini terjadi di 2017 dan bahkan terjadi peningkatan di 2018. Akankah terulang di 2019 dan 2020? Hanya dokumen APBD yang bisa membantu kita menjawabnya. Tapi sudahkan dokumen APBD bisa di akses oleh publik? Hanya pemangku kebijakan yang bisa menjawabnya,” papar Andre.

Politisi PSI mengajukan pertanyaan tentang pertanyaan anggaran dari masyarakat ini menjawab pertanyaan positif oleh pemangku kebijakan.

“Kerisauan rakyat yang diwakili kaum muda Voxdoc (http://voxdoc.id) perempuan digaungkan demi pendidikan politik yang sehat dan mendewasakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Vox Populi (suara rakyat) adalah Vox Dei (suara Tuhan) begitulah pepatah bijak perubahan,” tutup Andre. (dm)

Most Popular

To Top