Hukum & Kriminal

Datangi Komnas HAM, Rumah Gerakan 98 Desak Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc

Ayonews, Jakarta

Perjuangan menuntut keadilan dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1998 masih terus berlangsung. Rumah Gerakan 98 pada Kamis (4/4/2019) mendatangi Komnas HAM mempertanyakan kelanjutan kasus pelanggaran HAM berat dalam perjalanan sejarah bangsa ini.

Kedatangan Rumah 98 diterima oleh komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

Kepada Komnas HAM, Ketua Umum Rumah Gerakan 98 Bernard AM Haloho menegaskan bahwa Rumah Gerakan 98 akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas.

“Pembentukan Pansus yang dibuat Komnas HAM untuk melakukan proses penyelidikan berdasar amanat UU, itu yang harus dilaksanakan. Rekomendasi Komnas HAM sudah secara jelas menyebutkan terjadinya pelanggaran HAM berat. Dan ini diperkuat dengan terbitnya rekomendasi DPR yang akhirnya mengeluarkan rekomendasi pada Presiden saat itu (SBY),” papar Bernard.

Dalam pertemuan tersebut pihak Komnas HAM menyebutkan bahwa presiden telah meminta Kejaksaan Agung untuk menindak lanjuti kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998.

“Komnas HAM menyatakan kasus pelanggaran HAM berat ini telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Kejaksaan Agung telah mengembalikan berkas penyelidikan, namun tidak ada unsur terbaru dalam hal tersebut,” ujar Bernard.

Bernard menambahkan, kasus pelanggaran HAM berat yang telah memiliki kekuatan berdasarkan dukungan politik adalah kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998.

“Menurut kami inilah yang terlebih dulu harus dilakukan penyidikan. Dan dasar pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc ini adalah mengusut tuntas kasus ini,” tambahnya.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, pihaknya akan lebih fokus memperjuangkan rekomendasi DPR.

” Terkait kasus pelanggaran HAM berat ini agar ditindak lanjuti oleh DPR,” ujar Beka. (Ardhie/WRC Tangsel)

Most Popular

To Top