Ibukota

Tak Goyah Diserang Pendukung Anies & Dipanggil BK DPRD, PSI Gas Poool Berburu  Anggaran Siluman

Ayonews, Jakarta

AKSI buka-bukaan rancangan anggaran fantastis Pemprov DKI soal lem aibon 82 miliar oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana tak hanya bikin Jakarta bergetar, orang satu Indonesia pun tersentak. Baru kali ini ada anggota dewan dengan umur belia, berani bersuara vokal mengalahkan senior-seniornya di gedung DPRD DKI Jakarta.

Ketika aksinya mendapat serangan balik dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pendukungnya, bahkan juga dari rekan-rekannya sesama anggota dewan, William terlihat santai. Bahkan sampai ia dipanggil Badan Kehormatan   DPRD DKI Jakarta, William tak bergeming dengan sikapnya.

“Demi menyuarakan kepentingan rakyat, kita gas pooool…,” kata William diamini rekan-rekan sefraksinya seperti ditirukan Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta, Idris Ahmad saat diskusi bertema “Problematika APBD DKI Jakarta” di Jakarta, Kamis (14/11/2019) di Jakarta.

Moderator diskusi Abi Rekso Panggalih menilai, sikap yang dilakukan William merupakan sikap yang patut dalam berpolitik. Sebuah pendirian dan aksi positif di hadapan publik.

Drama lem Aibon ini muncul ketika ada kejanggalan rencana anggaran pembelian lem senilai 82 miliar. Kejanggalan ini dibuka oleh William ke media sosial. Dalam sekejap isu yang mengungkap borok ini bergulir di masyarakat. Anies dan kelompok pendukungnya seperti ditampar halilintar.

“Di waktu yang sama jubir dan para pembela Anies bikin strategi ngeles. Mereka mulai membangun narasi dan logika yang tidak sebanding. Mereka menganggap tindakan PSI di luar prosedural. Mereka menilai baru rancangan kok malah dibikin ramai. Bahkan Anies memvonis lem aibon gara-gara sistemnya yang tidak smart,” kata Abi.

Padahal, menurut Abi, e-budgeting itu merupkan sebuah teknologi. Namanya teknologi tidak bisa disalahkan. Karena sudah menjadi mekanisme sistem yang membantu tugas kerja manusia sebagai operatornya.

“Kita menganalogikan ketika menggunakan hape. Smartphone sebagai alat komunikasi. Nilainya jadi negatif kalau smartphone itu dipakai untuk ngegosip, menjelekkan orang, untuk memaki orang lain. Begtu juga dengan e-budgeting, ketika dipakainya salah, ya jadi salah,” paparnya.

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Idris Ahmad mengungkapkan, dari keramaian yang terjadi belakangan ini masalahnya adalah banyak pihak yang belum menerima keterbukaan.

“E-Budgeting ini dibuat agar mata yang mengawasi terhadap APBD DKI itu semakin banyak. Jumlah APBD puluhan triliun. APBD Jabar, Bekasi, Bandung dijadikan satu, belum tentu sebesar Jakarta. Jadi potensi keuangan itu luar biasa,” ungkap Idris.

Dibuatnya e-budgeting ini, menurut anggota komisi E bidang Kesra dan Banggar DPRD DKI Jakarta itu bermula dari pemikiran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama saat itu yang menyadari bahwa DKI memiliki anggaran yang besar tapi dampak pembangunannya tidak terasa.

“Akhirnya dibangun sebuah sistem. Dibangun e-budgeting. Kita umpamakan sebuah kantor yang mau merapihkan dokumen. Pasti dibuatkan sistem yang lebih mudah. Tinggal klik cari dokumen tanggal segini, nilainya berapa, siapa pengirimnya, secara otomatis keluar,” paparnya.

Kemudian, lanjut Idris, muncul kasus korupsi UPS. Gubernur BTP membutuhkan sistem yang terbuka. Karena dalam pembahasan anggaran itu ada dua stakeholder utama. Pihak eksekutif dan legislatif. Dokumen ini diusulkan legislatif dan dibahas bersama eksekutif.

“Ketika tidak punya sistem yang baik, UPS itu yang mengusulkan gubernurnya atau DPRDnya. Atau bayangkan dari sistem puluhan ribu di Jakarta ketika bagaimana memonitor dengan mudah. E budgeting itu utamanya adalah untuk menjaga itu,” jelas politisi yang pernah magang dan menjadi staf Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) ini.

Dengan wadah e-budgeting, pertma, anggaran sebesar itu dikelompokkan, diinput agar jelas siapa yang input, kapan diinput dan berapa diinputnya. Bagaimana memonitoring perubahan ini.

Kedua, melibatkan mata orang banyak, yakni warga Jakarta sebagai pemilik uang. “Uang itu bukan uang gubernur, bukan uang DPRD, tapi uang kita bersama. Sebagai pemilik anggaran yang bayar pajak pasti lebih menginginkan anggaran ini pas dalam rancangannya,” tambahnya.

Dikatakan Idris, dengan e-budgeting ini sudah seharusnya ketika rancangan ini dibangun, ada partisipasi dari masyarakat. “Misalnya ada yang konsern dengan masalah pendidikan, awasi dana pendidikannya. Ada yang konsern dengan anggaran sosial, awasi dananya. Itu kan saat rancangan, kalau udah jadi apa gunanya,” tukasnya.

Idris mengingatkan bahwa PSI di DPRD memiliki tiga peran, yakni bujeting, pengawasan dan juga legislasi. “Secara bujeting bukannya kami mempublikasikan barang sudah jadi. Kalau sudah jadi namanya sosialisasi. Ketika kita bicara yuk bangun apa tahun depan, nah ini yang dibahas pas rancangan,” tambahnya.

