Nasional

Lawan Intoleransi & Radikalisme Pakai Dongeng Warisan Nenek Moyang, Beres kok…

SELAMA 15 tahun belakangan ini sikap intoleransi dan radikalisme mengatasnamakan agama dan moral mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua ancaman terhadap ideologi Pancasila itu makin hari kian mengakar.

 Bahkan menjadi semacam cara berpikir bertindak dan berprilaku sebagian besar rakyat Indonesia untuk mendiskriminasikan masyarakat lain yang minoritas. Jika dibiarkan, bakal menjadi ancaman bagi kesatuan NKRI.

 “Yang menjadi pertanyaan mendasar, bagaimana keluar dari situasi intoleransi sikap dan perilaku pemaksaan kehendak yang menggunakan kekerasan secara fisik, maupun verbal. Kebebasan beragama itu dijamin konstitusi. Pasal 29 UUD 45 negara menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan. Dan itu seringkali dilupakan,” ujar anggota Dewan Pengawas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Benny Susetyo di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

 Romo Benny membuka lembaran sejarah kitab-kitab kuno kerajaan Majapahit yang menggambarkan betapa masyarakat pada masa itu bisa hidup rukun dan damai, kendati berbeda keyakinan.

 “Satu agama dengan bermacam aliran. Ada Hindu, ada Budha. Mereka dapat hidup berdampingan bahkan dalam satu tempat ibadah,” ungkapnya.

 Peninggalan candi seribu di Mojokerto menandai bahwa masyarakat Majapahit saat itu bisa hidup saling toleransi. Ada seribu keyakinan lokal dan mereka bisa berdampingan secara damai tanpa adanya sikap intolerans, apalagi radikalisme.

 “Karena ada ekosistem yang pada waktu itu orang mau menerima, menghargai perbedaan. Mereka memiliki satu sikap pandangan hidup bahwa menghargai perbedaan itu bisa saling melengkapi, bukan menjadi halangan bagi orang lain,” paparnya.

 Menurut Romo Benny, mereka bisa merajut persaudaraan karena ada ekosistem tentang pendidikan nilai. Menghargai perbedaan, toleransi, gotong royong, saling memberi masukan melalui pendidikan nilai-nilai keluarga.

 “Nenek moyang kita mengajarkan lewat dongeng. Lewat dongeng itu dibangun suatu sikap walau hidup berbeda berkeyakinan, dapat hidup berdampingan sebagai saudara,” tambahnya.

 Dalam kehidupan rumah tangga, lanjut Romo Benny, perbedaan keyakinan itu sudah biasa. Karena ada ekosistem gotong royong.

 “Di desa-desa selalu melakukan kegiatan bersama. Upacara bersih desa, larungan. Tradisi-tradisi itu yang mengikat seseorang bukan lagi berdasarkan keyakinan beragama, tapi hidup dalam perseduluran,” ungkapnya.

 Sayangnya, akhir-akhir ini ekosistem itu hilang. Generasi milenial saat ini tidak memahami lagi akar budaya bangsanya sendiri.

 “15 tahun masa reformasi ada kekosongan. Pancasila tidak lagi menjadi ekosistem, cara berpikir, bertindak, perilaku, mengambil kebijakan dan sebagai perilaku warga negara,” sesalnya.

 Tak hanya itu, menurut Romo Benny, pengambil kebijakan selalu melihat intoleransi itu berdasarkan hitam putih semata. Tidak melihat bagaimana Pancasila itu bisa ditegakkan sebagai dasar berbangsa dan bernegara.

 “Sehingga kerap kali pembuat kebijakan itu tunduk pada massa. Dan massa itu selalu datang dari daerah yang selalu menjadi masalah,” katanya.

 Kalau ideologi Pancasila itu jadi ideologi bangsa, sudah seharusnya pengambil kebijakan itu konsisten pada Pancasila. Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum. Dengan dasar ini aparat penegak hukum tidak ragu lagi.

 Romo mencontohkan ketidakkonsistenan pemerintah ini soal banyaknya orang yang tidak memahami filosofi pendirian tempat ibadah. Karena memang mereka tidak memahami pasal pendirian rumah ibadah itu secara keseluruhan.

 “Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17 itu tidak mungkin orang tidak mendirikan tempat ibadah. Tapi yang dilihat 90 orang tidak dipenuhi oleh kelurahan. Karena saat itu saya ikut menyusun bersama waktu Maria Farida. Kalau memang tidak ada dukungan (dari masyarakat awam), kewajiban pemerintah untuk memenuhi kewajiban itu (mendirikan tempat ibadah),” terang Romo Benny.

 Tapi mereka tidak menjalankan karena tidak adanya ekosistem Pancasila. Jadi kepatuhan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tidak dipatuhi oleh para pengambil kebijakan.

 Direktur eksekutif Setara institute, Ismail Hasan mengungkapkan banyaknya fakta pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dalam 12 tahun terakhir. Selama itu, mulai banyak bermunculan sikap intoleransi dan radikalisme mengatasnamakan agama dan moralitas.

 “Ini tantangan bagi pemerintahan baru dan bagi kita semua. Ada rasa senang sekaligus cemas dengan kondisi saat ini,” kata Ismail.

 Rasa senang itu karena MPR RI, sebagai lembaga tertinggi negara periode 2019-2024 akan berbeda bobotnya dari MPR sebelumnya.

 “Ada mandat rencana perubahan dasar UUD 45. Agenda politik ini harus membawa Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis dan berkualitas. Memperkuat jaminan hak asasi manusia. Amandemen ini jangan hanya untuk tindakan politik jangka pendek, tapi harus dilakukan jangka panjang,” ujarnya.

 Selain itu, pemerintahan yang dipimpin Jokowi-Ma’ruf Amin juga telah mengakomodir keprihatinan banyak kalangan tentang kondisi intoleransi dan radikalisme yang menjalar ke sektor kehidupan karena adanya pembiaran selama 15 tahun.

 “Yang membuat kami cemas, negara belum punya paradigma. Belum memiliki kerangka kerja dalam mengatasi intoleransi dan radikalisme. Kita tak mau penanganan intoleransi dan radikalisme cuma semata jadi alat politik, memasung kebebasan sipil mengancam hak asasi manusia,” tukasnya.

 Setara Institute mendesak pemerintahan Jokowi-Amin untuk segera merancang suatu kebijakan politik, “Penanganan radikalisme harus secara presisi dalam paradigma dan kerangka hak asasi manusia,” tegasnya.

 Karena itu, lanjut Ismail, MPR yang memiliki legitimasi yang kuat untuk segera menyampaikan kepada presiden untuk mengambil langkah yang tepat dan menjawab persoalan mutakhir tentang jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan dan menguatnya intoleransi radikalisme

 Setara Institute mengungkapkan adanya 421 produk hukum Perda diskriminatif, 71 produk hukum intoleran yang mengakselerasi tindakan intoleransi dan diskriminasi.

 “Sayanganya dalam 10 tahun belakangan ini negara tidak berbuat apa-apa. Bukan hanya dengan mantra 4 pilar kehidupan berbangsa bernegara. Tapi mempromosikan tata pemerintahan yang inklusif,” tambahnya.

 Menurutnya, gagasan ini sebagai formula yang presisi dalam mengatasi intoleransi radikalisme. “Kita tidak ingin kerja pemberantasan terorisme dan penanganan intoleransi ini justru menjadi kontraproduktif. Bahkan menjadi ancaman balik,” tandasnya.***

Most Popular

To Top