Nasional

BPJS Kesehatan Tekor, Masalahnya Ada di 3 Titik Ini!

Ayonews, Jakarta

Angka defisit BPJS Kesehatan pada 2019 diperkirakan mencapai Rp 28 triliun. Padahal, warga negara pengguna fasilitas kesehatan moderen di Indonesia cuma 34,41%.

“65,59% masih menggunakan pengobatan tradisonal. Bagaimana, masih lebih besar yang tidak menggunakan BPJS Kesehatan. Ironisnya, Bagaimana bisa tekor?” mengungkapkan Teguh Mudiyono, Pemerhati Kesehatan dari Perkumpulan Amerta saat menjadi pembicara dalam Forum Grup Diskusi Komunitas Anak Bangsa (KAB) di Jl Cikatomas, Jakarta Selatan (19/9/2019).

Menurut Teguh, di Indonesia, layanan kesehatan ada dua jenis. Layanan moderen dan tradisional. Sampai saat ini, layanan tradisional masih lebih dominan dari layanan kesehatan moderen.

Berdasarkan penelitian, pada tahun 2018, akses kesehatan rumah sakit ke bagian Timur Indonesia semakin sulit ditemukan. Jumlah keseluruhan rumah sakit di Indonesia 27% dari fasilitas kesehatan lainnya.

“Semakin ke Timur Indonesia, sulit menemukan bidan. Yang ada dukun beranak,” papar Teguh.

Menurut Teguh, pengobatan tradisional itu dianaktirikan. Padahal, sudah dikeluarkan BPJS kesehatan juga mengcover layanan kesehatan berbasis pengobatan tradisional.

Kesenjangan dalam layanan kesehatan ini nyata dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah Timur.

“Papua, misalnya, mengalokasikan anggaran kesehatannya sangat besar. Ternyata tidak mengubah. Di sini, ada yang mengeluarkan dengan isu korupsi yang menggagalkan niat baik otonomi daerah,” ungkap Teguh.

Kerusuhan Papua beberapa pekan yang lalu itu tidak disangkal merupakan bagian dari bola salju yang disediakan tersebut.

“Terlampir dalam layanan kesehatan. Bangunan Puskesmas di sana bagus-bagus, tapi tidak ada dokternya. Bidannya terbatas, peralatan kesehatan hanya seadanya,” kata Teguh.

Sementara itu, Kepala Kajian Kebijakan Sosial Lembaga Manajemen FEB UI Ferdinandus Santosa Nggao menyatakan bahwa aktor utama BPJS Kesehatan itu ada tiga. Pertama, lembaga BPJS Kesehatan tersebut sebagai pengelola, kedua, pemerintah dan ketiga masyarakat.

“Problemnya ada di tiga titik ini,” kata Ferdi.

Menurut Ferdi, manajemen BPJS bukan berdasarkan risiko, tetapi prinsip kemampuan.

“Tidak seperti asuransi, yang memang punya tujuan komersial. Prinsip asuransi komersil itu ada dana mengendap, labanya untuk pengembangan. Misalnya, dari 100 orang yang membayar premi yang sakit 15 orang. Dia bisa mengembangkan 20% dana yang mengendap tersebut,” papar Ferdi.

Menurut Ferdi, bila BPJS Kesehatan tetap mempertahankan manajemen seperti ini sampai kapan pun jebol, “katanya.

Namun demikian, BPJS Kesehatan tidak bisa tidak harus ada. Karena merupakan perintah undang-undang yang memberikan Jaminan Sosial kepada seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Ini salah satu hasil perjuangan Reformasi 98,” tegasnya.

BPJS Kesehatan sebagai model Pengeluaran Sosial, Ferdi, menjadi dua bagian. Pertama sebagai bentuk bantuan sosial yang dibiayai penuh dari APBN / APBD. Kedua sebagai asuransi sosial yang dibiayai dari kontribusi / iuran dan APBN / APBD.

BPJS merupakan perintah UU yang regulasinya mulai dari UUD 45 Pasal 28 ayat 3, pasal 34 ayat 2, TAP MPR RI No X Tahun 2001, UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN kemudian UU No 40 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Harusnya, kata Ferdi, BPJS kesehatan sudah dilaksanakan sejak tahun 2004. Tapi entah mengapa, asuransi sosial seperti ini dijalankan oleh pemerintah saat itu. BPJS baru dilaksanakan 2014.

“Berhubungan pemerintahan Jokowi ini ketiban bebannya,” terang Ferdi.

Karena Prinsip Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan itu mengerti, ini yang membuat sulit dijalankan rakyat. Akhirnya, beban itu kembali ditanggung APBN.

Sejatinya, sambung Ferdi, sasaran utama BPJS Kesehatan itu masyarakat kelas bawah. Sementara masyarakat kelas atas dapat mempertahankan diri dengan tabungan, ada dana pensiun, dapat bisnis, dapat mengakses kesehatan dari kemampuan percaya sendiri.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat kelas atas pun ikut iuran, karena ada prinsip gotong royong itu.

“Tidak salah kelas atas, harus pakai BPJS Kesehatan. Misinya yang harus dipahami,” tandas Ferdi. ***

Most Popular

To Top