Nasional

Lebih dari 10% ASN dan 4% Anggota TNI Polri Teridentifikasi Terpapar Radikalisme Agama

SELAMA 12 tahun belakangan ini, lembaga studi Setara Institute mencatat ada 2400 pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dengan 3177 tindakan berupa kekerasan dan persekusi di seluruh Indonesia. Dan kasus pelanggaran KBB paling tinggi terjadi pada tahun 2012.

“Ada 10 provinsi dengan peristiwa KBB tertinggi dalam 12 tahun belakangan ini. Peristiwa ini terjadi di seluruh Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumbar, Sumut dan NTB. Dan peristiwa KBB paling tinggi selama 12 tahun ini terjadi di Provinsi Jawa Barat,” ungkap Direktur Setara Institute, Ismail Hasan saat menjadi pembicara di seminar Tantangan Dalam Merawat Kemajemukan dan Memperkuat Pancasila di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2019).

Setara Institute mencatat, ada 10 aktor negara yang terlibat dalam peristiwa dan tindakan pelanggaran KBB selama 12 tahun. Paling banyak dilakukan oleh aparat kepolisian sebanyak 480 kasus peristiwa KBB. Dilanjutkan dengan Pemda, Kemenag, Satpol PP, Pengadilan, Kejaksaan, TNI, DPRD, Institusi Pendidikan dan pemerintahan desa.

Selain itu, Setara Institute juga mengungkapkan ada 10 aktor non negara yang terlibat dalam pelanggaran KBB. Peringkat tertinggi dilakukan kelompok warga sebanyak 600 peristiwa dan tindakan. Kemudian dilanjutkan dengan Ormas Keagamaan, MUI, FPI, individu, Front Umat Islam (FUI), tokoh agama dan masyarakat, Ormas, Gerakan Reformasi Islam (Garis) dan perusahaan.

Sementara untuk kelompok korbannya, Setara Institute mencatat korban akibat pelanggaran KBB tertinggi dialami kelompok Ahmadiyah sebanyak 544 kasus, diikuti korban aliran keagamaan 334 kasus, umat Kristen 328 kasus, individu 314 kasus, kelompok syiah 153 kasus, warga 139 kasus, umat Islam 79 kasus, umat Katolik 51 kasus, Gafatar 49 kasus, pelajar/mahasiswa 42 kasus.

Setara Institute juga memaparkan para pelaku pelanggaran KBB yang menyasar atau mengganggu rumah ibadah selama 12 tahun belakangan ini. Rumah ibadah yang paling tinggi menjadi korban KBB adalah gereja sebanyak 199 kasus, masjid 133 kasus, rumah ibadah kepercayaan 32 kasus, vihara 15 kasus, klenteng 10 kasus, pura 8 kasus dan 1 kasus rumah ibadah sinagog.

Dengan banyaknya kejadian pelanggaran KBB tersebut, Ismail Hasan meminta negara hendaknya membentuk pemerintahan yang inklusif.

“Sebagai pelaksana sasanti Negara Bhineka Tunggal Ika, kepala negara harus mengeluarkan regulasi payung hukum agar seluruh kementerian, pemerintahan daerah menginklusi, mengakomodasi dan melindungi hak dan kepentingan suku, ras, agama, dan golongan baik dalam bentuk prinsip, sistem, mekanisme, prosedur serta penganggaran,” ujarnya.

Temuan Setara Institute ini membuat Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tersentak. Apalagi dunia pendidikan juga terlibat dalam pelanggaran KBB.

Temuan Setara Institute pada tahun 2016 di Jakarta dan Bandung Raya terhadap 171 SMA Negeri menunjukkan terjadinya persoalan serius masalah intoleransi antarsiswa di sekolah.

“Dalam sebuah survey, ada temuan 4,6% responden mendukung organisasi tertentu yang mendukung larangan pendirian rumah ibadah. 1% responden setuju terhadap gerakan ISIS, 11% responden setuju Indonesia dibangun berdasarkan khilafah, dan 5,8% setuju mengganti dasar negara Pancasila,” ungkap Bambang.

Penelitian kualitatif Setara institute di 10 perguruan tinggi negeri juga ditemukan wacana atau gerakan keagamaan yang berpotensi mengancam bagi negara Pancasila. Radikalisme agama juga menyasar aparatur sipil negara (ASN) sebagai abdi dan pelayan masyarakat.

“Jumlah ASN yang terpapar radikalisme sangat mengkhawatirkan. BPIP mensinyalir ASN yang pro radikalisme atau anti Pancasila jumlahnya lebih 10%. TNI dan polisi juga jadi lahan mentransmisikan paham radikalisme. Ada 4% anggota TNI dan Polri yang terpapar paham yang membahayakan keutuhan negara,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

Dikatakan Bambang, radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan salah satu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang drastis dengan kekerasan dan aksi-aksi ekstrim.

“Ada ciri yang bisa dikenali dari sikap radikal. Di antaranya, intoleran, tidak mau menghargai pendapat dan menghargai keyakinan orang lain. Kedua, fanatik selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Ketiga ekslusif dan membedakan diri dari umat Islam pada umumnya. Keempat, revolusioner. Mereka cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan,” paparnya.

Ekspresi keagaamaan di ruang publik yang intoleran ini, lanjut Bambang, mengancam segi-segi kemajemukan yang telah Indonesia miliki.

“Ancaman ideologis Pancasila menjadi nyata. Karena itu bahwa prakarsa dan intervensi untuk mereduksi ancaman radikalisme saat ini sudah menemukan urgensinya,” tegas mantan wartawan ini.

Bambang mengungkapkan, dalam aspek ideologis, masalah-masalah terkait dengan ideologi negara berangkat dari dua isu utama. Pertama, lemahnya warga negara dan pemerintah dalam merawat dan mentransformasikan ideologi kebangsaan dari mulanya rumusan-rumusan ideal abstrak menjadi praktik-praktik kolektif kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan.

Kedua, ketidakmampuan pemerintah dan masyarakat mencegah infiltrasi narasi dan gerakan kontra ideologi negara dalam berbagai aspek.

“Ada semacam kealpaan dalam konteks ini. Kealpaan inilah yang membuat kelompok-kelompok konservatif eksklusif mudah menginduksi lembaga pendidikan dan lembaga negara kemasyarakatan dengan paham ideologi dan doktrin eksklusif,” tandasnya.***

Most Popular

To Top