Pariwisata

Wah… Bikin Izin Usaha Spa Makin Mudah, Terapis Senang, Turis Bakal Betah

UNTUK meningkatkan devisa negara dari sektor pariwisata, pemerintah menargetkan 20 juta wisatawan mancanegara datang ke Indonesia setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Pariwisata, sampai saat ini target yang dicapai baru mencapai 18 juta turis mancanegara yang berkunjung.

Sejak tahun 2009, jumlah wisawatan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia terus meningkat.  Berdasarkan Travel and Tourism Competitive Index (TTCI) yang dilakukan oleh World Economic Forum (WEF) mencatat, di tahun 2013 posisi Indonesia berada di rangking 70 dunia.  Dan  di tahun 2019  rangkingnya naik ke posisi 40.

“Jumlah  sebanyak 20 juta wisatawan itu secara keseluruhan. Kalau target untuk ethno spa sendiri belum ada.  Tapi spa budaya Indonesia menjadi daya tarik dan salah satu nilai jual tersendiri dari salah satu pariwisata nusantara yang kita tawarkan ke mancanegara, ”  ujar Kepala Bidang Manajemen Industri Pariwisata, Asisten Deputi Regulasi dan Industri Wisnu Sriwijaya usai menjadi pembicara di seminar bertemakan “Sosialisasi Regulasi Pemerintah Standar Usaha Spa” di GIOI Coffee,  Menteng,  Jakarta Pusat,  Rabu (30/10/2019).

Karena itu,  sebagai upaya untuk meningkatkan devisa negara melalui industri pariwisata,  pemerintah terus mendorong dan mempermudah para pelaku usaha pariwisata dalam menjalankan roda ekonomi di bidang pariwisata,  termasuk usaha spa.

Salah satu untuk mempermudah dan meningkatkan mutu pelayanan usaha spa, salah satunya harus memenuhi standar usaha spa yang diatur melalui regulasi Kementerian Pariwisata dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019.

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah ini untuk mempermudah para pelaku usaha spa dalam memenuhi standarisasi dan kompetensi yang ditetapkan pemerintah.

“Dengan regulasi yang baru ini,  pelaku usaha spa mudah untuk mendaftarkan usahanya melalui tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Bagaimana menerapkan terkait dengan pelayanan hospitality,  terkait industri pariwisata.  Juga terkait produk dan pelayanan terhadap pengelolaannya, ” ujar Wisnu.

Wisnu menegaskan, regulasi ini merupakan amanat UU No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

“Dalam Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif no 12 tahun 2019 ada  perubahan dengan mengikuti perkembangan.  Ini perlu ditambah atau dikurangi.  Membuat Permen ini kan bersama para akademisi,  pelaku usaha,  juga asosiasi,” tambahnya.

“Pada pasal 14, ada 13 bidang usaha yang harus memenuhi standarisasi dan kompetensi.  Di antaranya hotel,  akomodasi dan sebagainya. Termasuk usaha spa wajib memiliki TDUP,” terangnya.

Selain itu,  di pasal 20 UU No 10 Tahun 2009, seluruh usaha pariwisata wajib mendaftarkan dan mensertifikasikan usahanya.

“Jadi kami mendorong para pengusaha di bidang spa semuanya harus ter-TDUP.  Legalitasnya dengan mendaftarkan usaha pariwisatanya.  Kemudian, begitu bisnisnya sudah berjalan,  dalam rangka meningkatkan daya saing pariwisata, harus memiliki sertifikasi usaha pariwisata,” paparnya.

Saat ini untuk mendapatkan izin usaha spa sangat mudah. TDUP bisa dimiliki hanya dengan 3 syarat saja; IMB,  izin lingkungan dan izin lokasi.

“Sementara untuk mendapatkan sertifikasi syaratnya hanya TDUP saja. Beda lagi dengan hotel, ada beberapa syarat lainnya yang harus dipenuhi.  Di antaranya, layak secara kesehatan,  kwalitas air yang bagus,  plus TDUP. Restoran juga harus ada TDUP,  layak sehat dan kwalitas air.  Sementara spa,  gym center,  biro perjalanan wisata,  cukup TDUP saja baru disertifikasi,” terangnya.

Salah satu pakar  spa Indonesia, Firmansyah Rahim menegaskan, Ethno spa Indonesia sudah memiliki nilai jual tersendiri bagi wisatawan mancanegara.

“Untuk meningkatkan pelayanan mutu,  penting standarisasi usaha spa bagi para pelaku di bidang ini,” jelas Firmansyah.

Standarisasi spa itu,  ungkap Firman, sudah ada sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No  24 Tahun 2014. Kemudian diubah standar usaha spa diatur dengan regulasi dari Kementerian Pariwisata dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang standar usaha spa.

Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik.

“Tujuannya untuk menyeimbangkan jiwa dan raga,  tapi tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia,” tambahnya.

Standar usaha spa itu sendiri,  sambung Firmansyah, merupakan  rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha spa.

“Usaha spa ini merupakan amanat UU No 10  tahun 2009 yang di dalamnya diperintahkan bahwa pelayanan-pelayanan pariwisata itu harus memenuhi standar kompetensi dan standar usahanya,” tambahnya.

Menurut Firmansyah, ada dua yang harus memenuhi kompetensi dan standarnya. Pertama,  standar kompetensi orangnya, yakni terapisnya. Dalam hal ini dikeluarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). Kedua,  pelaku usaha spa itu sendiri.

“Semua orang yang bekerja di bidang pariwisata,  harus ada standar dan kompetensinya.  Spa juga harus.  Orangnya juga kompetensinya.  Termasuk pengusahanya harus memenuhi standar dan kompetensinya,” terangnya.

Dengan adanya standar usaha pelayanan pariwisata ini, Firmansyah berharap  spa Indonesia akan lebih maju dan para pelakunya pun tertib dalam menjalankan usahanya.

Menariknya lagi,  salah satu standar usaha spa yang diatur Permen no 11 tahun 2019 juga mengatur kepada para pengusaha spa untuk menerapkan minimal dua ethno wellness spa Indonesia dalam usahanya.

“Selama ini kalau mau spa,  orang umumnya cuma tau Swedish spa,  Japanese spa,  Thai Spa,  mana spa Indonesianya…? Nah, ini saatnya para pelaku usaha mengenalkan ethno spa Indonesia, ” ucap Firmansyah.

Sampai saat ini, menurut Firmansyah,  sudah ada 15 ethno wellness spa Indonesia yang sudah bersertifikasi dan masuk dalam SKKNI.

“Sebenarnya sudah terdata 21 satu spa tradisional Indonesia. Terapis-terapis kita ini memenuhi standar ethno spa Indonesia.  Kepada setiap pengusaha spa harus mempunyai minimal dua atau tiga ethno spa, ” tambahnya.

Dengan demikian, kata Firmansyah, bila terwujud, ethno wellness spa Indonesia akan dikenal dan go internasional.

“Nanti orang luar negeri datang ke Indonesia, oh mau spa boreh,  mau spa tangan,  atau spa Batak dan banyak lagi,” tandasnya.***

 

Most Popular

To Top