Politik

Aksi #2019GantiPresiden Jadi Bukti Prabowo itu Capres Ayam Sayur

Ayonews, Jakarta

Deklarasi #2019GantiPresiden akhirnya membuat masyarakat muak dan marah. Terindikasi kuat, tim bayangan Capres melakukan tindakan yang memprovokasi masyarakat dengan kegiatan inkonstitusional tersebut.

“Kegiatan tersebut menunjukan bahwa Capres sebelah itu (Prabowo, red) Capres ayam sayur. Dia nggak berani terang-terangan medeklarasikan diri karena menunggu reaksi masyarakat,” kata politisi DPRRI, Inas N Zubir, Jakarta (27/8/2018)

Ketua Fraksi Hanura DPR-RI ini mempertanyakan latar belakang para penggerak menggagas aksi ganti presiden.

“Saya menduga, aksi itu sebagai upaya untuk menakar apakah diterima masyarakat atau tidak. Kalau gagasan tersebut tidak diterima masyarakat, saya yakin Capres tersebut tidak akan mengeluarkan dana untuk kampanye-nya,” ujar Ketua Fraksi Partai Hanura DPRRI ini.

Inas yakin, para penggerak aksi itu sudah tahu bahwa deklarasi mengganti presiden tersebut melanggar undang-undang pasal 6, No. 9/1998 karena menimbulkan permusuhan dan kebencian.

“Aksi itu berpotensi terjadinya bentrokan antara massa yang mendukung dengan massa yang muak. Tapi mereka tidak perduli walaupun korban akan berjatuhan,” ujarnya.

Inas menilai, yang terpenting bagi tim capres ayam sayur tersebut adalah membangun opini masyarakat melalui aksi ganti presiden.

“Aparat turun tangan membubarkan aksi itu sudah sesuai dengan pasal 15 UU No. 9/1998. Apabila pelaksaan penyampaian pendapat di muka umum melanggar pasal 6, maka dapat dibubarkan oleh aparat,” terang Inas.

Undang-undang inilah, lanjut Inas, yang  mereka manfaatkan seolah-olah tim capres ayam sayur dizolimi oleh Pemerintah.

“Padahal, sudah jelas Bunyi pasal 6 dan 15 UU No. 9/1998 adalah Warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :a. menghormati hak-hak orang lain; b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; c. menaati hukum dan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku; d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa,” paparnya.

Sementara, lanjut Inas, di Pasal 15, pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat di bubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 ayat 2 dan ayat 3, pasal 10 dan pasal 11.(***)

Most Popular

To Top