Politik

Indonesia Next Leader itu Bukan Kaleng-kaleng, Tapi Anak Muda Milenial yang Berani Gebuk Pemimpin Korup

ANAK-ANAK muda yang tergabung dalam Indonesia Next Leader (INL) sedang mencari potensi-potensi pemimpin masa depan. Tentu saja dari kelas milenial. Karena INL sendiri terdiri dari para kaum muda yang punya cita-cita membangun bangsa.

Yang mereka menyaring bukan hanya pemimpin politik saja, tetapi juga pemimpin-pemimpin kelompok dari berbagai bidang.

Direktur Eksekutif INL, Hokkop Situngkir, mengatakan sebagai langkah pertama leader.

“Ternyata pemimpin-pemimpin ini masih banyak yang tersembunyi. Tapi ada juga pemimpinyang punya kemampuan tapi sebenarnya dalam dirinya itu bisa jadi pemimpin kelompok,” kata Hokkop saat menjadi pembicara dalam Indonesia Next Leader: Whats Next di GIOI Kafe, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/11/2019).

Hokkop, INL tidak berhasil mencari pemimpin dalam proses mencari pemimpin bangsa selanjutnya di 2024 saja. Menurutnya, saat ini potensi-potensi yang dulu harus ditingkatkan.

“Potensi leadernya ya. Tapi kemampuannya harus sama dengan beberapa elemen lainnya, ”katanya.

Menurutnya, langkah kongkrit INL ada banyak. Program pun sudah banyak. Ada program inkubasi bisnis, ada training, memanfaatkan mentor yang sudah INL punya, termasuk membuat kelompok-kelompok yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

“Leadership ini kan isu general. Jadi dikonecting ke mana-mana pun bisa. Politik bisa, wirausaha bisa, start up bisa, ke BUMN bisa. Ke mana-mana bisa. Karena dia leadership. Bukan spesifik keahlian tertentu,” terangnya.

Jadi, lanjut Hokkop, INL berharap semua eleman yang discreening ini adalah dia yang sudah punya modal dasar dulu. Modal dasarnya itu misalnya di bidang bisnis atau bidang pendidikan.

Hokkop juga sempat menyinggung banyaknya pemimpin daerah yang korupsi. Sehingga membuat INL sangat resah.

“Resah karena ada pimpinan yang sudah dogodok segala macam sudah menjadi leadership. Tapi some how dia tidak bisa me-leader dirinya dengan baik. Pasti ada masalah,” paparnya.

Namun demikian, Hokkop menegaskan bahwa INL nggak mau menjadikan pemimpin korup sebagai isu utama. “Nggak ada gunanya kita resah. Sekarang yang potensi lebih banyak ketimbang yang resah,” tambahnya.

Hokkop juga menegaskan tidak mau INL ini terjebak dalam definisi apa itu pemimpin ideal. “Tidak ada yang ideal. Pasti mereka punya basic sendiri-sendiri. Ketika berangkat ke kelompok petani, pasti beda sisi ideal mereka. Ada ragam. Kalau bicara definisi, mungkin kita balik lagi bahwa apa yang disampaikan itu semuanya untuk kebenaran,” tandasnya.

Sekjen Kawal Indonesia Andre Vincent Wenas meminta para kader INL ini sama-sama mengawasi, mencermati proses Pilkada 2020 yang dilakukan serentak di 270 daerah yang akan memilih kepala daerahnya.

“Kalau masing-masing ada dua pasang, berarti ada 540 calon pemimpin yang akan mengubah konstelasi perpolitikan Indonesia. Mereka datang dari berbagai latar belakang, ada partai politik, ada indpenden profesional, pengusaha dan macam-macam lainnya,” kata Andre.

Para kepala daerah ini bagaimanpun juga sebagai calon-calon pemimpin Indonesia ke depan.

