Hukum

Ternyata, Level Manajemen-nya Cuma Setingkat Kelurahan, Maklumin Aja Deh di Kementerian BUMN Banyak Direksi Korupsi

Diskusi Publik bertema Bersih-bersih BUMN yang diselenggarakan Indonesia Cetar Abadi, Selasa (20/8/2019) di Financial Club, Graha CIMB Niaga, Jakarta.

Ayonews, Jakarta
Kementerian BUMN merupakan salah satu kendaraan utama pemerintahan Jokowi untuk mensejahterakan rakyat melalui badan-badan usaha milik negara. Ironisnya, kinerja Kementerian ini sangat buruk. Banyak kasus korupsi yang menjerat direksi-direksi BUMN yang memiliki 115 badan usaha, memiliki total aset 8092 triliun, penghasil profit 188 triliun dan pencetak kontribusi pajak sebesar 422 triliun ini.

Karena itu, Presiden Jokowi harus mengevaluasi kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno, menyelamatkan aset BUMN dari perampasan para penjahat berdasi yang duduk di kursi direksi BUMN dan memberi kesempatan kepada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut andil dalam menyeleksi calon pembantu-pembantunya di Kabinet Kerja mendatang, baik itu menteri atau pejabat setingkat menteri.

Temuan ini terungkap dalam Diskusi Publik bertema Bersih-bersih BUMN yang diselenggarakan Indonesia Cetar Abadi, Selasa (20/8/2019) di Financial Club, Graha CIMB Niaga, Jakarta. Hadir dalam diskusi tersebut Peneliti BUMN Danang Widyoko, Pemerhati Kebijakan Publik Azas Tigor Nainggolan, Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho. Sayangnya, Menteri BUMN Rini Soemarno yang turut diundang tidak datang.

“Saya melihatnya dari kerangka politik. Pemerintahan Jokowi ini oposisinya Partai Gerindra, PAN dan PKS. Sementara oposisi Menteri BUMN adalah PDIP, karena ada konflik masa lalu. Jadi ini tidak paralel. Lebih mudah pengurus Gerindra bertemu Menteri BUMN ketimbang pengurus PDIP. Gelagat persoalan ini muncul. Manajemannya lebih subyektif. Menteri BUMN gagal membuat proses-proses itu menjadi lebih obyektif dan transparan,” papar Peneliti BUMN Danang Widyoko.

Tapi apakah nanti ke depannya ada Menteri atau menjadi sebuah holding, lanjut Danang, harus dibangun system seperti saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta.

“Saat itu Jokowi mengadopsi keberhasilan sektor swasta dalam manajeman pemerintahannya. Ada lelang jabatan. Tapi di Kementerian BUMN yang berada di wilayah swasta saat ini justru gagal mengadopsi sektor-sektor terbaik swasta,” kata Danang.

Menurut Danang, ada persoalan politik sehingga Kementerian BUMN berkinerja buruk.

“Partai politik nyari duitnya ke BUMN. Kemudian kalau Jaksa Agung atau Kapolrinya juga ikut berpolitik, mereka juga nyari duitnya ke BUMN,” cetusnya.

Menurut Danang, Kementerian BUMN ini memegang portofolio yang sangat besar, 8092 triliun. Sayangnya, untuk mengakses informasi dari kementerian ini sangat sulit. Kementerian ini masih jauh untuk menjadi sebuah holding besar yang membawahi 115 badan usaha.

“Bagaimana fungsi korporate sekretaris yang merespon di sisi publik, bisa transparan. Perusahaan besar, perusahaan yang sudah TBK kita bisa cek. Laporan keuangannya seperti apa, laporan tahunan sperti apa, ini sangat jelas. Tapi kita nggak bisa mendapatkan informasi yang setara di kementerian BUMN. Jadi Kementerian BUMN ini hanya sedikit lebih maju setingkat keluarahan. Jangan dibandingkan dengan perusahaan swasta atau TBK yang dengan mudah mendapatkan berbagai informasi,” papar Danang.

Wakil Direktur Visi Integritas, Emerson Yuntho berharap, ketika melakukan proses pemilihan menteri atau pejabat setingkat Menteri, Presiden Jokowi, memasukkan daftar calon-calon itu ke KPK agar dapat dilihat rekam jejaknya.

“Mereka harus diselidiki, pernah nggak calon menteri itu berhubungan dengan tersangka kasus korupsi, terlibat internal korupsi, bahkan terindikasi korupsi. Ini jangan sampai terjadi lagi,” ujarnya.

Menurut Emerson, Jokowi hanya melakukan proses seperti ini di tahap awal saja. Tapi ketika terjadi proses reshuffle kecil-kecilan, metode itu ditinggalkannya.

“Kalau memang merasa tidak lagi punya beban di periode kedua, Jokowi harus melibatkan KPK untuk memastikan tak ada lagi menteri-menteri yang tersangkut korupsi, tidak ada lagi menteri-menteri yang terkena OTT KPK. Dan memastikan menteri itu profesional, kapabel dan punya komitmen anti korupsi. KPK bisa jadi partner,” terangnya.

Emerson mengakui, untuk level manajeman ke bawah, Kementerian BUMN sudah dinilai baik. Dalam pelayanan publik sudah ada peningkatan. Tapi untuk tingkat Top manajemen, BUMN nggak bisa independen. Mereka tak berdaya ketika dikontak teman-temannya di parlemen.

Dalam kasus Sofyan Basir, ungkap Emerson, termasuk menarik. Bagaimana awalnya dia tak terlalu merespon keingingan swasta untuk terlibat dalam proyek PLTU Riau 1.

“Ketika dikontak teman-temannya di DPR, dia berfikir ulang tuh… jangan-jangan kalau gua nggak kooperatif dengan teman-teman di senayan, ya repot soal masa depan jabatan dia sebagai direksi BUMN. Kondisi seperti ini mengganggu kerja-kerja di BUMN. Kita mengkritisi untuk memastikan bahwa korupsi itu tidak hanya ada di pelayanan publik, tapi juga di top manajemen,” jelasnya.

Sementara itu, Pemerhati Kebijakan Publik Azas Tigor Nainggolan mengungkapkan adanya kekhawatiran dari pihak swasta untuk bekerja sama dengan BUMN dalam mengembangkan investasi. Karena beberapa kasus korupsi yang menjerat direksi-direksi BUMN juga melibatkan pihak swasta.

“Kepastian investasi buat swasta itu penting. Dimulai dari kepastian hukum. Kalau kepastian hukum ini bisa dibangun, punya multiplaying effect yang banyak. Kepastian investasi juga akan terbangun. Karena regulasinya mensupport pola private public partnership,” paparnya.

Dengan demikian, sambung Azas Tigor, pihak swasta merasa nyaman karena ada regulasi yang menjadi pegangan. Investasi pun bisa berkembang. BUMN tidak lagi menjadi sapi perahan oleh orang atau kelompok tertentu.

“Tapi saat ini, BUMN hanya menjadi alat untuk memperkaya diri beberapa orang saja. Kita mendorong presiden melakukan bersih-bersih lewat penegakan hukum, supportingnya lewat KPK,” tandasnya.(WRC Jakarta)

Most Popular

To Top