Korupsi

Takut Ungkap Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Penyekat Sampah HDPE, Inspektorat DKI Impoten

Ayonews, Jakarta

Proyek Pengadaan Penyekat Sampah HDPE (High Density Polyethene) Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 55,6 Miliar di Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi DKI Jakarta, sarat dengan praktik KKN.

Sayangnya, tak ada satu pun instansi hukum yang tergerak untuk mengungkap kasus korupsi yang banyak melibatkan pejabat Pemprov DKI tersebut.

“Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sepertinya impoten,” ujar Ketua LSM Antik (anak negeri anti korupsi) Agusta Chaniago.

Padahal, lanjut Agusta, pihaknya sudah melaporkan secara rinci adanya indikasi kuat penyelewengan anggaran.

“Kami LSM Antik sudah melaporkan dugaan KKN proyek penyekat sampah HDPE di UPK Badan Air Dinas LH Provinsi DKI Jakarta pada 21 Mei 2018 lalu. Namun sampai ini belum ada tindaklnjut laporan kami itu,” kata Agusta.

Agusta menegaskan, proyek Pengadaan Penyekat Sampah HDPE di UPK Badan Air Dinas LH Provinsi DKI Jakarta tersebut jelas sekali berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 55,6 Miliar.

Menurutnya, penyekat sampah yang dikirim ke lapangan diduga bukan penyekat sampah HDPE. Artinya proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi. “Ada unsur penipuan,” ujar Agusta.

Agusta menyatakan, sedikitnya ada 4 tahap pengujian di laboratorium untuk mendapatkan kesimpulan hasil uji tes berupa material HDPE atau bukan, yaitu Analisa Komposisi Material Standar ASTM E 1131 – 15, Identifikasi Material Standar ASTM E 1252 – 13 dan ASTM E 573 – 13, Analisa Temperatur Transisi Standar ASTM D 3418 – 15, dan Density Standar ASTM D 792 – 13. Sementara penyekat sampah HDPE dengan Merk Krisbow melalui pengadaan e – purchasing di UPK Badan Air Dinas LH Provinsi DKI Jakarta tersebut diduga kuat bukan penyekat sampah HDPE. Buktikan kalau penyekat sampah itu berbahan HDPE dengan uji laboratorium.(***)

Most Popular

To Top