Nasional

Ojol juga Bayar Pajak, Presiden Jokowi Jangan Diam Saja!

Ayonews, Jakarta

Berbagai elemen massa ojek online akan melakukan aksi unjuk rasa kembali di depan Istana Merdeka, Jakarta pada hari Selasa (2/10/2018), unjuk rasa yang dinamakan sebagai Aksi 210 merupakan lanjutan dari aksi-aksi ojek online sebelumnya.

Aksi 210 kali ini adalah aksi Menagih Janji Presiden RI, yang saat Aksi Garda 273, Selasa (27/3/2018) lalu Presiden Jokowi menerima perwakilan ojol di ruang oval Istana Merdeka bersama Mensetneg, Menhub, Menkominfo dan Kepala KSP.

“Saat itu  Jokowi perintahkan para menteri yang ada di ruangan agar dapat selesaikan permasalahan ojek online dengan perusahaan aplikatornya dan menyelesaikan masalah perang tarif antar perusahaan aplikasi. Ojol telah menjadi korban persaingan bisnis perusahaan aplikasi yang dinilai sudah tidak sehat. Ojol cuma jadi eksploitasi persaingan bisnis   sehingga menimbulkan gejolak sosial yang tidak kunjung selesai,” kata Ketua Presidium Garda Indonesia, Igun Wicaksono dalam keterangan persnya, Senin (1/10/2018)

Diperkirakan ribuan massa ojol se Jabodetabek kembali akan penuhi wilayah Jl. Medan Merdeka Barat dan Utara, massa ojol harapkan Presiden Jokowi dapat penuhi janjinya yang sudah berjalan 6 bulan namun belum juga ada penyelesaian dari pemerintah.

“Massa ojol kecewa dengan berbagai janji dan arogansi perusahaan aplikasi yang terus memprovokasi para mitranya dengan tidak kunjung dapat mencari solusi bersama atas tuntutan demi tuntutan mitra driver ojolnya,” ujar Igun.

Menurutnya, perusahaan aplikasi dengan arogan telah menerapkan aturan sendiri bahkan melakukan suspend atau putus mitra (pemecatan) pada mitra yang kritis mewakili para mitra lain untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Sampai saat ini, sambung Igun, pihak pemerintah hanya berdiam diri, berlindung di balik tidak ada undang-undang bagi ojol.

Pemerintah dinilai Igun tidak mampu berbuat apapun membiarkan rakyatnya yang menjadi mitra perusahaan aplikasi menerima perlakuan sewenang-wenang dari perusahaan aplikasi, meskipun para mitra ojol ini sudah membayar pajak penghasilan pada perusahaan aplikasi.

“Seharusnya Pemerintah melindungi hak para mitra ojol yang secara sepihak sudah dipotong penghasilannya untuk pajak pada negara. Mendapatkan keadilan dan perlakuan yang dengan warga negara lainnya,” tandas Igun.(Tim WRC)

Most Popular

To Top