Hukum

Perempuan & Anak-anak Jadi Bemper Arena Perebutan Kaum Fundamentalis Ekstrim & Fundamentalis Sekuler

DALAM 20 tahun terakhir, pelanggaran dalam Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) telah menelan banyak korban. Dalam kasus intoleransi dan radikalisme dengan mengatasnamakan agama, yang paling depan menjadi korban adalah anak-anak dan kaum perempuan.

Perempuan dengan peran gendernya yang berbeda dengan laki-laki kerap mengalami diskriminasi berlapis dari kelompok intoleran.

“Dia sebagai perempuan dan dia juga berasal dari kelompok minoritas. Kami juga melakukan pemantauan terkait pelanggaran KBB. Terutama korban perempuan dan anak-anak,” kata Komisioner Komnas Perempuan Khariroh Ali di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Temuan Komnas Perempuan dalam kasus Ahmadiyah, Syiah, pendirian rumah ibadah, terkait agama leluhur agama kepercayaan, kaum perempuan mengalami aksi kekerasan berlapis.

“Perempuan-perempuan dari Ahmadiyah dan Syiah mengalami kekerasan verbal dan seksual dalam kasus KBB. Karena para perempuan itu dianggap sebagai pengemban pentransferan nilai-nilai agama kepada anak-anak. Tak heran anak-anak itu selalu menanyakan kepada ibunya tentang musibah yang mereka alami,” papar Khariroh.

Khariroh mencontohkan kondisi anak-anak jemaat HKBP Philadelphia dan Yasmin di Bogor yang sampai saat ini masih beribadah di istana.

“Ketika natal mereka selalu bertanya; “kapan kita bisa natal di gereja sendiri mamah… Kenapa kita tidak bisa natalan di gereja sendiri, tidak ke gereja yang lain…”,” ungkapnya.

Kondisi yang dialami anak-anak itu, menurut Khariroh, sangat lekat dengan perempuan. Sehingga dampak kasus KBB ini, kaum perempuan harus betul-betul mendapatkan perhatian yang serius.

Khariroh mengungkapkan, terkait pelanggaran KBB ini ada empat cluster yang dikaji Komnas Perempuan. Pertama soal penodaan agama atau penyesatan, kedua pendirian rumah ibadah, ketiga terkait pelembagaan diskriminasi antara agama dan keyakinan, penghayat kepercayaan dan keempat keseimbangan politik kedaerahan.

“20 tahun terakhir negara sudah melakukan apa? Komnas HAM, Komnas Perempuan sudah melakukan apa? Adakah praktik baik yang sudah dilakukan untuk para korban perempuan? Ini yang terus menjadi pertanyaan dan kajian kami,” papar Khariroh.

Dalam kacamata Komnas Perempuan, pemerintah dalam menangani pelanggaran KBB selalu bersikap parsial, tidak kompherensif.

“Tidak menyentuh langsung akar persoalan diskriminasi dan toleransi teman-teman dari Ahmadiyah dan Syiah atau kelompok minoritas lainnya,” tegasnya.

Menurutnya, penegakan hukum masih lemah. Pasalnya, penegakan hukum ini selalu mendapat pressure dari gerakan massa.

“Kalau pelaku dihukum, korban harus dihukum. Selalu seperti itu. Hukuman pelaku pelanggar KBB sangat ringan. Tentu saja ini tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku,” ungkapnya.

Komnas Perempuan juga mengamati para korban perempuan kerap kali berjuang sendiri untuk memulihkan trauma akibat menjadi korban para pelanggar KBB.

“Tidak ada upaya pemulihan oleh Negara. Mereka memulihkan diri mereka sendiri. Kadang ada temannya yang datang membantu di pengungsian. Hanya seperti itu saja,” terangnya.

Lebih lanjut, Khariroh mengatakan, kasus pelanggaran KBB penyelesaainnya banyak dipengaruhi sistem demokrasi tingkat lokal. Kalau pemimpin daerahnya kuat, punya perspektif pluralis, ketika ada kasus pelanggaran KBB akan ditangani dengan baik.

