Nasional

Tidak Transparan dalam Sahkan APBD Tahun Anggaran 2020, DPRD dan Gubernur Sulut Tidak Pro Rakyat!

Ayonews, Jakarta

Baru-baru ini DPRD Provinsi Sulawesi Utara, mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020, lewat rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, James Arthur Kojongian dan Billy Lombok pada Jumat (15/11/2019).

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Andrei Angouw menyebutkan, pengesahan APBD tahun anggaran 2020 itu sendiri sudah melalui proses sesuai mekanisme undang-undang.

Dimulai dari rapat pimpinan, rapat badan musyawarah dan rapat paripurna penjelasan gubernur serta rapat pembahasan antara badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah.

Untuk diketahui dalam APBD 2020, pendapatan Sulawesi Utara ditargetkan Rp 4.105.706.151.102. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,3 triliun, Dana Perimbangan Rp 2,7 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 0,2 miliar.

Adapun total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 4,5 triliun lebih dengan rincian; belanja tidak langsung sebesar Rp 2.4 triliun lebih, belanja langsung ditetapkan sebesar Rp 2 triliun lebih. Untuk pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp 425 milliar. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp 20 milliar.

Dengan skema APBD ini, Gubernur Olly berharap bahwa pada akhir tahun anggaran nantinya dapat merealisasikan berbagai target pembangunan yang telah ditetapkan. Antara lain pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,2 %, inflasi di angka 5 %, tingkat pengangguran turun menjadi 6.63%, rasio Gini di level 0,39, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka 73.

Pengesahan APBD 2020 Provinsi Sulut ini adalah kelanjutan dari Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut Tahun 2020 yang nota kesepakatan atau memorandum of understanding-nya ditandatangani oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Ketua DPRD Andrei Angouw di ruang rapat DPRD Sulut pada awal bulan September 2019 lalu.

Menurut Gubernur Olly, KUA dan PPAS APBD Sulut 2020 ini telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, yang telah disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. RPKD Sulut Tahun 2020 katanya mengusung tema, memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan infrastruktur.

Menurut Gubernur Olly, ada 7 prioritas pembangunan, yaitu penanggulangan kemiskinan & pengangguran, pemantapan sumber daya manusia, pariwisata, ketahanan pangan dan industri ekonomi kreatif, pemerataan infrastruktur, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan sukses Pemilu Kepala Daerah, reformasi birokrasi, serta mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andre Vincent Wenas mengkritisi pengesahan APBD Sulut Tahun 2020 yang dinilainya tidak transparan. Menurutnya, secara gelondongan, semua program itu bagus. Dan secara proses semuanya terlihat memenuhi syarat politik demokrasi prosedural.

“Namun ada hal yang jauh lebih esensi dan substansi dari sekedar memenuhi syarat-syarat prosedural, yaitu proses transparansi politik partisipatif yang bermutu dan pendidikan politik yang matang di era keterbukaan dan perkembangan tekhnologi digital jaman ini. Sayangnya, rakyat tidak dilibatkan dalam proses tersebut,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Menurut Andre, klaim program pembangunan yang pro-rakyat hanya mungkin terjadi jika rakyat dilibatkan sejak perencanaan program dan proses penganggarannya yang transparan.

“Wacana publik yang dibangun sejak awal akan jadi proses paritisipasi politik masyarakat yang sehat dan dewasa,” ujarnya.

Selain meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi, lanjut politisi yang juga merangkap dosen ini, juga akan menambah kepercayaan rakyat untuk membayar kewajibannnya sebagai warganegara lewat kontribusi pajak maupun retribusi resmi lainnya.

“Saya kira, partisipasi masyarakat dalam penyusunan program maupun mata anggarannya belum optimal. Masih ada ruang-ruang gelap yang belum bisa diakses publik tentang kebijakan yang nantinya bakal berdampak kepada publik. Padahal yang dikelola semua adalah uang rakyat, yang seharusnya dikelola secara transparan. Keterbukaan adalah aplikasi etika publik,” tegasnya.

Dikatakan, informasi kepada rakyat bukan hanya program secara gelondongan saja, tapi juga rinciannya harus detail. Agar rakyat turut belajar memahami dan bisa mengritisinya dengan baik.

“Undang-undang keterbukaan informasi publik sudah ada. Mari kita laksanakan sebaik-baiknya. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

“Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan dalam meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik,” jelasnya.

Setiap badan publik, terang Andre, memiliki kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas.

UU KIP menjelaskan bahwa lingkup badan publik dalam undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN) atau APBD. Mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sekarang, setelah APBD Sulut tahun 2020 diresmikan, konsultan politik ini juga mempertanyakan di mana publik bisa mengakses dan sekaligus mengritisi secara langsung pengelolaannya bersama anggota legislatif? Di era komunikasi dan informasi berbasis digital saat ini partisipasi langsung publik menjadi imperatif demi mewujudkan sistem politik yang sehat, matang dan bertanggungjawab.

“Mestinya semua bisa mengakses informasi itu lewat website resmi yang dikelola secara profesional, dimana aktualitas dan kredibilitasnya terjamin. Ini yang ditunggu-tunggu. quo vadis?” tandasnya.(dm)

 

Most Popular

To Top