Nasional

Gileee, 1% Orang Indonesia Kuasai 40% Aset Negara

Ayonews,  Jakarta

Nahdlatul Ulama tidak akan mengajukan kandidat calon menteri jika tidak diminta oleh Presiden Joko Widodo. Kendati demikian, PBNU siap berkontribusi membantu presiden pada pemerintahan mendatang.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris  Jenderal Pengurus Besar Nahdlotul Ulama Helmy Faishal Zaini di Jakarta,  Senin (5/8/2019). Namun demikian,  pihaknya siap membantu jalannya pemerintahan yang dipompon Presiden Jokowi.

“Kami merasa terpanggil jika diminta Pak Jokowi untuk ikut dalam proses ini. Tentu kami siap,” ujar Helmy.

Bagi PBNU, lanjut Helmy, ke depannya nanti ada tiga tantangan yang bakal   dihadapi bersama dan menjadi fokus penting.

“Yakni, tantangan radikalisme dan terorisme, ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, ” sebutnya.

Helmy mengatakan,  bagi PBNU, tiga tantangan tersebut ke depan perlu ditingkatkan upaya-upaya hulu hilirnya supaya lebih serius.

“Harus dicari formula dan juga langkah yang cepat dan konkret dalam mengatasinya”,  tambahnya.

Masalah radikalisme dan terorisme,  ungkap Helmy,  erat kaitannya dengan soal pemahaman keagamaan yang benar.

“PBNU menilai upaya memerangi penyebaran radikalisme, terorisme, serta hoaks di era teknologi informasi dan media sosial seperti sekarang sangat penting, ” ujarnya.

Sebut Helmy,  negara selama ini belum efektif menggunakan sumber daya dan perangkat yang ada untuk menjawab tantangan perubahan di era digital.

Mantan Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal ini berujar, pemerintah juga belum berhasil membangun kontra narasi terhadap hoaks, radikalisme, dan terorisme.

Terkait ekonomi, Helmy menjelaskan, isu utamanya adalah soal disparitas yang terjadi di mana satu persen orang kaya Indonesia menguasai sekitar 40 persen aset negara.

“NU tidak anti konglomerat, tapi hendaknya mereka harus diajak bermitra untuk menjadikan kelompok-kelompok mikro kecil itu mitra yang penting, ” tandasnya. (Tim WRC) 

Most Popular

To Top