Pariwisata

Gubernur DKI Udah Dukung, Buka Usaha Spa Nggak Perlu Ngumpet-ngumpet Lagi

SAMPAI saat ini masih banyak orang menilai bahwa spa identik dengan tempat hiburan. Padahal, spa adalah bagian dari praktik pengobatan secara tradisional dan menjadi salah satu destinasi pariwisata Indonesia. Karena spa sebagai bagian budaya.

 

Di beberapa daerah, spa masih didefinisikan sebagai bagian dari tempat hiburan. Namun di Jakarta, sejak dikeluarkannya Perda terbaru, spa bukan lagi sebagai hiburan.

 

“Jadi tidak lagi membuka usaha spa dengan ngumpet-ngumpet. Nggak takut lagi kalau usaha spa pajaknya disamakan dengan pajak tempat hiburan,” kata praktisi spa Firmansyah Rahim saat menjadi pembicara dalam Seminar bertema “Sosialisasi Regulasi Pemerintah Soal Standar Usaha Spa” di Kafe GIOI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

 

Menurut Firmansyah, sampai saat ini masih banyak orang takut membuka usaha spa lantaran biaya pajaknya yang tinggi. Padahal, usaha spa saat ini sudah dipermudah oleh pemerintah dan pajaknya tidak lagi masuk kelompok pajak tempat hiburan.

 

“Pajak hiburan dan spa di Jakarta sudah berbeda. Pajak tempat hiburan rangenya 10% sampai 70%. Tak heran kalau ada yang sampai saat ini usaha diubah jadi panti pijat supaya nggak kena pajak hiburan. Banyak orang buka usaha spa berkedok panti pijat,” katanya.

 

Firmasnyah berharap bisnis kesehatan dan kebugaran spa ini dapat tumbuh dengan baik, bahkan makin berkembang ke depannya.

 

“Jadi nggak ngumpet-ngumpet lagi. Diharapkan pemerintah pusat dan daerah memberikan pembinaan kepada para pelaku spa agar dunia pariwisata Indonesia menjadi lebih baik dan maju,” tambahnya.

 

Apalagi, lanjut Ketua LSU Tirta Nirwana Indonesia, Kementerian Pariwisata ini ditarget dalam setahun harus bisa mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia.

 

“Kita memiliki 21 ethno spa. 15 di antaranya sudah ber SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Ethno spa ini harus dijadikan salah satu daya tarik wisatawan mancanegara. Kami juga berharap kepada pemerintah untuk terus mensosialisasikan berbagai kemudahan bagi pelaku spa dalam menjalankan usahanya,” ujarnya.

 

Kepala Seksi Hiburan Dinas Pariwista DKI Jakarta Iffan menyatakan dukungannya kepada para pelaku usaha spa untuk mengembangkan bisnisnya demi kemajuan industri pariwisata di Indonesia sehingga menambah devisa bagi negara.

 

“Kami meminta para pelaku usaha untuk masuk asosiasi usaha spa. Dengan bergabung dalam asosiasi spa, berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi para pengusaha di bidang spa akan lebih didengar oleh pemerintah. Dengan bermitra sama para pelaku spa, pasti akan kami dengar,” kata Iffan.

 

Menurut Iffan, ke depannya dinas pariwisata DKI Jakarta akan menertibkan mana itu usaha spa dan mana usaha hiburan.

 

“Supaya kami dapat memberikan legitimasi yang benar pada setiap usaha spa,” ucapnya.

 

Menurut Iffan, usaha spa itu harus ada standarisasinya, pekerjanya juga harus ada standarisasi dan kompetensinya. Tempat hiburan juga demikian.

 

“Karena ini menyangkut pelayanan. Jadi sudah dibedakan antara spa dan tempat hiburan,” jelas Iffan.

 

Untuk menertibkan usaha spa ini, di tahun 2020 mendatang, pihaknya akan menggandeng kepolisian untuk menyisir semua tempat usaha spa. Sebab, pihaknya sudah membuat parameter spa yang memiliki standarisasi dan kompetensi.

 

“Sebagai Pembina, kami juga butuh sumbangan pemikiran dari asosiasi. Tanpa asosiasi kami sulit bermitra. Apapun usaha itu kalau benar, pasti benar,” ujarnya.

 

Sebagai Pembina para pengusaha spa, Dinas Pariwisata DKI Jakarta meminta para pelaku usaha spa melengkepi berbagai perizinan dan standarisasi serta kompetensi yang sudah ditetapkan pemerintah.

 

“Memang sangat berat, tapi ini berdasarkan niat baik kami,” katanya.

 

Karena itu, lanjut Iffan, untuk meningkatkan kualitas dan mutu usaha spa, setiap tahun Dinas Pariwisata DKI Jakarta membuka pelatihan buat para terapis usaha spa.

 

“Pelatihan ini terbuka buat semua terapis yang bekerja di tempat usaha spa. Tidak pakai biaya dan itu gratis. Silakan dimanfaatkan. Termasuk pelatihan bartender juga ada,” tandasnya.

 

Standar usaha spa yang benar, menurut Iffan sampai hari ini pihaknya masih merasa kesulitan. Ia mencontohkan ketika ada rekanan dari Timur Tengah dan Afghanistan yang ingin menikmati spa Indonesia.

 

“Saat spa mereka nggak mau dicampur. Mereka minta untuk dipisah antara tempat lelaki dan perempuan. Di sinilah masalah kami. Dan di sini pula kami butuh masukan dari mitra-mitra para pelaku usaha spa, supaya kami Pemprov DKI juga mudah membantu mempromosikan spa Indonesia ke luar negeri,” tandas Iffan.***

 

 

 

Most Popular

To Top