Ibukota

Sibuk Bangun Popularitas, Hasil Kerja Kehitung, Anies Baswedan Loyo di Kasus Lem Aibon

Ayonews, Jakarta
Anggaran titipan atau biasa disebut anggaran siluman dalam proses rancangan APBD dI Jakarta sudah jadi rahasia umum. Kongkalikong ini terjadi bukan saja saat Pemprov masih menggunakan pola rancangan dalam bentuk manual. Tapi juga ketika sudah mengunakan teknologi E-budgeting.

“Dari semua anggaran tidak semua bisa dibelanjakan. Tapi rancangan anggarannya selalu ditinggikan oleh legislatif. Karena memang keinginan mereka dari dulu, ” ungkap Pemerhati Kebijakan Publik dan Anggaran, Danang Widyoko, di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Danang mengatakan, anggaran siluman ini muncul ketika eksekutif misalnya mengajukan rancangan APBD 70 triliun. DPRD minta kalau bisa dinaikkan jadi 80 triliun. Anggarannya diangkat setinggi mungkin, kemudian masuklah DPRD di situ.

Programnya sebagian buat konstituennya. Bangun sekolah, perbaikan kampung dan sebagainya. Sebagian lagi untuk konco-konconya.

“Perencanaan ini lebih tinggi dari kapasitas belanja fiskal. Ini yang membuat pembahasan DPRD selalu rawan. Anggaran siluman selalu terjadi. Dulu UPS, sekarang lem Aibon, ” ungkap Danang.

Sebenarnya, kata Danang, E-budgeting itu sistem yang sederhana. Prosesnya dibuat di pemerintah, ada pembahasan di SKPD, kemudian dibawa ke DPRD.

Yang bisa merevisi anggaran hanya mereka yang pegang password E-budgeting. Paswordnya itu dipegang beberapa orang. Di antaranya Bappeda, Sekda, kepala daerah, ketua DPRD.

“Jadi siapa pun yang merevisi E-budgeting akan terekam. Kalau kemudian ada kasus lem aibon itu akan terekam. Kalau ada yang mau mengubah tercatat di situ. Tanggal, jam, berapa mengubah semua terekam,” kata Danang.

Dengan sistem e-budgeting, seharusnya tidak ada lagi saat tengah malam orang ngotak-atik APBD. Tidak ada lagi yang tengah malam setelah APBD diketok, besoknya masih direvisi lagi dengan memasukkan proyek secara diam-diam.

Mengapa di e-budgeting masih terjadi lagi, seperti kasus lem Aibon, bolpoin dan macam-macamnya? Menurut Danang, pertama karena tidak ada lagi pengawasan terhadap birokrasi. Mengapa pengawasan mengendur? karena mekanisme sanksinya sudah tidak ada.

“Selain itu, iklim kompetitif di kalangan ASN juga hilang. Birokrasi akan kembali lagi seperti semula, seperti sebelum Jokowi dan Ahok memimpin Jakarta, ” jelasnya.

Kedua, lanjut Danang, karena persoalan keterbukaan. Proses rancangan anggaran ini tidak dibuka ke publik dan masyarakat tidak bisa komplain lagi ketika ada anggaran yang tidak sesuai.

“Beda ketika jaman Jokowi dan Ahok memimpin DKI. Keduanya justru lebih banyak melaporkan kasus korupsi daripada ICW yang laporkan. Jadi ada beberapa kasus yang dibongkar wartawan, kemudian difollow up Jokowi-Ahok dalam penegakan hukum, ” ungkapnya.

Danang mencontohkan soal kasus pengadaan UPS, korupsi Bank DKI dan ada beberapa korupsi di BUMD dilaporkan ke penegak hukum. “Saking semangatnya, mereka sampai lupa kordinasi. Yang saya ingat tim Jokowi lapor ke kejaksaan, tim Ahok lapor ke KPK, ” ungkap Danang.

Anggaran siluman seperti kasus UPS saat Ahok memimpin DKI waktu itu merupakan temuan dari audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). “Jadi pemerintah punya dua auditor. Pertama BPK, kedua BPKP. BPK instansi negara, BPKP di bawah presiden,” terangnya.

Saat itu Jokowi meminta BPKP mengaudit APBD dan BUMD DKI dengan mengundang auditor untuk memeriksa APBD DKI, lalu ditemukanlah anggaran siluman. “Dari sinilah kemudian dibikin e-budgeting, ” tambahnya.

Menurut Danang, kondisi berbeda dengan Gubernur Anies Baswedan saat ini. Anies hanya sibuk membangun popularitas. Sehingga lemah alias loyo dalam pengawasan. Termasuk soal kasus lem Aibon. Dengan memiliki kontrol dan pengaruh terhadap ormas, popularitas Anies terbangun.

“Jadi buat apa kerja keras. Cukup pidato di depan PA 212, popularitas tetap tinggi. Kalau bicara prestasi, apa coba yang sudah dikerjakan Anies? Bikin JPO depan Ratu Plaza, JPO depan Bank Niaga, JPO Dukuh Atas, Taman di Dukuh Atas. Bisa dihitung. Ada JPO yang atapnya dicopot, supaya bisa selfie. Itu prestasi Anies,” ungkap Danang
.
Bahkan, lanjut Danang, popularitas Anies ternyata masih tinggi berdasarkan survei Populi Center. “Nggak tau setelah kasus lem aibon ini. Dengan simbol-simbol, nggak perlu kerja keras, popularitas tetap tinggi. Mungkin itu cukup buat Anies, ” tandas Danang. (DM)

Most Popular

To Top