Politik

Jelang Pilkada 2020, PSI Ingin Bangun Tradisi Politik Tanpa Mahar

Ayonews, Jakarta

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar konvensi di sejumlah Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk menjaring kandidat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Siapa saja boleh mendaftarkan diri. Bagi mereka yang dinyatakan lolos dalam konvensi ini akan mendapatkan dukungan resmi PSI tanpa harus membayar satu rupiah pun,” kata Ketua Umum PSI, Grace Natalie, akhir pekan kemarin.

Sudah menjadi rahasia umum, dalam politik keberadaan mahar dalam pencalonan kepala daerah tak terelakkan. Kendati nyata, namun kadang sulit untuk dibuktikan.

“Persoalannya kita tidak mungkin mengharapkan lahirnya kepala daerah yang bersih, berintegritas dan berdedikasi pada kepentingan publik jika disandera proses politik seperti itu. Korupsi dimulai dari kebutuhan yang besar untuk memenuhi mahalnya ongkos politik. Solusinya tidak bisa sebatas seruan moral dan pencegahan. Harus ada upaya serius untuk menghentikan,” lanjut Grace.

Langkah itu harus dimulai dari partai politik. Menurut Grace, harus ada keseriusan parpol untuk benar-benar memastikan kontestasi Pilkada berada di jalur yg bersih & transparan.

“Karena itu PSI menggagas sebuah mekanisme pencalonan dalam Pilkada 2020 di mana tidak ada lagi ruang untuk praktik mahar. Mekanisme itu adalah konvensi,” tambah Grace.

Sebagai transparansi, PSI juga mengajak publik terlibat dalam proses menentukan kandidat kepala daerahnya.

“Publik diberi kesempatan memberikan masukan dan saran terkait kandidat. Selain itu, panel juri independen dilibatkan dalam tahap seleksi wawancara untuk menguji kesesuaian DNA, visi dan misi kandidat. Mereka terdiri dari akademisi, pegiat sosial, aktivis, tokoh masyarakat yang tidak diragukan kapasitas dan integritasnya,” lanjut Grace.

Dengan mekanisme yang transparan ini, Grace menegaskan, PSI yakin kualitas pemimpin daerah yg dilahirkan bakal jauh lebih baik daripada proses pencalonan di ‘ruang-ruang gelap’ yang tak bisa diakses publik.

Sekjen Kawal Indonesia Andre Vincent Wenas mengatakan, bicara soal uang dalam berpolitik harus dilihat secara bijaksana. Ia meminta membedakan antara money politics dan political cost.

“Ini dua hal yang berbeda. Money politics untuk membeli jabatan, untuk membeli kursi. Tapi political cost adalah memang biaya operasional yang memang harus dikeluarkan. Biaya transportasi, biaya cetak spanduk, biaya konsumsi dan macem-macem,” kata Andre.

Andre menegaskan bahwa money politics itu deal-deal di ruang gelap, seperti bayar konsitutuen, beli suara, nyogok sana, nyogok sini. Political cost itu semuanya transparan. Andre mengajak anak-anak muda dan seluruh masyarakat Indonesia ini untuk mengetahui partai mana yang saja yang transparan mengumumkan laporan keuangannya.

“Hanya PSI yang melakukan transparansi laporan keuangannya. Diaudit dan disampaikan laporan keuangannya ke publik,” ungkapnya.

Di Jakarta, lanjut Andre, PSI ini kan, mendapatkan amanah dari warga Jakarta untuk mendudukan 8 orang wakilnya. Bahkan bisa menjadi satu fraksi. Di daerah lain ada 70-an lebih tersebar di beberapa DPRD provinsi, kabupaten dan kota.

“Di Sulawesi Utara contohnya, di DPRD porvinsi ada satu orang. Di DPRD Kota Manado ada satu orang. Di Surabaya ada beberapa,” katanya.

Sejak hebohnya aksi William Aditya Sarana yang membongkar anggaran siluman Pemprov DKI, menurut Andre, diikuti anggota DPRD PSI lainnya di beberapa wilayah untuk ikut menyisir anggaran Pemdanya masing-masing.

“Di Sulut misalnya, sudah mulai melakukan apa yang dilakukan oleh para politisi di Jakarta. Mereka mengundang masyarakat untuk bersama-sama menyisir anggaran Pemda, anggarannya bisa dibaca nggak di website Pemerintah provinsi, kabupaten, kota? Kalau nggak terbuka, kita tanya. Kalau istilah Pak Jokowi, kalau anggaran nggak diuplod di website kita bikin rame,” paparnya.

Andre menegaskan bahwa rakyat berhak tahu seluruh anggaran pemerintahan baik APBD provinsi, APBD, Kota, APBD Kabupaten. Rakyat angsung tanya sama gubernur, walikota dan bupati bahwa untuk melihat semua anggaran itu.

“Disisir sampai komponen ketiga. Komponen detilnya, harga satuan misalnya. Rakyat berhak tahu karena itu duitnya rakyat. Proses penganggaran, proses pelaporanya semua harus transparan. Nggak bisa mengatakan, oh ini belum kami bahas. Tahun lalu berapa di PO berapa, dua tahun lalu berapa di PO berapa. Yang dibikin buat tahun depan itu apa aja mata-mata anggarannya, apa aja programnya. Dari situ baru rakyat sama-sama menilai,” ungkapnya.

Bayangkan, lanjut Andre, Presiden Jokowi saja mengungkapkan bahwa ada 900 kepala desa yang ditangkap karena menyelewengkan dana desa.

“Itu baru dana desa. Dana desa aja banyak uang diselewengkan. Bagaimana dengan dana kabupaten, kota, provinsi yang nilainya lebih besar,”ungkapnya.(dm)

 

 

 

Most Popular

To Top