Berbeda di daerah lain tidak ada good will dari Pemda untuk menyelesaikan pelanggaran KBB. Hal ini menjadi preseden yang buruk. “Kita bertumpu pada pemimpin di tingkat lokal. Ketika pilkada berganti, kasusnya kemudian mandek,” ujarnya.

Isu perempuan, sambung Khariroh, saat ini menjadi arena perebutan kelompok fundamentalis ekstrimis dan fundamentalis sekuler. Karena memang perempuan menjadi target utama dari sasaran kelompok ekstrimis.

“Kita bisa melihat melihat pendisiplinan tubuh perempuan dengan pemaksaan busana-busana tertentu. Pembatasan pada pemikiran dan mobilitas perempuan dalam kebijakan. Adanya perda-perda diskriminatif atau tindakan kontrol atas nama agama dan moralitas,” tandasnya.

Sementara itu, Dewan Pengawas BPIP Romo Benny Susetyo mengungkapkan masih adanya dikotomi antara mayoritas dan minoritas menjadi salah satu sebab munculnya intoleransi. Padahal, bangsa ini didirikan tidak menggunakan kata mayoritas minoritas.

“Logika mayoritas minoritas itu pemenang pemilu. Bukan lagi berdasarkan agama,” katanya.

Negara Pancasila, kata Romo Benny, tidak mengenal tirani mayoritas. Karena itu, menjadi tugas Mendikbud yang baru untuk memasukkan Pancasila sebagai pendidikan nilai bagi anak-anak penerus bangsa.

“Sekolah tingkat dasar tidak perlu banyak-banyak materi pelajarannya. Cukup menulis, berhitung, membaca dan pendidikan karakter,” ujarnya.

Sejak kecil, anak-anak harus dilatih menerima perbedan. Dilatih bahwa mereka bersama teman-teman yang berbeda suku, agama, etnis itu satu Indonesia. Anak-anak sejak kecil diajak dalam pengalaman-pengalaman perbedaan dan kemajemukan agar menjadi bagian dari cara mereka bertindak.

“Sehingga mereka tidak lagi takut kalau ada pendirian rumah ibadah yang berbeda keyakinan. Karena mereka merasa pendirian rumah ibadah itu bagian dari ekspresi keimanan yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang,” paparnya.

Sejak dini anak-anak dikenalkan dengan keragaman tidak lagi enam agama. Tapi ada bermacam macam agama lokal yang tumbuh dan subur.

“Pendidikan Pancasila tidak lagi doktrinal, tapi habitus, menjadi satu perilaku anak-anak untuk menghayati Pancasila, tidak lagi melihat perbedaan, tapi perbedaan itu menjadi pengertian antara satu dan lainnya saling melengkapi,” terangnya.

Lewat pendidikan sejak dini, kemajemukan, keragaman harus menjadi multikultural. Harus menjadi pilihan siswa, guru dan orangtua dalam membangun ekosistem. Seperti dongeng, tradisi, kemajemukan, kesenian dan keragaman itu ekspresi anak-anak.

Dengan demikian, ada ruang untuk memperkecil kasus-kasus intoleransi yang dibangun dari kesadaran yang timbul dari pribadi dari perjumpaan dengan orang yang berbeda agama.

“Ekosistem ini terbangun dalam kehidupan berbangsa, pendidikan, bernegara dan berkeluarga. Pancasila alat pemersatu dan inspirasi untuk menyatukan perbedaan itu. Pancasila bagian dari fitrah kemanusiaan,” jelasnya.

Karena itu, menurut Romo Benny, negara harus hadir dan memberikan tindakan nyata. Kemajemukan itu menjadi pilihan politik negara karena bagian dari nilai yang harus dijaga bersama.

“Ketika ada tindakan-tindakan kekerasan, intoleransi, ketika ada orang menghalangi orang lain dalam beribadah, negara harus hadir dalam proses penegakan hukum,” tambahnya.***

 

 

 

 

Most Popular

To Top