Pariwisata

Pernah Ada Operator Gila di Bali yang Bikin Indonesia Cuma Jadi Tempat Buang “Pup”

UNDANG-UNDANG No 10 Tahun 2009 mengamanatkan kepada para pelaku usaha yang terkait pariwisata wajib memiliki standar usaha dan standar kompetensi usahannya. Termasuk harus memiliki izin usaha atau yang disebut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

“Penerapan dari TDUP adalah standar dan sertifikasi usaha untuk meningkatkan daya saing usaha. Perizinan ini juga bertujuan untuk; pertama, menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Kedua, menjadi sumber informasi perizinan berusaha di sektor pariwisata baik perorangan maupun non perorangan,” ungkap Kepala Bidang Manajemen Industri Pariwisata, Asisten Deputi Regulasi dan Industri Kementerian Pariwisata Wisnu Sriwijaya usai menjadi pembicara di seminar bertemakan “Sosialisasi Regulasi Pemerintah Standar Usaha Spa” di GIOI Coffee,  Menteng,  Jakarta Pusat,  Rabu (30/10/2019).

Saat ini, untuk mendapatkan izin usaha pariwisata sangat mudah. Untuk perusahaan persyaratannya hanya akte pendirian dan NPWP. Sementara bagi perorangan cukup E-KTP dan NPWP saja.

Langkah berikutnya adalah membuat TDUP. Persyaratannya pun mudah, yakni; IMB, izin lokasi dan izin lingkungan. TDUP ini menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikasi. Proses sertifikasi ini juga harus melalui penilaian sesuai Permen standar usaha pariwisata serta pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha pariwisata tersebut.

“TDUP ini yang memverifikasi dinas-dinas pariwisata setempat. Tiap daerah pun sama diserahkan kepada dinas-dinas pariwisata setempat,” kata Wisnu.

Untuk proses perizinan itu sendiri sangat mudah. Cukup melakukan proses dengan membuka link www.oss.go.id.

“Ini bukan hanya pariwisata saja.  Tapi untuk semua perizinan usaha.  Perseorangan harus mengupload E- KTP dan  NPWP. Kemudian   mendapatkan akun. Mau bidang spa, misalnya ada kolom perizinannya sendiri,” terang Wisnu.

Praktisi ethno spa Indonesia Akhyarudin meminta kepada para pelaku usaha spa ketika baru memulai usahanya tidak hanya sekadar berorientasi mencari untung semata. Namun harus memiliki idealisme.

“Kalau buka usaha di Jakarta hormati budaya Betawi.  Menu ethno spa tangas harus ada. Kalau mau bangun di Jawa Tengah utamakan Javanese spa. begitu pun di Medan, harus ada oukup spa. Bisa ditambah spa papua  atau ethno spa lainnya.“ jelasnya.

Bukan hanya ethno spa saja, menurut Akhyarudin, aromaterapinya juga perlu diperhatikan. Karena 80℅ aromaterapi ini hasil dari produk rempah-rempah hasil bumi Indonesia.

“Kalau punya idealisme yang kuat terutama filosofi budaya yang kuat, mata rantainya luar biasa. Di rempah-rempah ada gerakan perdagangan, gerakan ekonomi, termasuk gerakan ekonomi kreatif untuk aromaterapi,” paparnya.

Salah satu bentuk idealisme adalah temuan 9 ethno spa oleh Indonesia wellness master association (IWMA).  Lembaga ini isinya para professor-profesor dan Doktor yang menemukan budaya 9 ethno spa, di luar Balinese dan Javanese Spa.

“Dari 9 ethno,  ada satu pemikiran besar siapa anak bangsa yang mau peduli. Bisa menjadikan ethno spa ini sebagai health tourism. Yakin bisa kalau kita kompak,” tambahnya.

Sampai saat ini sudah 15 ethno spa yang digarap IWMA dan sudah memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

“Angkanya sih yakin lebih dari 21 ethno spa. Ada 754 suku budaya.  Tiap budaya memiliki filosofi dalam pengobatan. Riset baru menemukan 20 ethno spa. Yang bayar profesor itu siapa?  Yang berani bayar para profesor itu, ya Indspa,” tegasnya.

Yang memiliki idealisme untuk menggali kekayaan budaya Indonesia, sambung Akhyarudin, masih sedikit. Dan yang sangat disayangkan, ethno spa ini tidak menjadi prioritas pemerintah untuk dipromosikan sebagai budaya Indonesia ke mancanegara.

“5 tahun kemarin, target 20 juta undang wisatawan mancanegara nggak tercapai. Karena yang ditawarkan membuat para turis itu bingung. Ujung-ujungnya mereka datang ke Bali juga. Bali babak belur, terjadi overload,” ungkapnya.

Ujungnya lagi ada operator gila di Bali. Orang asing punya toko di Bali,  operator dari negaranya. Kemudian undang wisatawan dari negara mereka juga. Disuruh belanja di toko yang mereka bikin,  lalu mereka juga yang antar pulang.

“Kalau bahasa almarhum Jop Ave, kita cuma dapet “pup” nya aja.  Intinya, jangan jadikan Indonesia cuma tempat buang kotoran,” katanya.

14 dari 15 ethno sudah ada SKKNI.  Persoalannya mau atau tidak para stakeholder menggerakkan ethno spa ini.

“Nah, biar ada “cuan”-nya, perlu kekuatan marketing.  Biar kompak, pelaku usaha spa harus gabung  ke Indspa (Indonesia Spa). Kalau pemilik usaha, jadilah member WHEA, isinya pengusaha semua.  Kalau mau pendidikan, masuknya ESA,” tutupnya.***

 

 

Most Popular

To Top