Politik

Tak Berdasar Fiqih dan Ajaran Islam, ‘Ijtima’ Ulama II Cuma Dagelan Prabowo

Ayonews, Jakarta

Masyarakat diminta jangan terkecoh dengan istilah “Ijtima” ulama yang. Apalagi “ijtima” berbau politis. Karena samasekali tidak ada kaitan-nya dengan fiqih dalam ajaran Islam.

“Ijtima iti berasal dari bahasa Arab. Artinya “kumpul” atau “kumpul-kumpul” atau dalam bahasa gaulnya adalah “kongkow-kongkow”. Jadi ijtima ulama dan  tokoh nasional artinya kongkow-kongkow ulama dan tokoh nasional,” ujar politisi Senayan Inas Nasrullah Zubair di Jakarta, Senin (17/9/2018).

Kongkow-kongkow ulama dan tokoh nasional yang hanya dihadiri sekian puluh ulama dan beberapa gelintir tokoh nasional yang tidak semuanya muslim, menurut Inas, tidak boleh mengatas namakan ulama dan umat Islam seluruh Indonesia.

“Mereka itu kan bagian dari strategi pemenangan kubu capres Prabowo Subianto untuk mencuri  perhatian umat Islam Indonesia menjelang Pilpres 2019,” tutur Ketua Fraksi Partai Hanura DPR-RI ini.

Inas menegaskan, dari sekian puluh ulama yang hadir dalam Ijtima tersebut bukan mewakili jutaan ulama yang ada di Indonesia.

“Mereka tidak boleh mengatas namakan ulama seuruh Indonesia. Karena institusi ulama yang diakui oleh umat Islam dan ulama Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia(MUI),” jelasnya.

Menurut Inas, kongkow-kongkow ulama dan tokoh nasional Jilid 2 yang berlangsung pada hari Minggu (16/9/2018) itu cuma dagelan yang menggelikan.

Ketika kewibawaan ijtima ulama jilid 1 tidak diindahkan oleh Prabowo, lanjut Inas, karena usulan cawapres mereka yakni Salim Asegaf dan UAS cuma dipandang sebelah mata oleh Prabowo.

“Prabowo kan malahan lebih nyaman memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres-nya bahkan telah mendaftar secara resmi ke KPU. Itu kan selera Prabowo memilih Sandi. Ini kan sama aja dagelan,” papar Inas.

Pertunjukan dagelan ini-pun, sambung Inas, menyisakan pertanyaan besar dari masyarakat yakni, apakah ini merupakan keputusan atau keputus-asaan?

Selain itu, ujarnya, kongkow-kongkow ulama dan tokoh nasional jilid 2 menelurkan pakta integritas, dimana salah satu point-nya meminta Prabowo untuk merehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rijieq Shihab(HRS).

“Padahal semua kasus pidana HRS sudah di SP3-kan oleh Kepolisian. Jadi terkesan lucu permintaan mereka tersebut. Kenapa harus meminta hak-hak-nya HRS dipulihan? Bukankah tidak ada hak-hak HRS yang disandera oleh pemerintah?, memangnya HRS tahanan politik yang melarikan diri?” tanyanya.(Agung Supriyadi)

Most Popular

To Top