Politik

Awas! di 2019 Banyak Politikus Cari Keuntungan di Atas Penderitaan Jutaan Ojol

Ayonews, Jakarta

Memasuki tahun politik, banyak politikus sibuk pedekate ke sana sini demi meraih simpati dan mendulang suara di Pileg 2019 mendatang. Kaum ojek online (Ojol) jadi salah satu basis yang memiliki sex appeal di mata mereka.

Sayangnya, Ojol hanya dijadikan alat kepentingan sesaat. Kepentingan para politisi demi kembali duduk di kursi legislatif dengan mendulang suara para pejuang aspal ini. Ironisnya lagi, mereka yang mengaku-aku mewakili jutaan Ojol Indonesia memanfaatkan peluang ini dengan lobi-lobi demi mencari uang.

“Paska aksi masif Garda yang membawa puluhan ribu ojek online pada Aksi 234 (23/4/2018) lalu, ribuan pengemudi ojek online tidak juga diberikan ruang bahasan bersama dalam menyiapkan payung hukum bagi transportasi angkutan umum roda dua. Hingga saat ini masih menjadi angkutan umum ilegal yang dibiarkan tanpa diberikannya payung hukum. Justru kondisi ini oleh sebagian kecil  pihak-pihak  dari komunitas ojol  memanfaatkan ribuan peserta Aksi 234 untuk mencari cantolan-cantolan politik di DPR RI,” ujar Igun Wicaksono, Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Menurut Igun, ada oknum-oknum Ojol
melakukan lobi-lobi politik ataupun pertemuan dengan pihak-pihak DPR RI yang mengatasnamakam jutaan ojek online.

“Kenyataannya mereka tidak terlibat dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI saat Aksi 234 lalu. Mereka hanya mencari keuntungan di atas penderitaan para Ojol,” tegas Igun.

Ketua Umum PPTJDI (Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia) ini juga menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukan jutaan ojek online di seluruh Indonesia dalam Garda tetap fokus pada perjuangan mencari keadilan dan payung hukum.

“Aksi dan tuntutan ini masih terus dilakukan melalui demo. Hampir setiap bulan semenjak Aksi 234 lalu, kami terus menyuarakan tuntutan ini. Hai politikus, jangan cuma memanfaatkan suara kami, tetapi tuntutan keadilan tidak mereka perjuangkan,” tegasnya.

Igun menduga, Garda sebagai wadah besar perjuangan hak ojol yang netral dan menegaskan tidak akan terlibat dalam politik praktis membuat pembahasan mengenai payung hukum terhambat.

“”Pihak perusahaan aplikasi makin semena-mena dan menindas hak-hak ojol yang menjadi mitranya,” tutupnya.(TIM WRC)

Most Popular

To Top