Nasional

Tak Bisa Didikte, Tak Bisa Distir, Jokowi Tidak Takut Megawati

Ayonews, Jakarta

Komunitas Anak Bangsa (KAB) mengajukan 10 kriteria pemimpin masa depan yang sudah digagas  sejak Juli 2019. 10 kriteria ini dipandang perlu sebagai acuan dalam memilih pemimpin, termasuk para pembantu Jokowi di kabinet 2019-2024.

Ketua panitia Andre Vincent Wenas di sela-sela acara diskusi bertajuk “Presiden Rakyat Bukan Presiden Partai” di Dapur Ciragil, Jakarta Selatan, (28/8/2019) mengungkapkan, 10 kriteria ini merupakan hasil pemikiran dari berbagai elemen masyarakat seperti akademisi, pengusaha, relawan, aktivis sosial dan lain-lain, yang dilakukan melalui beberapa kali focus group discussion (FGD), sampai akhirnya terkristal menjadi 10 kriteria, sebagai berikut:

1. Nasionalis & Pancasilais sejati

2. Memiliki keberpihakan pada masyarakat, terutama masyarakat miskin

3. Berani bertindak tegas terhadap sikap intoleran dan SARA

4. Bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

5. Sehat jasmani dan rohani

6. Memiliki kecerdasan intelektual dan emosional

7. Ahli di bidangnya dan memiliki rekam jejak serta prestasi yang baik

8. Mampu bekerja secara tim dan mampu menggerakkan tim

9. Memiliki jiwa kepemimpinan yang berani membuat keputusan dan terobosan sesuai perkembangan zaman.

10. Aktif mempromosikan sejarah, warisan budaya dan karakter bangsa.

Munculnya ide ini, menurut Andre, sebagai bagian dari KAB mengawal pemerintahan Jokowi mendatang.

KAB khawatir, Jokowi mendapat tekanan, tak hanya dari Parpol pengusungnya, tapi juga dari para relawan-relawan, sehingga salah memilih anggota kabinetnya.

“Ada kekhawatiran munculnya nasionalis gadungan. Mereka merengek-rengek kepada Jokowi minta jabatan. Bukan berpihak pada kepentingan masyarakat, tapi pada kepentingan pribadinya,” ujarnya.

Andre mengingatkan kepada relawan dan Parpol agar tidak menyandera Jokowi.

“Esensinya relawan itu ya bekerja secara rela. Mereka digerakkan dengan motivasi membangun bangsa dengan nilai-nilai luhurnya. Bergerak dan berjuang tanpa pamrih, itu baru relawan,” tegas Andre.

Andre menilai hal yang wajar bila ada relawan meminta kompensasi politik pada Jokowi. Namun demikian jangan sampai membuat manuver-manuver politik dengan memaksakan dirinya, kelompoknya untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau kemudian memaksakan dengan cara manuver politik, sama saja dengan melestarikan dan mengembangbiakkan bibit-bibit korupsi, kolusi dan nepotisme. Akhirnya, penyakit bangsa ini tidak bisa hilang. Mereka inilah yang kita sebut sebagai nasionalis gadungan,” terangnya.

Tak hanya dari kelompok relawan, Andre juga menyoroti manuver Parpol untuk mendorong orang-orang nya untuk mendapat posisi. .Mereka banyak yang oportunis. Melihat figur Jokowi ini kuat. Tapi di belakang ada agenda tersendiri untuk memanfaatkan kekuasaan,” paparnya.

Andre yakin, Jokowi punya sikap teguh sebagai presiden yang memiliki hak prerogatif untuk memilih pembantu-pembantunya di kabinet mendatang.

“Belajar dari 5 tahun belakangan ini, bagaimana kelompok relawan dan Parpol menyerahkan kadernya yang ternyata tidak kompeten, tidak profesional mengisi jabatan menteri. Jangan sampai relawan dan Parpol menyandera Jokowi,” tegasnya.

Andre percaya Jokowi bisa tegas sebagai pemimpin negara. Pernyataan Jokowi bahwa dirinya tidak punya beban merupakan sinyal kuat kepada para ketua partai dan relawan kalau ia tidak bisa distir.

“Saya percaya Jokowi tidak takut terhadap pemimpin partai manapun. Jokowi sudah mengirimkan sinyal bahwa dia tidak bisa didikte. Semua golongan dan elemen masyarakat boleh mengusulkan siapa saja yang layak menjadi menteri. Tapi caranya harus elegan dan bermartabat,” jelasnya.

Kalau di kemudian hari ternyata, kabinet diisi orang Parpol, menurut Andre, jangan juga menyalahkan Jokowi.

“Pengamat bisa saja bicara politik utang budi. Tapi itu sudah menjadi hak prerogatif presiden. Hak itu sudah diatur UU. Bisa saja orang profesional itu ditunjuk jadi menteri dan kebetulan dia kader partai. Jangan juga terjebak dalam dikotomi parpol dan non parpol,” ujarnya.

Andre menilai, 50% anggota kabinet saat ini sudah cukup bagus. Sisanya harus diganti.

“Sri Mulyani masih potensial, Susi juga oke. Kita menilai kinerjanya setelah reshuffle terakhir . Walaupun belum memuaskan, saya kira pemerintahan Jokowi sudah bagus,” karanya.

Jokowi memang memilih pembantunya berdasarkan profesionalisme dan ada juga hitungan realistis.

“Yang realistis ini bukan karena profesional, tapi realistis dan dibutuhkan. Biasanya menteri ini punya akses yang kuat dan bagus secara jaringan politik dan keamanan,” tandasnya.(Lukman Hakim)

Most Popular

To Top