Ibukota

Jaman Jokowi TGUPP Tempat Buangan ASN Bermasalah, Jaman Anies Malah jadi Penampungan Tim Sukses

Ayonews, Jakarta

Gaduh rencana anggaran siluman lem Aibon dan rancangan lainnya yang menohok Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan harusnya ditanggapi secara positif. Dengan gonjang ganjing ini, artinya ada masukan yang bagus buat pemerintah agar berhati-hati dalam mengelola uang rakyat.

“Kalau takut gaduh jangan jadi pemerintah, jangan terima masukan. Ini narasi yang mendeskreditkan. Yang kami perjuangkan itu keterbukaan. Prosesnya dimulai dari perencanaan. Apakah ini dilakukan Pemprov sebelum Anies? Ya dilakukan,” kata politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Idris Ahmad di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Menurut Idris, keterbukaan rancangan anggaran ini sejatinya bukan hal baru. Saat tahun 2017, rancangan usulan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama diunggah di sistemnya, DPRD juga diunggah.

“Jadi masyarakat bjsa melihat sendiri, ini penambahan rancangannnya dari usulan eksekutif atau legislatif. Sebenarnya sesederhana itu. Ingin semua bertanggung jawab dan jelas. Coba bayangkan, barang udah jadi, direncanain 10 miliar. Tiba-tiba anggaran naik jadi 20 miliar. Kita mikir yang ngusulin siapa ini, dinasnya, DPRD nya, apa gubernurnya? ” tanya Idris.

Soal keterbukaan rancangan APBD , menurut mantan staf magang Gubernur BTP ini kalau memang niatnya benar ngapain takut. Niat e-budgeting ini untuk mempermudah di era keterbukaan dan memonitor perubahan-perubahan tadi.

“Karena proses penganggaran ini bertahap. Usulannya dari bawah. Ini bisa ditrack divisi mana yang minta tambahan, pada fase apa,” kata Idris.

Drama lem Aibon berasal dari dinas pendidikan. Mereka menganggarkan 82 miliar masuk ke bantuan operasional pendidikan. SKPD sengaja memasukkan anggaran 82 miliar sebagai anggaran gelondongan

“Mereka menyebutnya komponen. Akhirnya dikliklah aibon untuk memenuhi angka sebesar itu. Masalah ini yang sebenarnya dikritik. Ini benar apa nggak? Nggak begitu caranya. Seharusnya, ketika ada anggaran 82 miliar, kebutuhnya apa saja? Tapi ini dipas-pasin pakai sistem gelondongan,” ungkapnya.

Menurut Idris, ini adalah salah satu indikasi anggaran DKI besar karena diduga untuk memenuhi anggaran yang terus dibikin naik dan besar

“Bisa jadi kebutuhan operasional pendidikan nggak sampai 82 miliar. Misalnya cuma 30 miliar. Karena dibikin gelondongan, jadinya ya besar, ” jelasnya.

Idris mengungkapkan, anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta semuanya pernah pengalaman bekerja di swasta.

“Kita nggak habis pikir dengan kerangka gelondongan ini. Ini kok dibenarkan dan didiamkan. Kita berteriak karena kita nggak mau diam dengan kondisi seperti ini.
Masih banyak kasus lainnya yang akan kita ungkap,” tambahnya.

Menurut Idris, kasus seperti ini dalam pemerintahan Jokowi dan Ahok diredam seminimal mungkin, memang tidak sampai 100%.

“karena ada proses penyisiran yang tegas. Saya jadi saksi hidup bagaimana Gubernur Ahok saat itu menyisir anggaran benar-benar ditanya secara detail,” ungkapnya.

Saat itu, terang Idris, banyak rencana anggaran yang dipotong, terutama dari dinas pariwisata. Misalnya kegiatan festival. Kegiatan itu ditanya targetnya turis lokal apa turis nasional? Ngapain bikin 10 kegiatan kalau yang datang cuma turis lokal. Akhirnya bikin ekonomi nggak bergerak.

“Beda dengan Jember festival, Banyuwangi festival ada dampak ekonominya. Itulah yang dipertajam. Sehingga uang itu benar-benar jelas penggunaannya untuk apa saja,” jelasnya.

Soal tudingan bikin gaduh, Idris menegaskan bahwa sebelum gaduh lem aibon ramai di media sosial, pihaknya sudah meminta keterbukaan ini dalam rapat resmi di DPRD. Juga sudah bersurat resmi ke Bappeda untuk membuka datanya.

Sementara itu, Pemerhati Kebijakan Publik dan Anggaran, Danang Widyoko mengatakan bahwa Gubernur Anies tak perlu mengikuti semua kebijakan gubernur sebelumnya. Namun demikian, agar menjadi lebih baik, harus dibandingkan.

“Pak Anies nggak perlu ngikut Pak Jokowi blusukan. Tapi esensi dari blusukan itu, seorang gubernur bisa melihat dan merasakan langsung kondisi birokrasi di bawahnya. Dulu warga Jakarta bisa langsung ke balaikota mengungkapkan masalahnya. Sekarang ada nggak? Katanya dilempar ke kelurahan dan kecamatan. Jalan nggak? ” tuturnya.

Menurut Danang, Jokowi jam 6 pagi datang ke kelurahan, lurah belum ada, dipecat. Kalau ada masyarakat komplain dan telepon Ahok langsung direspon. Timnya disuruh ngecek.
Evaluasi saat itu terbuka. Kalau nggak perform, pejabat langsjng diganti.

“Pak Ahok memberi waktu tiga bulan, sanggup nggak benerin. Kalau nggak, bisa diganti, ” ujarnya.

Danang juga menyoroti posisi TGUPP yang punya anggaran besar, namun tak terlihat kerjanya. TGUPP itu sebenarnya dibikin di jaman Jokowi gubernur sebagai tempat pegawai negeri sipil bermasalah.

“ASN ini kan susah dipecat, kecuali terjerat pidana. Jokowi kreatif bikin TGUPP itu tempat hukuman. ASN yang dipindah ke sana nggak dapat tunjangan. Wartawan dulu nyebutnya Guantanamo. Kantornya di Tanah Abang,” ungkapnya.

Saat Gubernur Anies, justru TGUPP malah jadi tempat hadiah bagi para pendukungnya. Maka butuh anggaran besar, lembaganya sama, fungsinya jadi berbeda.

“Kalau ditanya kerjanya apa, TGUPP ya jadi tempatnya tim sukses,” cetus Danang.(DM)

Most Popular

To Top