Nasional

Anggaran BPJS Kesehatan Jebol, Dirut Rumah Sakit Tersangka, Dokter “Cakar-cakaran, Pasien Pun Banyak Telantar

Ayonews, Jakarta

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan tekor, anggaran belanja mencapai 28 triliun, APBN terus dikuras.

Ada kecurigaan bila defisit anggaran BPJS ini memang sengaja untuk menjebol APBN. Alhasil, masyarakat yang menjadi pasien BPJS banyak yang telantar.

“BPJS itu ibarat sumur tanpa dasar. Berapa pun dana yang digelontorkan pasti hilang. Inilah carut marutnya BPJS. Orang luar negeri malah menganggap Indonesia ini hebat, bisa bikin asuransi sosial dengan menggunakan APBN,” ungkap Pemerhati Kesehatan dari Perkumpulan Amerta, Teguh Mudjiyono, di tengah diskusi Komunitas Anak Bangsa (KAB), Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Yang jadi pertanyaan, BPJS itu penyedia asuransi kesehatan atau lembaga penyedia layanan kesehatan. Kalau BPJS sebagai asuransi, banyak uang yang dilanggar.

Soal jumlah membantah, Teguh menyetujui ini sudah menjadi rahasia umum. Banyak yang bermain kotor. Entah dilakukan oleh manajemen rumah sakit, dokter, apotik dan sebagainya yang membuat penggelembungan anggaran.

Teguh mengungkapkan, rumah sakit bisa nyuri asuransi sudah jadi obrolan banyak pihak. Belum lagi, gosip soal uang ‘pelicin’ buat pencairan klaim BPJS antarrumah sakit makin gencar terdengar.

“Perlu mengundang dokter untuk memperbincangkan masalah ini. Seorang direktur rumah sakit jadi tersangka korupsi pun sudah menjadi indikator adanya anggaran BPJS. Pasien telantar karena layanan buat BPJS tidak diprioritaskan. Banyak pasien, tiga hari kemudian baru saja dibuka untuk mencari penyakitnya. tak sedikit yang ditolak, “ungkapnya.

Jadi, program JKN ini cuma buat ngabisin banyak duit mereka yang tinggal di kawasan perkotaan.

“Sementara mereka yang tinggal di pelosok daerah, masih lebih mengandalkan pengobatan tradisional yang tidak memenuhi BPJS,” tambahnya.

Selain itu, perlukan BPJS juga menarik dan ketimpangan antara yang punya akses kesehatan dan yang tak punya akses.

“Layanan kesehatan tradisional posisinya menjadi anak tiri,” tegasnya

Karena BPJS ini dipakai oleh masyarakat yang mudah diakses rumah sakit. Seperti halnya masyarakat urban yang notabene paling banyak terdaftar di BPJS dan akses kesehatannya pun banyak.

“Dari analisis pengetahuan rumah tangga terkait dengan akses ke rumah sakit berdasarkan provinsi, DIY Yogyakarta mengatur urutan kemudahan mengakses rumah sakit, Bali urutan kedua. Sementara kedua paling rendah ditempati masyarakat Provinsi Sumbawa Barat, dan paling bawah warga Provinsi Papua,” terang Teguh.

Keterbatasan lain juga terletak di antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Masyarakat kota tentu saja dapat menikmati layanan rumah sakit moderen dengan tenaga medis dan peralatan yang lengkap.

Berbeda dengan masyarakat, untuk mendapatkan bidan saja susah. Selain dokter umum, sementara dokter spesialis juga masih jauh dari impian mereka untuk bisa membantu dalam layanan kesehatan moderen.

“Akses spesialis, dokter gigi, praktik bidan mandiri, angkanya masih sulit, masih di 31%. Bahkan di antara dokter spesialis pun di BPJS Kesehatan ini pada” cakar-cakaran “, karena hadiah gratis buat dokter spesialis mata atau spesialis gigi berbeda,” tambah Teguh.

Ferdinand Sentosa Nggao, Kepala Kajian Kebijakan Sosial Lembaga Manajemen FEB UI meminta agar BPJS Kesehatan sebagai Jaminan sosial merupakan wujud tanggung jawab negara kepada masyarakat.

“Negara harus hadir. Jaminan sosial ini untuk seluruh warga negara,” tambahnya.

Transformasi Jaminan sosial melalui bantuan sosial dalam bentuk Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal. Kemudian asuransi sosial dalam bentuk BPJS Kesehatan dan iuran. Bantuan terbatas, seperti untuk PNS (Askes dan Taspen), TNI / Polri (Asabri), Tenaga Kerja (Jamsostek) dan bantusn yang universal di mana saja semua warga negara menerima Jaminan Sosial tersebut.

Mengungkap, Prinsip Jaminan Sosial harus memenuhi beberapa kriteria, dienuhi; pertama, prinsip kegotongroyongan, kedua, Nirlaba, ketiga, keterbukaan, keempat, kehati-hatian, penilaian, akuntabilitas, keenam, portabilitas, ketujuh, kepesertaan diperlukan, kedelapan, dana amanat, kesembilan hasil dan untuk kepentingan peserta sebesar-besarnya.

“Sasaran utama Jaminan sosial itu adalah masyarakat kelas bawah. Sementara kelas menengah dan kelas atas disetujui menggunakan asuransi komersil sebagai Jaminan kesehatan. Namun pada praktiknya, baik masyarakat kelas bawah, menengah, maupun kelas atas dapat menikmati BPJS. Karena itu, iuran dan kegotongroyongan tersebut , “papar Ferdi.

Soal carut marutnya BPJS Kesehatan yang dikeluarkan ini, Ferdi pertanggungjawaban karena Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang memiliki tugas pengawasan BPJS eksternal, yang melakukan pemantauan dan pemantauan program dukungan, Jaminan sosial, tidak melakukan semestinya.

Padahal, sesuai amanat Pasal 6 sd Pasal 12 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, DJSN ini merupakan penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

DJSN merupakan lembaga pemerintahan tambahan, yang saat ini oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara disebut sebagai lembaga non struktural (LNS).

“Sebagai lembaga penunjang eksekutif, DJSN ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tapi kiprahnya dikalahkan oleh BPJS itu sendiri yang harus dikontrol. Begitu BPJS carut marut, peran DJSN tak terlihat. Malah yang dominan BPJS itu sendiri bersama Kemenkeu,” papar Ferdi.

Padahal, lanjut Ferdi, DJSN memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan dan izin penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Tim WRC Jakarta)

 

Most Popular

To Top