Nasional

Sesuatu yang Tak Bisa Diterima, Romo Magnis Suseno Tersinggung Anak Bung Karno Sebut Presiden Petugas Partai

Ayonews, Jakarta
Komunitas Anak Bangsa (KAB) siap mengawal kepemimpinan Presiden Joko Widodo lima tahun ke depan. Komunitas yang terdiri dari para akademisi, aktifis dan relawan ini melihat bahwa tantangan Presiden Jokowi bakal makin berat. Ancaman terhadap ideologi, perpecahan bangsa, radikalisme, demarkasi antara Islam & Non Islam, Jawa & Non Jawa, makin melebar.

Jokowi dinilai belum terlalu kuat menghadapi ancaman dan tantangan tersebut. Karena itu, sebagai warga negara yang peduli, tidak bisa berpangku tangan. Pemilu memang sudah selesai, namun demikian, tanpa ada yang menegur dan menjewer, Jokowi juga bisa salah.

Semua elemen bangsa diminta untuk terus menerus mengingatkan presiden. Bahkan kalau perlu terus dikritik dan didemo agar setia pada aspirasi rakyat dan mensejahterakan rakyat. Sebagai bentuk kepedulian dengan negara ini, Komunitas Anak Bangsa (KAB) bertekad akan memberikan 10 rekomendasi kepada Presiden Jokowi dalam menjalankan amanah rakyat 5 tahun ke depan.

Melalui semangat 3M (Mengubah, Membangun dan Mengabdi) kepada negara, KAB mengawali dengan menggelar diskusi bertemakan “Presiden Rakyat Bukan Presiden Partai” di Dapur Ciragil, Selasa (28/8/2019) sekitar pukul 14.00 – 17.00 WIB.

“Bicara tagline Presiden Rakyat Bukan Presiden Partai, maka bicara soal hak prerogatif presiden. Hak prerogative itu sepenuhnya harus diseksekusi Jokowi,” ujar Prof. Dr Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis Suseno.

Menurut Romo Magnis, saat ini, Presiden Jokowi berhadapan dengan masalah yang amat berat. Dia harus berhadapan dengan partai pendukungnya yang selalu memaksakan kehendak agar Jokowi mau menerima orang-orang yang sebenarnya tidak dia kehendaki.

“Dalam beberapa kesempatan, Jokowi mengatakan; saya tidak punya beban… saya tidak punya beban… ini sekarang harus dibuktikan. Dalam lima tahun ini, menteri banyak diambil dari partai-partai. Untuk lima tahun ke depan, menteri yang paling kompeten dan paling dikehandaki sendiri, Jokowi yang harus tetap menentukan,” tegas Romo Magnis.

Dalam kesempatan itu, Romo Magnis mengaku sempat tersinggung dengan ucapan mantan Presiden Megawati yang menyebutkan bahwa presiden adalah petugas partai.

“Sesuatu yang tidak bisa diterima. Petugas rakyat itu berarti harus mengendepankan kepentingan rakyat dan bangsa sebagai kriteria utama dalam berpolitik,” ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan Majelis NKRI Habib Salim bin Jindan menyatakan, kemenangan Jokowi dalam Pilpres lalu bukan karena peran partai politik. Tapi karena peran besar dari relawan dan pendukungnya.

“Ingat, parpol yang mengusung Jokowi, semuanya sibuk karena urusan Pileg. Kalau bukan karena relawan, belum tentu Jokowi memang,” ungkapnya.

Namun demikian, relawan juga kerap membuat Jokowi menghadapi dilemma. Tidak sedikit para relawan yang tidak punya kapasitas dan kemampuan, mereka meminta berbagai jabatan menjadi komisaris atau jabatan lainnya.

“Jokowi jangan sampai salah pilih orang. Menempatkan seorang ulama di KSP bidang pertanian, ya salah. Menempatkan tentara atau polisi yang bukan di bidang keamanan, juga salah. Mereka yang meminta, lalu tidak mendapatkan posisi tersebut akhirnya menjadi “Basah” barisan sakit hati,” kata Habib Jindan.

Karena itu, Habib Jindan menegaskan bahwa keberhasilan Jokowi adalah harus dibalas dengan sepenuh hati mengabdi kepada rakyat, bukan pada partai.

“Pak Jokowi ini lemah soal hukum. Hukum harus ditegakkan. Jokowi harus terus digedor dan terus diingatkan. Kalau ada ada tokoh agama, ulama, pendeta, menjelek-jelekkan agama lain, cepat-cepat ditangkap. Jangan nunggu laporan. Apa fungsinya polisi, presiden kalau ada biang kerok didiamkan tapi tidak segera ditangkap,” ujarnya.

Hokkop Situngkir, professional muda dan ahli IT punya pendapat lain. Menurutnya untuk mengawal pemerintahan Jokowi ke depan dibutuhkan anak-anak muda dan kaum milenial.

“Anak-anak muda ini yang harus terus mengingatkan Jokowi melalui kepekaannya terhadap data-data yang beredar di internet. Makanya Jokowi harus menjadi presiden para data. Presiden harus peka sama data. Ketika disampaikan data, oh seperti itu? Harus dibuka data sebanyak mungkin apa yang terjadi di lingkungannya,” paparnya.

Menurut Hokkop, Jokowi tak hanya menjadi presiden rakyat, tapi juga presiden data. “Jokowi harus menghasilkan kebijakan, kearifan, yang miniaturnya adalah data. Kita bicara radkalisme, tunjukkan datanya. Kalau ada gangguan misalnya, ada kebijakan meng-cut whatsapp. Ada regulasi tertentu ketika situasi sudah akut. Kebiajakan apa yang berpihak pada rakyat, semua harus berbasis data. Dan ini yang bisa dilakukan anak-anak muda milenial kepada Jokowi,” terangnya.(Kevin Nugraha/WRC Jakarta)

Most Popular

To Top