Nasional

Defisit BPJSK, Tidak Semua Salah Pemerintah, Masyarakat juga Belum Move On dari Tradisi Bantuan Sosial

Ayonews, Jakarta

Miss manajemen dalam BPJS Kesehatan bisa jadi penyebab defisit anggaran dan menimbulkan kerugian negara. Ada pendapatan dan pengeluaran yang tak seimbang.

Namun juga tidak keseluruhan menjadi kesalahan pemerintah atau lembaga BPJSK semata, tapi juga kesalahan pada masyatakat pengguna salah satu jaminan kesehatan nasional (JKN) ini.

Demikian diungkapkan Kepala Kajian Kebijakan Sosial Lembaga Management FEB UI, Ferdinandus Santosa Nggao saat diskusi soal BPJS Kesehatan dan problemnya bersama Komunitas Anak Bangsa akhir pekan kemarin.

Menurut Ferdi, BPJS Kesehatan memang merupakan tuntutan undang-undang. Namun dalam pelaksaannya malah membuat APBN mengalami defisit anggaran.

“Ada tiga titik penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Pertama pemerintah, kedua BPJSK dan ketiga masyarakat. Banyak yang harus diperbaiki dari ketiga pihak ini,” ujar Ferdi.

Dari sisi pemerintah, jaminan kesehatan nasional ini masih mengandalkan iuran, belum ada sumber atau pos lain yang menjamin agar program kesehatan sosial itu bisa berkelanjutan. Kedua, banyak data penerima bantuan iuran (PBI) BPJSK bermasalah.

Data tahun 2018 menunjukkan, kepesertaan BPJSK sudah nencapai 83.7%. Masih ada 16,3% yang belum ikut. Problemnya bukan hanya masih minimnya fasilitas, namun juga terkait sistem administrasi yang masih acak-acakan.

Masih banyak data PBI yang bermasalah, Faskes terbatas karena penerapan sistem akreditasi rumah sakit, penerapan sanksi yang lemah kepada PBI yang tak patuh iuran, sosialisasi yang belum optimal, pengelolaan dana kapitasi (iuran yang harus dibayar dimuka) yang tidak profesional dan cakupan yang tak terbatas (semua jenis penyakit dicover BPJSK)

Kedua, dari sisi lembaga, BPJSK itu sendiri masih banyak kelemahannya. Di antaranya masih belum maksimal dalam melakukan penagihan kepada peserta BPJSK (PBI) yang menunggak iuran, lemahnya dalam manajemen data peserta.

“Ada peserta yang tidak berhak menerima, tapi diberi pelayanan. Ada 27,4 juta NIK bermasalah. Ada 10,1 juta Nik ganda. Dan ada 2 juta nggak punya faskes. Bahkan ada temuan 1 juta nama peserta BPJSK yang ternyata sudah meninggal, ” ungkap Ferdi.

Ketiga, dari sisi masyarakat yang masih rendah akan kesadaran pentingnya asuransi kesehatan. Tercatat hingga kini masih 11% warga masyarakat yang sadar pentingnya asuransi komersil.

“Nggak sedikit masyarakat yang belum move on dari bantuan nasional ke asuransi sosial yang sifatnya gotong royong ini. Belum lagi tingkat kepatuhan untuk membayar iuran yang masih rendah, prilaku hidup sehat yang masih kurang. Diperparah dengan budaya ke rumah sakit ketika penyakitnya sudah parah,” paparnya.

Hingga kini, kepesertaan BPJSK semakin menurun. Bukan karena menurunnya minat masyarakat untuk memanfaatkan JKN tersebut. Tapi karena adanya penertiban administrasi.

“Data-data yang menipulatif itu mulai dibersihkan. PBI mencapai 59,% dibiayai negara. Paling kecil pekerja mandiri cuma 17%, tapi menjadi penyumbang devisit terbesar dan pengguna paling banyak,” ungkapnya.

Ditambah lagi munculnya kesenjangan sosial karena belum meratanya program BPJSK untuk dinikmati masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

“Kebanyakan pengguna JKN ini di kota-kota. Di kota memang besar porsinya, karena akses kesehatan banyak di kota. Belum lagi anggaran 2,5 triliun buat Puskesmas banyak mengendap di pemerintahan daerah. Ini yang masih jadi kendala,” tandasnya.(WRC Jakarta)

Most Popular

To Top