“Ketika kita bicara Indonesia Next Leader, berarti kita harus sama-sama mencermati, menseleksi, jangan salah pilih, harus peduli dengan figur-figur yang mau ditampikan pada Pilkada di beberapa daerah nanti,” ujarnya.

Menurut Andre, tugas INL harus bisa memberikan masukan pada konstituen di beberapa daerah yang menggelar Pilkada serentak.

“Jelaskan kepada masyarakat di daerah-daerah itu. Pertama, pemimpin itu visinya apa. Kedua, bisakah mereka menangkap aspirasi masyarakat. Ketiga, bisakah mereka menjadi inspirator dari prilaku sejarah atau track record yang mereka miliki masing-masing,” jelasnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa realitas politik yang terjadi, keterpilihannya para kepala daerah ini tak lepas dari peran partai politik. Karena memang dalam sistem demokrasi, peran parpol masih lebih dominan dan lebih kuat ketimbang calon kepala daerah independen yang diminta langsung oleh masyarakat atau suatu kelompok masyarakat.

“Parpol itu mesin politik. Mesin politik ini harus berfungsi baik. Sebagai filter untuk menyaring calon-calon pemimpin yang lebih baik. Coba sekarang diperhatikan saya mengajak teman-teman anak muda yang kritis ini untuk memilih partai-partai politik mana yang prilaku atau behavior politic-nya yang sesuai dengan aspirasi anak-anak muda,” ajaknya.

Andre membeberkan spesifikasi parpol yang idealis itu, yakni, pertama progresif, mau menjaga amanah yang diberikan rakyat kepada mereka. Kedua tidak korupsi. Ketiga sangat toleran dengan menghargai berbagai perbedaan dan keberagaman suku dan agama. Keempat, berani bersuara terhadap gerakan-gerakan ekstrim yang disebut dengan radikalisme. Berani lantang sebagai bukti untuk membela Pancasila atau NKRI.

“Jadi bukan sekadar jargon. Berani bersuara, tapi nggak berani membuka keborokan-keborokan legislatif, eksekutif, yudikatif, sama aja boong. INL itu bukan kaleng-kaleng. Harus berani menggebuk pemimpin korup,” tegasnya.

Andre mencontohkan soal ribut-ribut anggaran di Jakarta. Ketika bicara partai, partai mana coba yang berani lantang membongkar kebusukan eksekutif dan legislatif itu semua. Kalau melalui Pilkada nanti, harus melalui proses rekrutmen yang transparan, lewat konvensi partai misalnya. Agar kasus kepala daerah yang cenderung korup tidak terpilih.

“Jadi yang dilihat betul-betul kompetensi dan juga diseleksi oleh orang-orang yang memang punya kreadibilitas. Nah partai mana yang melakukan konvensi ini untuk memilih kader-kadernya. Bukan karena dinasti, bukan karena politik uang, bukan karena dia temannya siapa segala macam. Tapi betul-betul konvensi yang profesional dan transparan prosesnya,” terangnya.

Political transparency inilah, menurut Andre sampai saat ini belum membudaya. Masih banyak ruang-ruang gelap dipakai politisi-politisi senior atau politisi lama dengan pola pikir lama untuk melakukan persekongkolan politik yang hasilnya korupsi, nepotisme dan persekongkolan untuk membegal uang APBD atau APBN di tingkat nasional.

Fenomena politik yang baru-baru terjadi di Jakarta inilah, sambung Andre, merupakan salah satu contoh kasus yang luar biasa.

“Anak-anak muda yang membongkar niat jahat eksekutif dan gerombolannya oleh politisi muda dari PSI Wiliam Aditya Sarana atau politisi PDIP Ima Mahdia, harus terus didukung oleh INL. Berikan contoh pembelajaran buat daerah – daerah lain. Bagaimana masyarakat atau politisi bersih lainnya menyisir anggaran? Karena anggaran ini adalah untuk pembangunan Negara, ”tutupnya. ***

 

 

Most Popular

To Top