Idris menegaskan, Pemprov DKI seharusnya membuka ruang seluas-luasnya keterbukaan ini sebagai partisipasi, bukan hanya sosialisasi. Karena anggaran 89 triliun yang besar ini butuh input dari masyarakat yang punya konsern berbeda-beda.

Pemerhati Kebijakan Publik dan Anggaran, Danang Widyoko, menilai langkah PSI ini sudah luar biasa. Salah satu fungsi partai politik adalah membuka proses yang ada di dalam dan keluar, sehingga masyarakat ikut terlibat.

Danang menyayangkan sikap Gubernur Anies Baswedan yang bersikap defensif. Saat di YouTube rapat internal, Anies menyalahkan SKPD. Tapi lucunya saat drama lem aibon ini membesar, malah menyalahkan sistem. Para pendukungnya menganggap PSI cari panggung.

“Sikap gubernur ini tidak simpatik. Mestinya gubernur Anies punya konsern yang sama. Kalau ada korupsi kan belum tentu gubernurnya yang korupsi. Bisa yang lain. Jadi sama-sama dibuka. Apalagi praktik gubernur sebelumnya sudah terbuka. Jadi seharusnya bukan sesuatu yang baru lagi bagi Anies,” papar Danang.

Danang mengisahkan saat masih di ICW tahun 2012 diminta untuk menyisir anggaran oleh Ahok yang saat itu menjabat Wagub DKI. “Tiap tahun disuruh menyisir anggaran. Kemudian Pak Ahok membentuk tim. Karena belum ada tim, Pak Ahok meminta saya dan beberapa LSM untuk menyisir anggaran. Benar-benar luar biasa. Dokumennya tebal. Harus dibaca satu persatu. Terlalu menyita waktu. Saat Ahok minta seminggu selesai, saya protes ke Pak Ahok, kepala saya bisa pecah,” ungkapnya.

Soal lem aibon yang kemudian membesar dan seakan badan kehormatan DPRD DKI mengadili William, Danang menduga dalam anggaran itu ada kepentingan gubernur yang ingin programnya jalan, ada kepentingan Parpol, ada birokrasi dan kepentingan pengusaha teman-teman DPRD.

Menurut Danang, soal rencana anggaran ini bukan dibuka di akhir, justru seharusnya jauh-jauh sebelumnya. RAPBD ini kan mulai disusun pada bulan Mei, Juni Juli 2019. Ada Musrembang (musyawarah rencana pembangunan). Di sini masyarakat seharusnya dilibatkan sejak Musrembang.

“Tapi yang terjadi seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Gubernur dan TGUPP malah bilang dibukanya nanti saja. Karena masyarakat sudah diwakilkan. Ini kan justru membatasi partisipasi masyarakat. Padahal, bujeting itu bukan cuma membuka, tapi menyerahkan kepada masyarakat. Nih bangun jalan setuju apa nggak…, ternyata maunya masyarakat bangun lapangan, ya udah coret aja bangun jalannya,” ujarnya.

APBD DKI Jakarta sangat besar. Tahun 2018, 64 triliun, Silpanya 3,41 triliun. Jika dibanding dengan kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya, sangat jauh. Kota Surabaya di tahun 2019, APBD-nya 9,5 triliun. Tahun 2020 naik jadi10 triliun.

“Dibandingkan sisanya Jakarta tahun lalu, lebih gede sisanya Jakarta. Banten, 12, 64 triliun lebih kecil dari Silpa Jakarta tahun lalu. Sisanya lebih besar Jakarta dari anggaran provinsinya,” ungkap Danang.

Diungkapkan Danang, Rrencana pengganggaran biasanya selalu lebih tinggi karena ada kemauan DPRD. Dan ini sudah terjadi sejak dulu. Kalau kemampuan 70 triliun misalnya, DPRD pasti minta dinaikkan jadi 80 triliun. Kalau anggaran naik, DPRD punya peluang untuk memasukkan anggaran-anggaran baru. Nah, ini yang disebut dengan anggaran siluman.

Penerimaan anggaran diangkat setinggi mungkin, kemudian selisihnya buat program konstituennya, sebagian juga untuk teman-temannya yang pengusaha. Perencanaan ini lebih tinggi daripada kapasitas belanja fiskal. Ini yang membuat proses anggaran DPRD selalu rawan korupsi.

“Makanya kudu dibuka. PSI sudah di jalan yang benar. Anggaran siluman selalu terjadi. Tahun 2015 terjadi. E-bujeting sudah ada mengapa muncul anggaran siluman. Di mana masalahnya? Apakah salahnya pada sistem nya tidak smart? Karena gubernurnya bicara tidak smart, berarti merujuk pada pemerintahan sebelumnya,” paparnya.

Yang diketahui Danang, nilai anggarannya tidak berubah. Tapi memmasukkan anggaran lain. Anggaran yang sebelumnya ada dicoret-coret. “Waktu 2015, ada sekolah yang dapat kiriman alat fitness. Minta alat olah raga dapatnya UPS, minta komputer dapetnya alat fitnes. Dimasukkan di luar proses pembahasan resmi. Kenapa bisa, ya bisa karena manual pakai kertas saja,” kata Danang.

Dengan kejadian itu, lanjut Danang, makanya dibikin e-bujeting. Saat itu Gubernur Ahok minta mencarikan sistem yang sederhana dan yang terbaik. Akhirnya dikasih tahu yang terbaik dari Surabaya. Artinya Pemprov DKI sebelum Anies mengimport e-budgeting dari timnya Walikota Surabaya Bu Risma dibawa ke Jakarta.

“Nah yang dibilang tidak smart oleh Anies itu kan berarti Jakarta dan Surabaya,” cetus Danang.***

 

Most Popular

To Top