Nasional

Marak Kredit Online, YLKI Harap Waspadai Perusahaan Fintech Ilegal

Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

JAKARTA, Ayonews.com – Yayasan Lembaga Konsumen Indoensia (YLKI) menyatakan, maraknya kredit online tak selamanya memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sebagai sebuah produk financial technology (fintech), kredit online bisa jadi sebuah keniscayaan yang tak bisa dihindari.

Namun, di lapangan terjadi berbaga ketimbangan yang pada akhirnya merugikan konsumen. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menuturkan, mayoritas perusahaan kredit online yang beroperasi di Indonesia tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), alias perusahaan ilegal.

“Data OJK per Juli 2018, hanya 64 perusahaan kredit online yang terdaftar/berizin di OJK,” ujar Tulus dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/8/2018).

Tulus menyatakan, kebanyakan konsumen tidak memahami dan membaca kontrak perjanjian yang dibuat oleh perusahaan kredit online. Sebab mayoritas masyarakat yang mengajukan kredit online adalah masyarakat kecil. Kredit atau utang yang diajukan pun sangat kecil, mulai Rp500.000 hingga 1,5 juta.

Konsumen dinilai juga tidak memahami bagaimana besaran bunga yang ditentukan, dan mekanisme cara penagihan oleh perusahaan online kepada konsumennya. Pengaduan yang banyak diterima YLKI adalah hitungan bunga atau besaran utang yang harus dikembalikan, yang jumlahnya bisa tiga kali lipat dari hutang pokoknya.

“Pada akhirnya mayoritas pengaduan konsumen yang diterima YLKI adalah konsumen menunggak atas utangnya. Mereka menunggak bisa jadi karena memang tidak bisa mengembalikan (faktor ekonomi), atau karena memang tidak tahu bahwa bunganya sangat tinggi,” ujar Tulus.

Tulus melihat konsumen mengalami kesenjangan informasi. Idealnya secara teknis untuk melakukan transaksi kredit online konsumen harus memenuhi syarat, seperti paham teknologi informasi, dan aspek finansialnya misalnya masalah penghitungan bunga. Sayangnya kedua hal ini tidak dipahami konsumen secara utuh.

Setelah konsumen menunggak atas utangnya itu, pihak perusahaan kredit online akan melakukan penagihan kepada konsumen dengan cara meneror konsumen via telepon dan atau menyedot data pribadi konsumen. Misalnya mengetahui nomor-nomor telepon yang ada di handphone konsumen, percakapan telepon dan WhatsApp, dan bahkan foto pribadi.

Karena itu, YLKI meminta masyarakat berhati-hati dalam mengajukan kredit pada perusahaan kredit online. Sebelum mengajukan kredit pada perusahaan kredit online, pelajari dengan seksama apakah perusahaan tersebut punya izin atau terdaftar di OJK. “Pelajari hitung-hitungan bunga dan tata cara penagihannya. Jangan coba-coba konsumen melakukan pengajuan kredit pada perusahaan online jika konsumen tidak paham baik dari sisi finansial dan kontrak perjanjiannya,” ucap dia.

YLKI mendesak OJK untuk secara serius mengawasi fenomena kredit online dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang berizin) tapi banyak melakukan pelanggaran regulasi dan melanggar hak-hak konsumen. Pihaknya juga meminta OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (untuk segera menutup atau memblokir perusahaan kredit online yang tidak berizin dan beroperasi di Indonesia. “Pihak kepolisian juga harus melakukan tindakan pro justitia bagi perusahaan kredit online yang tidak berizin tapi melakukan praktik operasional sebagai perusahaan kredit online,” katanya.

Most Popular

To Top